Pemerintah Targetkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 2032

Pemerintah menargetkan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pada 2032 dengan skala kecil dipatok di level 1 gigawatt (GW) hingga 2 GW.

Stepanus I Nyoman A. Wahyudi

24 Okt 2023 - 10.30
A-
A+
Pemerintah Targetkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 2032

Pembangkit listrik tenaga nuklir di Prancis/wikipedia

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah berupaya untuk mempercepat target komersialisasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) ke 2032, dari yang sebelumnya ditenggat pada 2039 dalam peta jalan nol emisi karbon nasional. 

Rencana itu muncul dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang telah diselesaikan Dewan Energi Nasional (DEN) bulan ini.

Berkaitan dengan rampungnya revisi PP tersebut, pemerintah tengah menyusun surat keterangan antarkementerian terkait untuk disampaikan ke parlemen. “Kita akan masuk di dalam skala kecil dulu makanya kita taruh dalam simulasi itu masuk di 2032, skala kecil,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (23/10/2032). 

Rencananya, kapasitas terpasang PLTN pada 2032 dengan skala kecil dipatok di level 1 gigawatt (GW) hingga 2 GW. Dengan percepatan target komersial PLTN itu diharapkan dapat meningkatkan kepastian investasi pada salah satu alternatif energi bersih saat ini. 

“Kita ingin memastikan supaya ini menjadi rencana yang bukan hanya rencana begitu,” ujar Dadan.

Baca juga: Langkah Mantap Indonesia Mengebut Pengembangan Nuklir untuk PLTN

Terkait dengan KEN, Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto mengungkapkan bahwa revisi tersebut juga berkaitan dengan status nuklir yang didorong sebagai energi prioritas seperti energi baru terbarukan (EBT) serta fosil yang selama ini jadi penyangga energi domestik. 

Menurut Djoko, revisi itu bertujuan untuk membuka setiap potensi sumber energi bersih dengan harga yang lebih kompetitif untuk masuk ke dalam jaringan kelistrikan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN ke depan. 


“Kita ingin membuka semua sumber energi yang bersih dengan harga yang lebih bersaing dengan fosil, kita buka kesempatan yang sama sekarang,” kata Djoko saat dihubungi, Selasa (28/3/2023). 

Sebelumnya, pemerintah telah menjajaki peluang kerja sama pembangunan PLTN dengan perusahaan asal Amerika Serikat awal tahun ini. 

Penjajakan itu disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif menyusul penandatanganan memorandum of understanding (MoU) Clean Energy Working Group Indonesia-Amerika Serikat di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/3/2023). 

“PLTN MoU-nya kan belum ada, PLTN kemarin kita ketemu sama satu perusahaan Amerika Serikat yang dapat sertifikasi dari pemerintah Amerika satu-satunya,” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/3/2023).

Arifin sebelumnya mengungkapkan bahwa pengembangan pembangkit nuklir dunia saat ini sudah relatif aman dari sisi teknologi dan lingkungan. Dia mencontohkan, terdapat dua reaktor modular kecil atau small modular reactor (SMR) bikinan Rusia yang akan diluncurkan di Turki dan Bangladesh. Selain itu, pabrikan SMR asal Amerika Serikat (AS) juga ditargetkan bakal mulai meluncurkan reaktor modular kecil di Negeri Paman Sam itu dan Romania pada 2029 mendatang. “Nah, kita sendiri kan merencanakannya nanti sesudah 2024,” ujar Arifin.

Baca juga: Mencari Dana Jumbo Transisi Energi di Tengah Ketidakpastian JETP

Sejalan dengan itu, pemerintah juga kembali mengeluarkan kebijakan baru yang diharapkan bisa mempercepat pengembangan nuklir untuk PLTN. Melalui Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 5 Mei 2023, pemerintah memperluas cakupan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) menjadi enam bagian.

Keenam wilayah pertambangan tersebut, yakni WIUP mineral radioaktif, WIUP mineral logam, WIUP batu bara, WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu, dan WIUP batuan.

Dengan dirilisnya PP 25/2023 tersebut, pemerintah mempersilakan kepada investor yang ingin mengembangkan wilayah penambangan dengan kandungan bahan-bahan mineral radioaktif, meskipun pengajuan penetapan wilayah usaha pertambangan mineral radioaktif tetap dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat.


Adapun, sebagai langkah awal, PT ThorCon Power Indonesia (PT TPI) secara resmi telah mengajukan sejumlah dokumen rencana pengembangan dan investasi Thorium Molten Salt Reactor (TMSR) dengan daya 500 megawatt (MW) kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Selasa (28/3/2023). 

Pengajuan dokumen rencana pengembangan dan investasi oleh perusahaan pengembang nuklir itu menandakan babak baru pengembangan PLTN di Tanah Air. Dokumen itu menjadi bagian dari konsultasi awal sebelum perizinan resmi dibuat oleh ThorCon senilai Rp17 triliun.

Tak bisa dimungkiri, pemerintah secara perlahan tetapi pasti terus berupaya menujukkan keseriusannya mengembangkan energi nuklir dengan menyiapkan berbagai aturan pendukungnya. 

Kendati memang belum menjadi prioritas, pemanfaatan nuklir setidaknya bisa menjadi energi alternatif untuk mengejar target net zero emission pada 2060 mendatang, salah satunya sebagai bahan baku PLTN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Ibeth Nurbaiti

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.