Pemprov Bali Ajak UMKM Turut Serta Pengadaan Barang dan Jasa

Sejak program e-purchasing di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali diluncurkan, lebih dari 2.750 Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) telah bergabung sebagai penyedia di marketplace mitra toko daring LKPP, dengan lebih dari 100.000 produk tayang.

Yanita Petriella

10 Mar 2024 - 14.30
A-
A+
Pemprov Bali Ajak UMKM Turut Serta Pengadaan Barang dan Jasa

pengadaan barang dan jasa digital. /istimewa

Bisnis, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong percepatan transformasi pengadaan digital barang dan jasa sejak tahun 2020 melalui marketplace mitra toko daring Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI). Hal ini agar pengadaan menjadi lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel dan tercatat secara elektronik.

Sejak program e-purchasing di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali diluncurkan, lebih dari 2.750 Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) telah bergabung sebagai penyedia di marketplace mitra toko daring LKPP, dengan lebih dari 100.000 produk tayang. 

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali I Wayan Ekadina mengatakan jumlah pesanan ke UMKM lokal Bali melalui belanja daring mencapai lebih dari 86.000 pesanan dengan nilai transaksi tembus hingga Rp360 miliar. Namun demikian, meski jumlah pesanan sudah mencapai 86.000 pesanan masih banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal yang belum memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Bali. 

Hal ini membuat Pemerintah Provinsi Bali disokong oleh LKPP RI menyelenggarakan Temu Bisnis dan Travel Fair dengan mempertemukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan dan penyedia-penyedia UMKM lokal yang telah bergabung di marketplace pengadaan digital.

“Penyelenggaraan Temu Bisnis dan Travel Fair diharapkan dapat membuka kesempatan kepada UMKM di Bali untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah,” ujarnya dalam keterangan, Minggu (10/3/2024). 

Wayan menuturkan Pemprov Bali selama ini telah melakukan pengadaan digital barang dan jasa, dengan mengoptimalkan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki Pejabat Pengadaan dengan menggunakan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD). 

“Setiap saat secara berkala, kami selalu melakukan kontrol atas hal ini. Terlepas dari hal tersebut, kami juga terus melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM dan koperasi, agar produk-produk UMKM, khususnya produk dalam negeri bisa didorong pemanfaatannya. Maka kami berharap dengan bekerja sama dengan Mbizmarket, Pemerintah Provinsi Bali dapat menyerap produk-produk UMKM Bali yang dipasarkan di marketplace,”tuturnya. 

Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali I Ketut Adiarsa menuturkan ⁠selama ini telah bekerja sama dengan Mbizmarket dan terus melakukan pembenahan di berbagai hal, agar pengadaan digital melalui marketplace mitra Toko Daring dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. 

Dengan inovasi yang terus dikembangkan oleh Mbizmarket termasuk dengan adanya fitur MbizTravel ini tentu kebutuhan pengaturan perjalanan dinas dapat terakomodasi. 

“Khususnya untuk pengadaan jasa terkait perjalanan dinas, yang hampir di semua daerah belanjanya masih manual, sekarang akan kami dorong secara elektronik, melalui pengadaan digital,” katanya.

Selain penyedia makan/ minum, barang elektronik, Alat Tulis Kantor (ATK), dihadirkan juga penyedia-penyedia travel agent lokal yang telah bergabung di MbizTravel, fitur terbaru Mbizmarket, marketplace mitra Toko Daring LKPP yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali, untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan dinas Pemerintah Provinsi Bali.

Baca Juga: Transformasi Digital Pengadaan Barang & Jasa Lewat Toko Daring


CEO I Co-Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan menuturkan dengan adanya fitur MbizTravel akan memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengatur perjalanan dinas yang diperlukan, seperti memesan tiket pesawat domestik, dan segera dapat memesan hotel di seluruh wilayah di Indonesia.

Selain itu, diharapkan fitur MbizTravel dapat membantu travel agent lokal di Bali untuk bangkit dan bersaing menjadi online travel agent, yang secara langsung juga dapat mengurangi biaya staf yang dipekerjakan oleh travel agent. 

Travel agent lokal yang bergabung di MbizTravel juga dapat memperoleh kemudahan lain, yaitu dapat menerima pembayaran secara online, karena MbizTravel telah terhubung dengan BPD Bali, dan juga dapat menerima pembayaran Kartu Kredit Indonesia (KKI),” ucapnya.

Menurutnya, pemanfaatan marketplace mitra Toko Daring LKPP kini telah semakin luas di Bali, mencakup Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, hingga Kota Denpasar. 

Beberapa kementerian dan lembaga juga telah memanfaatkan toko daring sebagai sarana pengadaan digital, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian ATR/ BPN, Polda Bali, BNN, BPJS serta Kejaksaan RI. 

Dengan berbagai kemudahan yang telah dikembangkan dalam toko daring, di antaranya pembayaran online, penerapan PMK 58 Tahun 2022, hal ini diharapkan dapat mempermudah, meningkatkan efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Yanita Petriella

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.