PENCATATAN ASET : Pekerjaan yang Tak Pernah Berakhir

Pengelolaan aset negara yang dilaksanakan LMAN menekankan bukan hanya manfaat finansial atau penerimaan negara, tapi juga manfaat sosial ekonomi.

Anitana Widya Puspa

25 Sep 2023 - 08.10
A-
A+
PENCATATAN ASET : Pekerjaan yang Tak Pernah Berakhir

Suasana pembangunan Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (22/9/2023). Presiden Joko Widodo menyebut progres pembangunan IKN sudah mencapai sekitar 40 persen./ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Bisnis, JAKARTA - Pencatatan kekayaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi pekerjaan yang tak pernah berhenti oleh kementerian/lembaga, termasuk korporasi di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Korporasi negara yang mengelola aset dalam jumlah besar, salah satunya PT Pertamina (Persero).

Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, perseroan memiliki cakupan bisnis dan pengelolaan aset yang besar. Aset-aset tersebut berupa tanah atau lahan dan bangunan, kilang maupun sumber-sumber energi seperti lapangan minyak, gas, geotermal, dan lain-lain.

Dia menjelaskan sebagai BUMN, perseroan tengah mengoptimalkan pengelolaan aset milik negara tersebut agar dapat meningkatkan penerimaan negara.

Hanya saja, dia tak menampik pengelolaan aset negara yang dikelola memiliki tantangan, terutama dari sisi status yang masih dalam verifikasi.

Oleh karena itu, saat ini Pertamina bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mengupayakan pemulihan aset agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan masyarakat secara luas, bukan oleh pribadi atau sekelompok orang.

Selama ini, paparnya, dengan dukungan dari Kementerian ATR/BPN, Pertamina telah berhasil melakukan peningkatan status kepemilikan tanah PT Pertamina (Persero) pada 2022 mencapai 804,5 hektare yang sebagian besar di antaranya merupakan aset di wilayah Sumatra Utara dan tanah untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional di Indramayu Jawa Barat, Cilacap Jawa Tengah, dan Tuban Jawa Timur.

“Total kumulatif status aset free & clear mencapai 10.686,8 hek­tare hingga 2022,” ujarnya, Jumat (22/9).

Sebagai langkah strategis untuk mengesahkan aset lahan Pertamina akan memperkuat kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN, untuk menyelesaikan seluruh pendaftaran tanah Pertamina hingga 2025 serta dukungan untuk PSN yaitu Petrochemical Complex Balongan, Refinery Development Master Plan (RDMP) Cilacap, dan New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban.

Salah satu institusi yang berperan dalam pengelolaan aset negara yakni Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Menurut Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto, lembaga itu memiliki dua kelompok besar tugas dan fungsi dalam melaksanakan optimalisasi aset negara.

Tugas dan fungsi itu mencakup penugasan dan penetapan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan melaksanakan pendanaan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional (PSN) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

“Saat ini kami mengelola 299 aset yang terdiri dari kilang LNG Arun, kilang LNG Badak, Kawasan Golf Ciperna, 158 unit apartemen, 8 rumah, 99 ruko, kios, gudang, 15 gedung, 15 tanah, dan 1 gedung cagar budaya,” ujar Candra kepada Bisnis, Sabtu (23/9).

Dia menjelaskan LMAN memiliki platform kerja sama pengelolaan aset AESIA, yang merupakan platform digital e-commerce dalam rangka memperluas jangkauan pemanfaatan aset negara, baik untuk aset kelolaan LMAN, maupun aset kelolaan kementerian/lembaga, BUMN/BUMD, dan badan layanan umum lainnya.

Hal ini merupakan wujud dari misi LMAN sebagai lembaga penggerak optimalisasi aset negara. Calon mitra maupun calon investor kerja sama pemanfaatan aset dapat melihat referensi aset kelolaan potensial.

Sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kemenkeu yang diberikan mandat untuk melaksanakan optimalisasi aset negara, dalam pelaksanaan tugasnya LMAN melakukan pemetaan dan analisa pemanfaatan terbaik atas aset kelolaan.

Sebagai BLU, katanya pengelolaan aset negara yang dilaksanakan LMAN menekankan bukan hanya manfaat finansial atau penerimaan negara, tapi juga manfaat sosial ekonomi guna menunjang kesejahteraan masyarakat.

“Dengan memperluas kolaborasi bersama investor pengelolaan aset negara diharapkan dapat mendatangkan manfaat lebih besar, baik finansial, sosial maupun ekonomi,” katanya.

Adapun dari sisi upaya pemerintah untuk menarik kegiatan investasi dan memperkuat laju perekonomian di masyarakat yang seringkali terbentur oleh konflik lahan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni menyatakan pemerintah memiliki Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023.

Gugus tugas itu melakukan inventarisasi dan sinkronisasi data penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah pada aset hingga membentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam rangka menjalankan pola penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.(Sholahuddin Al Ayubbi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.