Bisnis, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah mewacanakan pengaturan harga batas atas dan batas bawah dalam mengantisipasi adanya disparitas harga komoditas batu bara di pasar.
"Kami mencoba melihat peluang-peluang pengaturan yang lebih baik dan memberikan keadilan bagi para pelaku usaha [pertambangan]," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin seperti dikutip dari laman Kementerian ESDM, Selasa (16/11/2021).
Penetapan harga batas atas sudah diimplementasikan untuk kelistrikan umum, industri semen, dan pupuk.
Apabila kebijakan ini tidak ditetapkan akan menghindari potensi kecenderungan produsen batu bara menghindari berkontrak dengan konsumen batu bara dalam negeri saat harga komoditas batubara naik.
"Saat harga naik, [produsen] lebih memilih denda bila harga batu bara domestik jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar internasional," katanya.
Selanjutnya, opsi penetapan harga batas atas dan harga batas bawah. "Harga batas bawah bertujuan untuk melindungi produsen batu bara agar tetap dapat berproduksi pada tingkat keekonomiannya saat harga batu bara sedang rendah," tutur Ridwan.
Kemudian, pengaturan skema kontrak penjualan dalam negeri melalui skema kontrak harga tetap (fixed price) dengan besaran harga yang disepakati secara bisnis.
"Skema ini akan memberi kepastian bagi produsen batu bara maupun konsumen batu bara dalam negeri terkait jaminan harga dan volume pasokan," kata Ridwan.
Pemerintah telah mengatur kewajiban pemenuhan batu bara dalam negeri bagi semua badan usaha pertambangan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri.
Dalam regulasi tersebut, bagi perusahaan pertambangan yang tidak memenuhi domestic market obligation 25% dari rencana produksi atau kontrak penjualan dalam negeri akan dikenakan larangan ekspor batu bara, denda, maupun dana kompensasi.