Bisnis, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berupaya menjaring pendanaan hingga US$500 miliar untuk mengembangkan proyek energi hijau.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN Sinthya Roesly mengatakan perusahaan listrik pelat merah itu telah menyiapkan sejumlah opsi dan instrumen pendanaan untuk mempercepat proyek dekarbonisasi.
Sejumlah instrumen tersebut, imbuhnya, antara lain green bonds atau obligasi hijau. Hasilnya secara eksklusif akan diterapkan untuk membiayai kembali proyek dengan manfaat lingkungan yang jelas.
Selanjutnya, social bonds. Pendanaan ini akan dimanfaatkan PLN untuk menjalankan proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, dan memitigasi persoalan sosial masyarakat.
Kemudian, sustainability bonds yang diterapkan secara eksklusif untuk membiayai kembali kombinasi proyek hijau dan sosial.
“PLN berkomitmen untuk memanfaatkan pendanaan ini semaksimal mungkin dengan sistem pengawasan berkelanjutan dan juga melakukan pelaporan dana yang diserap secara berkala,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (2/11/2021).
Pekerja mengatur arah mesin bor di area Tailrace Tunnel proyek PLTA Jatigede, di Sumedang, Jawa Barat, Kamis (6/4)./Antara-Aprillio Akbar
Menurut Sinthya, pendanaan hijau tersebut bukan yang pertama bagi PLN. Perseroan telah berhasil menerbitkan green loan atau pinjaman hijau senilai US$500 juta pada 23 Desember 2020.
“Pendanaan itu untuk menyelesaikan dua proyek PLTA dan lima proyek PLTP. Ini semua kami kerjakan, meski dalam kondisi pandemi Covid-19 sebagai bukti komitmen kami,” tuturnya.
Dia menjelaskan bahwa penerbitan green loan tersebut sekitar 95% bahkan dijamin oleh Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) Bank Dunia dan berlangsung selama 5 tahun.
“Bank Dunia mendukung PLN melalui program yang berjudul Non-Honouring of Financial Obligation oleh Badan Usaha Milik Negara [NHFO-BUMN],” katanya.
Sebelumnya, PLN juga meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Asian Development Bank (ADB) dalam upaya menekan emisi karbon dan mencapai karbon netral pada 2060.
MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dan Director General Southeast Asia Department ADB Ramesh Subramaniam di sela kegiatan COP26 di Glasgow, Skotlandia, Senin (1/11/2021) malam waktu Indonesia.
Kerja sama tersebut meliputi studi kelayakan penuh yang mencakup aspek teknis dan finansial dari pengurangan pembangkit listrik tenaga batu bara.
Kemudian evaluasi struktur ETM, mencari program atau mekanisme lain yang sesuai, serta merancang program bantuan teknis transisi.
Sejalan dengan itu, Menteri BUMN Erick Thohir, seperti dikutip Antara, mengungkapkan bahwa usaha gencar BUMN untuk bertransformasi dengan melakukan berbagai program dan inovasi model bisnis ini harus memandang tanggung jawab untuk mengurangi emisi bukan sebagai beban, tetapi sebagai peluang untuk melakukan transformasi ekonomi yang rendah karbon.
"Jika sektor usaha BUMN sejak dini sudah memulai program dekarbonisasi pada lini bisnisnya, maka beberapa tahun ke depan justru akan membawa manfaat ekonomi yang lebih besar. Selain menciptakan peluang industri baru dan lapangan kerja yang lebih besar, harga energi Indonesia akan lebih terjangkau," ujarnya usai pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Inggris Boris Johnson di sela-sela KTT Pemimpin Dunia COP26, di Glasgow, Skotlandia, Senin (1/11).
Menurut Erick, kepercayaan dunia internasional akan proyeksi positif pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa mendatang harus direspons dengan penuh tanggung jawab.
"Rencana beberapa negara menanamkan investasi untuk mengembangkan sekaligus mengakselerasi ekonomi hijau di Indonesia akan menjadi tantangan bagi BUMN," katanya.