Penyebab PLN Sulit Tingkatkan Kapasitas PLTS

Dalam situasi kelebihan kapasitas, dorongan kepada PLN untuk menambah bauran serta jaringan pendukung untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menjadi tidak mudah.

Stepanus I Nyoman A. Wahyudi

13 Nov 2023 - 18.00
A-
A+
Penyebab PLN Sulit Tingkatkan Kapasitas PLTS

Foto udara kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Sabtu (5/3/2022). PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sepakat merevisi Rencana Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021—2030, dengan memperbesar porsi pembangkit listrik berbasis EBT menjadi 75 persen dari total rencana penambahan pembangkit hingga 2040.

Bisnis, JAKARTA — Kondisi kelebihan pasokan atau oversupply listrik menjadi penyebab PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) kesulitan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Tanah Air.

Tak heran jika kapasitas terpasang panel surya di Indonesia hingga akhir 2022 baru berada di level 0,3 gigawatt (GW). Kapasitas setrum panel surya itu terpaut jauh dari torehan Thailand dan Vietnam, yang masing-masing mencatatkan kapasitas 3,1 GW dan 18,5 GW. 

Dengan kondisi saat ini, Indonesia juga masih tertinggal dari Malaysia, Filipina, dan Kamboja yang masing-masing mencatatkan kapasitas terpasang 1,9 GW, 1,6 GW, dan 0,5 GW per 2022 lalu. 

Baca juga: Ambisi Kuat PLN Menghijaukan Pembangkit Listrik demi Tekan Emisi

Analis Energi  Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA)  Putra Adhiguna menilai kondisi itu akan berdampak pada rencana meningkatkan kapasitas terpasang dari panel surya dalam rencana penyediaan listrik sampai 2030 mendatang. 

Menurut Putra, PLN masih dihadapkan pada persoalan kelebihan pasokan listrik dari program 35.000 megawatt (MW) pembangkit batu bara dan gas. “Secara fundamental utamanya adalah kelebihan kapasitas PLTU dan situasi keuangan PLN yang tidak mudah membuat pengadaan PLTS selalu maju dan mundur,” kata Putra saat dihubungi, Minggu (12/11/2023). 

Dalam situasi kelebihan kapasitas, imbuhnya, dorongan kepada PLN untuk menambah bauran serta jaringan pendukung untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menjadi tidak mudah.

“Vietnam tidak memiliki kelebihan kapasitas dan masih terus berusaha mengimbangi permintaan listrik mereka sehingga situasinya berbeda,” tuturnya. 


Sebagai gambaran, lewat rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) yang berakhir 2030, PLN telah menargetkan realisasi terpasang panel surya dapat menyentuh di angka 5 GW nantinya. Kendati demikian, konsultan manajemen multinasional McKinsey and Company memproyeksikan PLN mesti memasukkan sekitar 0,7 GW listrik dari panel surya ke dalam sistem setiap tahunnya untuk mencapai target penyediaan listrik tersebut.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (Apamsi) Linus Andor Mulana Sijabat menilai PLN masih belum berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas terpasang panel surya dalam sistem kelistrikan nasional. 

Baca juga: Jalan Terjal Transisi Energi PLN Memuluskan Pembangkit EBT

Linus berpendapat kapasitas terpasang panel surya nasional tidak banyak bergeser dari posisi 2012 lalu. Apalagi, belakangan PLN dihadapkan pada situasi kelebihan pasokan listrik atau oversupply dari program 35.000 MW pembangkit batu bara dan gas.

“PLN williningness-nya kurang, alasannya banyak itu kan karena oversupply lah, segala macam,” kata Linus saat dikonfirmasi, Minggu (12/11/2023). 

Menurutnya, PLN mestinya membuka kuota listrik panel surya dari konsumen residensial atau rumah tangga untuk mengakselerasi kapasitas terpasang yang jalan di tempat saat ini. Akses yang lebih leluasa untuk pengembangan panel surya residensial, imbuhnya, akan ikut mengerek investasi serta kapasitas terpasang ke dalam sistem PLN nantinya. 

Baca juga: Menagih Kejelasan ‘Aturan Main’ Jual Beli Listrik PLTS Atap

“Kenapa sih ga langsung saja buka kuota ke rooftop, buka kuota rooftop ke masyarakat kan masyarakat bisa ramai-ramai pasang. Kalau yang IPP [pengembang listrik swasta] itu kan tergantung dari RUPTL PLN ya, direncanakan juga sebenarnya mereka tidak melakukan itu ya, dari 2012 tidak jalan,” kata Linus.

Sementara itu, sejumlah pelaku usaha menilai pemerintah perlu mempercepat finalisasi revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 26/2021 tentang PLTS Atap di tengah stagnannya investasi serta kapasitas terpasang setrum dari panel surya selama 1 dekade terakhir. 


Chief Commercial Officer SUN Energy Dion Jefferson mengatakan saat ini pelaku industri panel surya belum memiliki kepastian aturan main yang jelas ihwal investasi serta pengembangan panel surya di dalam negeri lantaran revisi beleid yang berlarut-larut. 

“[Pemerintah harus] Segera memfinalisasi revisi Permen 26/2021 dan diimplementasikan saja. Supaya pelaku industri dan pelanggan mendapat kepastian aturan main PLTS di Indonesia,” kata Dion saat dihubungi, Minggu (12/11/2023). 

Selain itu, Dion menambahkan, PLN perlu mempercepat proses lelang proyek-proyek transisi energi seperti Hijaunesia 2023 dan dedieselisasi yang belum juga selesai hingga akhir tahun ini. Menurut dia, molornya lelang dari dua program inisiatif PLN itu turut menjadi faktor stagnannya upaya peningkatan kapasitas PLTS di dalam sistem kelistrikan nasional saat ini. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Ibeth Nurbaiti

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.