Penyebab Serapan Gas Pembangkit PLN IP Baru Sentuh 22%

Penyebab serapan gas pembangkit listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Indonesia Power yang diketahui baru menyentuh 22% sepanjang 2023 dikarenakan sistem kelistrikan PLN masih bersifat load follower dan peaker.

Stepanus I Nyoman A. Wahyudi

29 Feb 2024 - 17.51
A-
A+
Penyebab Serapan Gas Pembangkit PLN IP Baru Sentuh 22%

Petugas PLN tengah memastikan kelayakan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebelum infrastruktur dioperasikan. Dok PLN

Bisnis, JAKARTA — Serapan gas pembangkit listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Indonesia Power diketahui baru menyentuh 22% dari total kapasitas PLTG/PLTGU sepanjang 2023. Penyebabnya, karena sistem kelistrikan PLN masih bersifat load follower dan peaker, sehingga tidak bisa sepenuhnya menggunakan gas.

Berdasarkan catatan PT PLN Indonesia Power, serapan gas untuk pembangkit listrik baru berada di kisaran 372 billion british thermal unit per day (BBtud) sepanjang 2023. Sementara itu, kapasitas pembangkit gas yang dimiliki PLN Indonesia Power saat ini berada di kisaran 7.299 megawatt (MW), dengan kapasitas serap gas mencapai 1.695 BBtud. 

Kepala Satuan Teknologi Development and Asset Management PT PLN Indonesia Power Tarwaji Warsokusumo mengatakan, serapan gas yang relatif rendah itu menyesuaikan posisi PLTG/PLTGU dalam sistem PLN yang masih bersifat load follower dan peaker

“Kebutuhan gasnya [pembangkit] sesuai dengan capacity factor di angka 20% sampai dengan 23% sehingga serapan gasnya sekitar 22%,” kata Tarwaji dalam webinar, Rabu (28/2/2024). 

Baca juga:

Kronologi Konflik PLN dan Mitsui soal Divestasi Paiton Energy

PLN EPI Pacu Penguatan Suplai Energi ke Pembangkit

Kala Beban Negara Kian Berat Terimpit Harga Gas Murah Industri

Kompromi Tarif Listrik dan Harga BBM Subsidi dan Nonsubsidi

Di sisi lain, kata Tarwaji, minimnya infrastruktur gas pada sejumlah pembangkit yang dioperasikan PLN turut menjadi alasan kecilnya bauran gas dalam pembangkit PLN. Khususnya, dia menggarisbawahi sejumlah daerah yang terisolasi di Indonesia Timur dan beberapa kawasan minus infrastruktur lainnya seperti Bali, Sulawesi, dan Papua. 

“Kalau kebutuhan sistem mendesak untuk dioperasikan terpaksa kita membakar BBM [bahan bakar minyak],” ujarnya.


Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi pemanfaatan gas bumi dalam negeri sepanjang 2023 telah menyentuh 3.745 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) atau 68,2% dari keseluruhan produksi. Sisanya, produksi gas dalam negeri itu dijual untuk pasar ekspor. 

“Pemanfaatan gas dalam negeri saat ini sudah mencapai 68,2%. Jadi dua per tiganya untuk dalam negeri. Terutama untuk kebutuhan industri,” kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji lewat siaran pers, Selasa (13/2/2024). 

Pemanfaatan gas bumi dalam negeri tersebut mayoritas dialokasikan untuk sektor industri sebesar 1.516 MMscfd, sedangkan untuk jaringan gas (jargas) rumah tangga sekitar 16 MMscfd. Saat ini, jargas yang telah terpasang untuk sekitar 900.000 sambungan rumah (SR), dan akan terus diperluas ke depan.

“Jargas yang telah terpasang saat ini sekitar 900.000 sambungan rumah. Jika jumlah jargas tersebut diasumsikan menggantikan LPG 3 kg, maka setara dengan penghematan subsidi LPG sekitar Rp1,6 triliun dan penghematan devisa sekitar US$140 juta,” kata Kepala Lemigas Direktorat Jenderal Migas Ariana Soemanto.

Selain itu, berdasarkan kalkulasi Lemigas terdapat penurunan emisi dari penggunaan gas dalam bentuk gas pipa serta CNG dibandingkan penggunaan LPG. Ariana mengatakan, kalkulasi itu menguatkan posisi gas sebagai pilihan utama dalam transisi energi. 

“Yang juga penting pemanfaatan jargas akan menurunkan emisi sekitar 12% dibanding LPG, sedangkan di sektor industri, pemanfaatan gas bumi [compressed natural gas/CNG] yang umumnya mensubstitusi solar, akan menurunkan emisi sekitar 23%,” kata Ariana.  


Di sisi lain, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengalokasikan sekitar 76 kargo gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) untuk PLN. Rencananya, sekitar 18 kargo atau setara dengan 151 BBtud gas bakal dialokasikan untuk mendukung program gasifikasi pembangkit gas PLN yang masih digerakkan oleh BBM diesel.

“76 kargo itu berasal dari Tangguh dan Bontang, diharapkan mencukupi kebutuhan PLN, termasuk untuk program gasifikasi dan pengaturannya bisa dilakukan oleh PLN EPI,” kata Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi saat dihubungi, Senin (5/2/2024).

Kurnia menuturkan, alokasi tahun ini untuk PLN itu naik 8 kargo dari baseline sepanjang 2023, meskipun realisasi penyerapan kargo LNG pada tahun lalu dari PLN hanya berkisar di angka 68 kargo. “Harganya sebagian besar merupakan harga gas bumi tertentu [HGBT] dan ditetapkan oleh menteri ESDM,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Ibeth Nurbaiti

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.