Bisnis, JAKARTA – Tak bisa dipungkiri jika penggunaan bioenergi khususnya biodiesel mempunyai peran strategis dalam menopang implementasi komitmen transisi energi fosil menuju energi terbarukan.
Komitmen kebijakan pemerintah untuk memperluas pemanfaatan sumber daya energi terbarukan tampaknya gayung bersambut dengan minat masyarakat pengguna yang terbukti dengan tren positif konsumsi biodiesel sepanjang 10 tahun terakhir.
Tak heran jika produksi biodiesel juga tumbuh pesat setidak dalam 16 tahun terakhir di mana hingga tahun lalu kapasitas produksi terpasangnya mencapai 16,6 juta kiloliter.
Catatan Asosiasi Produsen Biodiesel (Aprobi) menunjukkan sepanjang tahun 2020 penyaluran B30 mencapai 8,43 juta kiloliter dan meningkat hingga 8,44 juta Kiloliter pada 2021 meskipun dalam dua tahun terakhir Indonesia menghadapi persoalan pandemi yang berdampak kepada aspek ekonomi dan sosial.
“Untuk tahun ini alokasi penyaluran B30 diproyeksikan mencapai 10,15 juta kiloliter,” tutur Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan.
Aprobi juga memperhitungkan bahwa sepanjang tahun lalu pemanfaatan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk biodiesel sebesar 15 persen dari total produksi minyak sawit nasional yang mencapai 48,09 juta ton.
Selanjutnya memasuki 2022, pemakaian minyak sawit mentah untuk biodiesel diprediksi naik menjadi 17 persen. Adapun sebagian besar konsumsi minyak sawit di dalam negeri digunakan untuk kebutuhan produk pangan terutama minyak goreng.
Atas potensi pemanfaatannya, biodiesel dinilai menjadi bagian strategis untuk mempercepat program transisi energi nasional dari energi fosi menuju energi baru dan terbarukan (EBT).
Pengembangan energi berbasis minyak kelapa sawit itu pun terus dilakukan semisal biohidrokarbon. “Dari pengembangan biohidrokarbon dapat menghasilkan gasoline dan bahan bakar pesawat terbang berbasis minyak sawit," jelas Paulus.
Jika disimak dari aspek lingkungan, kontribusi penggunaan Biodiesel 30 diperhitungkan mampu menekan emisi gas rumah kaca sebesar 22,59 juta ton CO2 sepanjang tahun lalu.
Program B30 dinilai sangat efektif bagi kebutuhan prioritas nasional untuk mengurangi emisi sekaligus mengurangi ketergantungan kepada energi fosil, khususnya di sektor transportasi.
Pemanfaatan biodiesel tentu menghemat devisa negara yang selama ini digunakan untuk membayar impor minyak mentah sehingga dalam jumlah signifikan.
Menurut perhitungan Aprobi, program B30 mampu menekan pengeluaran negara hingga US$3,8 miliar dari impor minyak solar. Adapun secara bertahap Indonesia terus mengurangi impornya sejak program bioenergi/biodiesel dijalankan hingga kini.
Mandatori biodiesel juga efektif meningkatkan serapan minyak sawit domestik ketika terjadi pelemahan permintaan di pasar global . Di ujungnya penggunaan biodiesel jelas membantu peningkatan kesejahteraan petani setelah adanya keseimbangan antara konsumsi domestik dan alokasi ekspor.
Dampak positifnya adalah stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di tingkat petani di dalam negeri. Bahkan sejak tahun lalu hingga Maret 2022, harga TBS petani rata-rata sudah di atas Rp 3.000 per kilogram.
"Jadi tidak benar kalau dikatakan biodiesel menguntungkan korporasi. Di lapangan, program ini juga menopang kenaikan harga buah sawit petani," demikian Paulus.
Jika disimak, implementasi biodiesel 30% atau B30 yang dicanangkan pemerintah sejak 2020 guna mendorong pencapaian target bauran energi hijau mengantarkan Indonesia menjadi pionir dalam pemanfaatan bahan bakar nabati.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nilai ekonomi dari implementasi B30 mencapai lebih dari US$4 miliar, dan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca hingga 25 CO2e.
Data tersebut menjadi implementasi dari Kebijakan Energi Nasional Indonesia. Di mana dalam aturan tersebut menetapkan program mengubah bauran energi dengan memprioritaskan penggunaan sumber daya energi baru dan terbarukan (EBT).
Kebijakan tersebut menargetkan sumber energi baru dan terbarukan berkontribusi sekitar 23% dari total bauran energi primer pada 2025. Pada 2021, pangsa Energi Terbarukan mencapai 11,7% dari total bauran energi dan biodiesel berkontribusi sekitar 35%.
Keberhasilan ini membuat pemerintah mendorong pengembangan biodiesel baru dengan menambah banyak tingkat pencampuran bahan bakar nabati (BBN).
Persiapan yang dilakukan mulai dari menyiapkan kajian tekno ekonomi, kerangka regulasi, fasilitas insentif, infrastruktur, menetapkan standar kualitas produk, hingga mengembangkan industri pendukung.
Porsi energi baru
Transisi energi dengan berfokus terhadap pengembangan energi baru terbarukan yang minim emisi dan ramah lingkungan memang menjadi motor implementasi komitmen pemerintah Indonesia dalam menekan dampak perubahan iklim.
Secara keseluruhan komitmen itu dijabarkan melalui program ekonomi hijau yang bertujuan melindungi lingkungan dengan mengurangi efek gas rumah kaca dan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Kementerian ESDM sendiri telah menyusun peta jalan transisi energi menuju netral karbon yang sudah dicanangkan dalam COP-26 di Glasgow, UK beberapa waktu lalu.
“Indonesia berusaha mencapai netral karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat," jelas Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial.
Sejauh ini realisasi porsi energi baru terbarukan di dalam bauran energi nasional baru mencapai 11,7 persen pada tahun lalu. Adapun pemerintah menargetkan bauran setrum bersih itu mencapai 23 persen pada 2025.
Dalam upaya mengejar gap tersebut, Kementerian ESDM akan mendorong pelaksanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap sebesar 3,6 gigawatt dengan potensi peningkatan bauran 0,8 persen.
Kemudian pembangunan pembangkit energi baru terbarukan sebesar 10,6 gigawatt, termasuk penggantian listrik tenaga diesel ke pembangkit energi terbarukan, dengan potensi peningkatan 11,7 persen. “Selanjutnya penerapan bahan bakar nabati sebanyak 11,6 juta kiloliter dengan potensi peningkatan bauran 4 persen,” papar Syahrial.
Potensi lain yang juga bisa meningkatkan bauran energi terbarukan sebesar 6,5 persen antara lain kewajiban pembangunan pembangkit energi baru terbarukan di luar wilayah usaha PLN, peningkatan bahan bakar nabati, dan peluasan program co-firing pembangkit listrik tenaga uap milik PLN dan swasta.
Jika disimak, agar pengembangan energi baru terbarukan bisa berjalan baik maka dibutuhkan sejumlah regulasi yang mendukung percepatan pengembangan energi baru terbarukan.
Petugas mengisi bahan bakar B30 ke kendaraan / Bisnis
Termasuk Peraturan Presiden mengenai pembelian energi baru terbarukan yang akan membuat harga setrum bersih kian kompetitif dan mampu bersaing dengan energi fosil.
Selain itu regulasi kemudahan dalam perizinan berusaha yang berasal dari berbagai kementerian terkait serta insentif fiskal dan non-fiskal bagi pengembangan energi terbarukan.
Dalam peta jalan transisi energi menuju netral karbon, pemerintah menegaskan tambahan pembangkit listrik hanya akan berasal dari pembangkit energi baru terbarukan setelah 2030.
Mulai 2035 pembangkit listrik akan didominasi oleh energi baru terbarukan variabel dalam bentuk tenaga surya, diikuti tenaga angin dan arus laut pada tahun berikutnya.
Kemudian tenaga nuklir akan masuk dalam sistem pembangkitan mulai 2049. Adapun hidrogen akan dimanfaatkan secara gradual mulai 2031 dan secara masif pada 2051.
Listrik Formula E
Dalam kaitan pemanfaatan energi baru terbarukan yang lebih luas, PLN ikut memberi contoh pasokan listrik untuk penyelenggaraan balap mobil Formula E dari tiga gardu induk Jakarta Raya tidak menggunakan bahan bakar fosil .
Gardu khusus listrik di Jakarta International ePrix Circuit, Jakarta Utara, / Antara
Suplai listrik PLN untuk Formula E adalah dari energi listrik panas bumi (geothermal), energi listrik tenaga air yang ramah lingkungan, bebas polusi udara dan suara. "Jadi tidak pakai bahan bakar minyak," ujar General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Doddy B Pangaribuan
PLN menjamin daya listrik yang dibutuhkan dalam ajang balap mobil listrik Formula E sebesar 7 juta volt ampere nantinya dipenuhi dari energi hijau yang terjamin dalam produk sertifikat energi baru terbarukan (Renewable Energy Certificate/ REC).
Energi yang digunakan PLN dari pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) itu telah diaudit oleh sistem audit internasional, APX TIGRs yang berlokasi di California, Amerika Serikat.