Perbedaan Cara Pandang Pemerintah dan Pengusaha soal Lartas Impor

Larangan terbatas atau lartas impor memiliki dua pandang yang berbeda. Pengusaha merasa dirugikan, pemerintah melihat dapat mendongkrak investasi.

Afiffah Rahmah Nurdifa

17 Apr 2024 - 13.29
A-
A+
Perbedaan Cara Pandang Pemerintah dan Pengusaha soal Lartas Impor

Kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis, JAKARTA – Pemerintah memastikan Permendag 3/2024 dan aturan turunannya yang membahas soal pembatasan impor tidak akan mengganggu investasi industri nasional. Sebaliknya, hal tersebut menjadi pemicu iklim penanaman modal

Dari situ, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengeluarkan beberapa peraturan menteri perindustrian (permenperin) terkait tata cara pertimbangan teknis (pertek) untuk sejumlah industri seperti besi dan baja, kosmetik hingga obat tradisional, tekstil, alas kaki, elektronik, sampai komoditas indsutri kimia hulu.

Pertek menjadi syarat utama untuk industri mendapatkan perizinan impor (PI) dari Kementerian Perdagangan. Di lapangan, implementasi pertek dikeluhkan sejumlah industri karena dinilai rumit dan mempersulit impor bahan baku/penolong.

Baca juga: Waswas Pelaku Usaha karena Konflik Iran-Israel

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa kebijakan tata kelola impor ini akan mendorong percepatan subtitusi impor, sekaligus menarik investor memproduksi bahan baku yang tak tersedia di dalam negeri.

"Kita lihat dari kacamata investasi itu jadi peluang bagi investor agar supaya pohon industri yang belum ada bahan baku dan penolong segera masuk dan berinvestasi di Indonesia," kata Agus kepada wartawan, Selasa (16/4/2024).

Agus menuturkan, pertek juga selaras dengan Undang-Undang No. 3 Tentang Perindustrian yang menagamanatkan pemerintah untuk memastikan ketersediaan bahan baku/penolong industri.

Tak hanya itu, kebijakan ini juga memastikan industri hilir untuk menggunakan produk bahan baku yang sudah ada di Indonesia. Dia menerangkan pertek serupa dengan neraca yang menyeimbangkan permintaan dan penawaran nasional.

"Inilah fungsinya pertek. Kita di Kemenperin yang memahami kemampuan dan kekekuatan itu sehingga memahami supply and demand, termasuk bahan baku dan penolong," tuturnya.

 

 

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melihat potensi kerugian usaha pada industri manufaktur nasional nyaris di seluruh subsektor yang terkena dampak pembatasan impor.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan pihaknya meminta evaluasi pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Sebab, dia memperkirakan cakupan restriksi impor beleid tersebut sangat luas hingga mencapai 70% dari total HS barang yang diperdagangkan.

"Bahkan, banyak industri yang menyatakan terancam akan berhenti produksi bila tidak ada penyesuaian pelaksanaan lebih lanjut terhadap kebijakan tersebut," tuturnya.

Shinta melihat kondisi ini mengancam keberlangsungan produksi dan keberlanjutan usaha manufaktur dalam negeri, maupun perusahaan-perusahaan asing.

Baca juga: Lartas Impor Dianggap Rugikan Produsen Manufaktur, Menperin Agus Berkilah

Untuk itu, dia berharap akan ada evaluasi kebijakan lebih lanjut untuk memudahkan dan memfasilitasi produktivitas industri dalam negeri dalam kegiatan importasi bahan baku/penolong yang dibutuhkan.

Kendala yang disoroti Shinta dalam hal ini terkait dengan perizinan dan kuota impor yang sulit diperoleh pengusaha lantaran tak kunjung mendapatkan rekomendasi impor.

"Masalahnya rekomendasi-rekomendasi ini sangat sulit diperoleh oleh perusahaan karena banyak prosedur yang berbelit dan lama prosesnya," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.