Percepat Proses Persetujuan Izin Lingkungan via Amdalnet KLHK

Kementerian LHK telah meluncurkan sistem informasi Amdalnet tanggal 7 Februari 2023 kemarin. Kendati baru diluncurkan, sejak bulan Agustus 2021 Amdalnet sudah terkoneksi dengan OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) khusus untuk pelaku usaha tingkat risiko rendah dan menengah rendah.

Jaffry Prabu Prakoso

10 Feb 2023 - 16.27
A-
A+
Percepat Proses Persetujuan Izin Lingkungan via Amdalnet KLHK

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. /Dok. Kementerian LHK

Bisnis, JAKARTA – Tantangan terbesar pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja dengan meningkatkan pembangunan dengan mempercepat pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup agar pembangunan tetap berjalan dengan baik namun lingkungan tetap terjaga. 

Analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal merupakan instrumen yang dijalankan pemerintah sebagai environmental safeguard yang mengiringi proses pembangunan dan investasi telah dimulai sejak lebih dari 36 tahun yang lalu dengan diterbitkannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986. 

Persoalan umum di negara berkembang adalah rendahnya kualitas dokumen amdal, lemahnya kebijakan, dan lamanya proses administratif maupun secara prosedur. 

Hal itu sejalan dengan hasil evaluasi dokumen amdal oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terhadap dokumen amdal periode tahun 2016–2020 yang menunjukan rendahnya kualitas dokumen amdal, terutama bagian prakiraan dampak dan kedalaman kajiannya. Salah satunya lagi mengenai proses penilaian yang memakan cukup waktu lama hingga 2 tahun. 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal mengamanatkan proses penilaian amdal memiliki rentang waktu 150 hari kerja. Selanjutnya diubah dalam PP 27 Tahun 2012 mengamanatkan rentang waktu 105 hari kerja. 

Baca juga: Kabupaten Tangerang Jadi Percontohan Pengelolaan Daerah Pesisir

Namun hal ini dirasakan kurang cepat, sehingga saat ini PP 22 Tahun 2021 memerintahkan proses pemeriksaan KA ANDAL adalah 10 hari kerja dan penilaian ANDAL RKL RPL adalah 50 hari kerja. Dengan begitu, total proses penilaian adalah 60 hari kerja diluar waktu penyusunan. 

Selain dukungan regulasi, untuk mempercepat proses izin lingkungan mulai dari perencanaan hingga simulasi dan pengambilan keputusan secara efisien, berkualitas namun akurat perlu pemanfaatan teknologi dan sistem informasi secara optimal. 

Terkait hal itu, Kementerian LHK telah meluncurkan sistem informasi Amdalnet tanggal 7 Februari 2023 kemarin. Kendati baru diluncurkan, sejak bulan Agustus 2021 Amdalnet sudah terkoneksi dengan OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approachkhusus untuk pelaku usaha tingkat risiko rendah dan menengah rendah. 

Para pelaku usaha tersebut tidak lagi menyusun dokumen, karena dokumen telah disusunkan oleh sistem Amdalnet. Pelaku usaha cukup mengisi form yang ada dalam OSS dan memastikan KBLI yang diinput sudah sesuai dengan usaha yang dilakukan dan tinggal menunggu izinnya. 

Baca juga: Gairah Pertumbuhan Ekonomi 2022, Optimisme Sri Mulyani Terbukti

Tantangan pascapeluncuran Amdalnet adalah proses percepatan untuk kegiatan risiko usaha menengah dan tinggi yang cukup rumit, spesifik, dan penuh ketelitian tinggi. Proses percepatannya yang dapat dilakukan adalah dengan pembuatan standar secara digital, seperti UKL UPL Standar Spesifik. 

Sampai saat ini teridentifikasi untuk kegiatan skala UKL UPL dan penyusunan KA ANDAL diperlukan sekitar 1.200 standar yang harus disiapkan. Melalui Amdalnet, KLHK juga mendorong kerja sama lintas sektoral dalam penyusunan standar ini semisal dengan Kementerian ESDM terkait UKL UPL standar spesifik untuk kegiatan migas atau energi. 

Tantangan lainnya yang harus dihadapi adalah soal kesiapan SDM. Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis perlu segera dilaksanakan secara intensif baik kepada konsultan penyusun, ahli, pemda, dan pelaku usaha.

Melalui Amdalnet, setelah penerbitan persetujuan lingkungan yang dapat dipercepat, proses pengawasan juga akan lebih efisien. Prinsip “trust but verify” yang diamanatkan UU Cipta Kerja, memerlukan proses pelaksanaan pengawasan yang sangat ketat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kemaslahatan masyarakat Indonesia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.