Perdana, Izin Tambang Batu Bara untuk PBNU Segera Terbit

Seperti yang telah dijanjikan pemerintah, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara untuk PBNU akan segera terbit.

Lukman Nur Hakim

3 Jun 2024 - 14.21
A-
A+
Perdana, Izin Tambang Batu Bara untuk PBNU Segera Terbit

Bisnis, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bakal menyiapkan struktur bisnis dan manajemen pengelolaan tambang, menyusul akan segera diterbitkannya izin tambang batu bara untuk lembaga tertinggi yang mengatur organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di tingkat nasional tersebut.

Seperti yang telah dijanjikan pemerintah, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara untuk PBNU akan segera terbit.

Terkait dengan itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan bahwa salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia ini akan membuat suatu manajemen bisnis yang profesional.

“Nahdlatul Ulama akan menyiapkan suatu struktur bisnis dan manajemen yang akan menjamin profesionalitas dan akuntabilitas, baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasilnya,” kata Gus Yahya dalam siaran pers, Senin (3/6/2024).

Bagi Nahdlatul Ulama, lanjut Gus Yahya, pemberian IUP itu merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar sungguh-sungguh tercapai tujuan mulia dari kebijakan afirmasi tersebut.

Dirinya menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumber daya manusia yang mumpuni, perangkat organisasi yang lengkap, dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut.

Terlebih, Nahdlatul Ulama saat ini memiliki jaringan perangkat organisasi yang menjangkau hingga ke tingkat desa serta lembaga-lembaga layanan masyarakat di berbagai bidang yang mampu menjangkau masyarakat akar rumput di seluruh Indonesia.

“Itu semua akan menjadi saluran efektif untuk menghantarkan manfaat dari sumber daya ekonomi yang oleh pemerintah dimandatkan kepada Nahdlatul Ulama untuk mengelolanya,” ujarnya.

Baca juga:

Menepis Nestapa Batu Bara

Nyala Batu Bara Pembangkit, PLTU Tak Akan Padam

Momentum Bersih-Bersih Tambang Timah

Blak-blakan Bahlil Soal Dugaan Minta Upeti Izin Tambang

Setitik Asa Industri Timah di Tengah Segudang Persoalan Tambang

Lebih lanjut, Gus Yahya menuturkan bahwa pemberian izin tambang untuk ormas merupakan langkah berani dari Presiden Joko Widodo memperluas pemanfaatan sumber daya alam bagi kemaslahatan rakyat.

Karenanya, PBNU menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas langkah perluasan pemberian izin tambang ke ormas. “PBNU berterima kasih dengan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Joko Widodo atas kebijakan afirmasinya untuk memberikan konsesi dan ijin usaha pertambangan kepada ormas-ormas keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama,” tuturnya.


Adapun, penerbitan IUP batu bara untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Pasal 83 A ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Pasal tersebut mengatur pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan. Pascaditerbitkannya revisi PP tersebut, Bahlil mengatakan bahwa IUP tersebut tidak akan lama lagi akan diberikan kepada PBNU setelah prosesnya rampung. “Karena itu tidak lama lagi, saya akan teken IUP untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai. Itu janji saya kepada kalian semua,” kata Bahlil melansir dari Youtube Kementerian Investasi dikutip, Minggu (2/6/2024).

Untuk IUP sendiri, Bahlil menuturkan bahwa lahan pertambangan yang bakal diberikan dan dikelola oleh PBNU adalah tambang batu bara. Penerbitan IUP bagi PBNU juga telah disetujui dan disepakati oleh jajaran Menteri dan Presiden Jokowi. 

“Atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri, bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi, kami akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi,” ujarnya.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat wawancara dengan Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (25/10/2022). Bisnis/Himawan L Nugraha


Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi resmi menerbitkan beleid yang mengatur soal pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan.

WIUPK yang dimaksud merupakan wilayah eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Lewat beleid setingkat PP itu, Jokowi juga mengamanatkan kepemilikan saham ormas pada badan usaha tambang tersebut mesti mayoritas dan menjadi pengendali. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Ibeth Nurbaiti
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.