.jpg)
Bisnis, JAKARTA— Risiko dan aturan pengawasan terhadap aset kripto menjadi fokus pembahasan bank sentral se-Asean. Bahasan tersebut dilakukan dalam petemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral se-Asean.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo menyampaikan bahwa keberadaan dan risiko dari aset kripto menjadi perhatian bersama bagi otoritas keuangan di Asean. Sebab, aset kripto merupakan private digital currency, berbeda dengan sovereign digital currency, yang memang diterbitkan oleh bank sentral. Hal ini disampaikan Dody dalam acara Media Briefing Asean Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM), Senin (27/3/2023).
“Masalah kripto dan stablecoin punya masalah bagaimana seandainya ada ketidakpercayaan pada currency, kemudian siapa nanti yang men-take over, karena ini merupakan private digital currency. Beda dengan sovereign digital currency yang kalau ada masalah nanti kita akan mengambil hak dari bank sentralnya untuk mengatasi itu,” ujar Dody.
Dia mengataka dibutuhkan kesamaan di antara bank sentral Asean dalam merumuskan aturan dan pengawasan.“Same business, same risk, dan regulasi yang sama, antara digital currency dengan yang sifatnya tradisional. Itu yang akan dibangun karena masalah di negara emerging markets lebih berat kalau menyangkut ketidakpercayaan masyarakat,” jelasnya.