Perkembangan Terbaru Investasi Raksasa Mobil Listrik China di RI

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut bicara soal progres investasi raksasa mobil listrik China, BYD di Indonesia.

Nuhansa Mikrefin Yoedo Putra

14 Sep 2023 - 18.19
A-
A+
Perkembangan Terbaru Investasi Raksasa Mobil Listrik China di RI

Pengunjung mengamati mobil di acara Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 di JCC Senayan, Jakarta. BISNIS/Anshary Madya Kusuma

Bisnis, JAKARTA — Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan investasi dari perusahaan China BYD akan segera terealisasi dan hanya menunggu terbitnya aturan mengenai insentif mobil listrik.

Dia mengatakan peraturan yang menyangkut terkait insentif dan beberapa kebijakan untuk kendaraan listrik sudah selesai dan hanya tinggal menunggu harmonisasi.

“BYD saya kira nanti kalau peraturannya sudah selesai dan perpresnya keluar ya insyaallah akan segera [terealisasi],” ujar Luhut di Grand Sahid Jaya Hotel, Kamis (14/9/2023).

Baca juga: VKTR Kenalkan Truk Tambang Listrik di Mining Indonesia 2023

Mengenai Perpres tersebut, Luhut mengatakan nantinya selama BYD sedang melakukan konstruksi pabrik, produsen mobil listrik asal China tersebut diperbolehkan untuk melakukan impor completely built up (CBU) dengan kuota yang telah disesuaikan.

Pemerintah sedang mengkaji penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) impor kendaraan utuh (CBU) mobil listrik dapat memperluas pasar mobil listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang sebelumnya mengatakan rencana penghapusan PPN bukan untuk impor kendaraan, tetapi insentif yang diberikan guna menarik investasi untuk pasar kendaraan listrik di Indonesia.




Adapun dia menegaskan yang dimaksud dengan investasi adalah perusahaan asing yang menanamkan modal diwajibkan membangun pabrik di Indonesia.

"Kalau dia tidak investasi, maka dia tidak dapat insentif. [Investor] wajib punya pabrik di sini," tuturnya di ICE BSD pada Kamis (10/8/2023).

Selain itu, pemerintah juga akan melonggarkan aturan TKDN minimal 40 persen dari 2024 menjadi 2026. Hal ini demi menarik investor dan meningkatkan persaingan pada pasar kendaraan listrik di Indonesia.

Baca juga: Rem Pasar Korea Perlambat Penjualan Mobil Hidrogen Dunia

Namun, Agus menegaskan adanya relaksasi bukan berarti TKDN 40 persen baru tercapai pada 2026, karena hal ini pun bergantung pada baterai kendaraan listrik.

"Baterai itu sudah komponen 40-50 persen sendiri dari mobil listrik. Ketika nanti Indonesia sudah mulai memproduksi baterai, maka nilai TKDN bisa lebih cepat di atas 40 persen,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.