Perlu Transparansi Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia

APLSI menyadari potensi pengembangan bisnis energi terbarukan di Indonesia cukup besar. Beberapa sumber daya dimiliki sebagai sumber energi dari surya, air, angin, biomassa hingga waste to energy. Pengembangan energi hijau diyakini akan mempercepat penurunan emisi karbon.

Rayful Mudassir

13 Des 2021 - 07.18
A-
A+
Perlu Transparansi Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia

Energi terbarukan/bumn.go.id

Bisnis, JAKARTA — Ada apa sebenarnya dengan bisnis pengembangan energi terbarukan di Indonesia? Setelah Presiden Joko Widodo mengkritisi birokrasi yang masih berbelit-belit terkait dengan investasi sektor energi menuju transisi energi terbarukan, Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) pun menumpahkan pendapatnya.

Kepala Negara mengatakan bahwa cukup banyak calon investor yang ingin menanamkan modal ke Pertamina maupun PLN. Namun, birokrasi untuk mengundang investasi masih ruwet sehingga mengurungkan minat calon pemodal.

"Saya kadang-kadang pengen marah untuk sesuatu yang saya tahu, tapi kok sulit banget dilakukan. Sesuatu yang gampang, tapi kok sulit dilakukan. Kok enggak jalan-jalan," katanya, baru-baru ini.

Jokowi meminta agar jajarannya untuk menyelesaikan perkara tersebut karena transisi energi menuju netral karbon 2060 yang dicanangkan pemerintah memerlukan investasi dengan nilai tidak sedikit.

Kini, APLSI mendorong proses pengadaan pembangkit listrik energi terbarukan dilakukan secara terbuka dan cepat di tengah upaya transisi energi.

Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang mengatakan bahwa transisi energi menuju netral karbon atau net zero emission merupakan sebuah keniscayaan. Begitupun langkah ini perlu dicapai Indonesia.

"Dibutuhkan proses pengadaan yang transparan dan cepat untuk dapat mengakselerasi investasi di EBT sebagai pemenuhan kebutuhan tambahan listrik ke depan," katanya kepada Bisnis, Senin (13/12/2021).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa APLSI sudah memiliki rekam jejak dalam pengembangan kelistrikan swasta. Asosiasi juga menyatakan kesiapan mengambil peranan dalam peningkatan porsi energi baru terbarukan (EBT).

Menurutnya, percepatan pengembangan energi terbarukan memerlukan kerja sama antara pemerintah dengan pelaku usaha swasta yakni produsen listrik swasta (independent power producer/IPP). Upaya ini dimaksudkan untuk memastikan keberhasilan proses transisi energi.

Di dalam negeri, asosiasi menyadari potensi pengembangan bisnis EBT cukup besar. Beberapa sumber daya dimiliki sebagai sumber energi dari surya, air, angin, biomassa hingga waste to energy. Pengembangan energi hijau diyakini akan mempercepat penurunan emisi karbon.

Di sisi lain, asosiasi mendorong peningkatan penggunaan listrik dalam aktivitas kesehatan masyarakat. Beberapa di antaranya seperti kompor listrik maupun kendaraan listrik baik roda dua maupun roda empat. 

Kendati demikian, dia menekankan keandalan listrik harus tetap terjaga di tengah upaya transisi ini sehingga transformasi keseluruhan value chain ecosystem dapat tercipta dengan baik," kata Arthur.

Kritik Presiden dan masukan dari APLSI patut menjadi catatan penting bagi pengembangan energi baru dan terbarukan di Tanah Air.

Alasannya, di sektor kelistrikan, misalnya, PLN memerlukan dana jumbo sekitar US$500 miliar setara Rp7.000 triliun. 

Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021—2030 saja, PLN memperkirakan kebutuhan investasi dalam 9 tahun ke depan mencapai Rp72,4 triliun per tahun. Artinya, kebutuhan dana hingga 9 tahun ke depan lebih kurang Rp651,6 triliun.

Jika masalah birokrasi dan transparansi pengadaan pembangkit energi baru terbarukan tak taratasi, hal ini dikhawatirkan akan menjadi batu sandungan dalam pengembangan bisnis EBT.

Editor: Zufrizal

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.