Pernyataan Tertulis LPEI ke BEI Terkait Perkara ‘Fraud’

Kasus bermula dari hasil audit khusus pembiayaan bermasalah yang menyimpulkan adanya indikasi perbuatan melawan hukum dari debitur bermasalah LPEI.

Anggara Pernando

4 Apr 2024 - 16.49
A-
A+
Pernyataan Tertulis LPEI ke BEI Terkait Perkara ‘Fraud’

Jaksa Agung ST Burhanudin dan Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers terkait dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) di Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (18/3/2024). Bisnis/Anshary Madya Sukma

Bisnis, JAKARTA – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menyampaikan pernyataan secara tertulis ke Bursa Efek Indonesia. Ini terkait dengan perkara fraud senilai Rp2,5 triliun ke Kejaksaan Agung.

Sekretaris LPEI Chesna F. Anwar mengatakan bahwa lembaganya menghormati proses hukum yang berlaku. LPEI juga akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk penyelesaian kasus dugaan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum.

"LPEI menghormati proses hukum yang berlaku, dengan demikian, keterlibatan pihak manajemen maupun pegawai LPEI akan ditetapkan melalui mekanisme pembuktian sampai dengan terdapatnya keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap," katanya, Rabu (3/4/2024).

Terkait kasus yang tengah diusut, Chesna menjelaskan bahwa kasus bermula dari hasil audit khusus pembiayaan bermasalah yang menyimpulkan adanya indikasi perbuatan melawan hukum dari debitur bermasalah LPEI.

Baca juga: Indofarma (INAF) Berstatus PKPU-S setelah Gagal Bayar Utang

"Adapun pemberian pembiayaan kepada 4 debitur tersebut antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dan mulai mengalami permasalahan dalam rentang 2017 sampai dengan 2020," katanya.

Kredit tersebut telah dibukukan menjadi non performing loan (NPL) sebelum tahun 2020. Sedangkan penyebab kredit menjadi bermasalah yakni tata kelola internal yang belum baik, infrastruktur yang belum memadai, inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan, ketidaksempurnaan pengikatan agunan pembiayaan, kelemahan dalam melakukan monitoring, serta adanya penyalahgunaan pembiayaan oleh Debitur yang tidak sesuai dengan peruntukan berdasarkan perjanjian.

"Keempat debitur [yang dilaporkan Menkeu Sri Mulyani ke Kejaksaaan] adalah kolektibilitas 5 dan CKPN sudah 100%. Dengan demikian tidak berdampak pada keuangan LPEI. Dari sisi operasional, telah disusun tindakan-tindakan untuk memitigasi resiko operasional," kata Chesna.

Dia menyebutkan dengan telah dibentuknya pencadangan atas pembiayaan kepada debitur yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum dalam jumlah yang memadai, maka kasus hukum yang sedang dihadapi LPEI dipandang tidak akan memberikan dampak material terhadap operasional dan keuangan lembaga.



"Status perkembangan terkini terhadap permasalahan hukum adalah masih dalam status pelaporan awal ataupun penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum," katanya.

Sementara mengenai penanganan NPL perusahaan pada 2024, Chesna menyebutkan tim collection LPEI telah memulihkan Rp321 miliar. Dalam laporan keuangan terbarunya, LPEI mengalami rugi bersih Rp18,1 triliun pada 2023. Kredit macet itu naik 481% jika dibandingkan 2022 sebesar Rp3,1 triliun.

Chesna juga menjelaskan upaya perbaikan kredit bermasalah ini melalui penagihan, hapus buku, dan memaksimalkan nilai recovery yang diharapkan dapat menurunkan NPL gross secara signifikan dalam beberapa tahun kedepan.

"Di samping itu dilakukan pemisahan penanganan pengelolaan good bank dan bad bank, dengan memberdayakan PT IEB Prima Aset, merupakan anak perusahaan LPEI yang didirikan untuk memberikan jasa advisory dalam pengelolaan aset bermasalah," katanya.

Sikap OJK Terkait Kasus LPEI

Sementara itu, dalam paparan hasil Rapat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan kemarin (2/4/2024), Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebutkan pihaknya mencermati penyelesaian pembiayaan bermasalah dan perkembangan kinerja LPEI.

"OJK mendukung upaya penyelesaian persoalan pembiayaan bermasalah di LPEI melalui jalur hukum. Upaya tersebut merupakan suatu langkah yang strategis untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dari debitur-debitur yang tidak kooperatif dalam memenuhi kewajibannya terhadap LPEI," kata Agusman.

Baca juga: Disurati Bursa 2 Kali, LPEI Jabarkan Latar Aduan Fraud Rp2,5 Triliun ke Kejagung oleh Menkeu

Dia mengatakan sesuai amanat UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) juga akan terus melanjutkan pengawasan secara off-site maupun pemeriksaan langsung (on-site) terhadap LPEI, termasuk mencermati penyelesaian pembiayaan bermasalah dan perkembangan kinerja LPEI.

Seperti diketahui, kasus di LPEI mendapat sorotan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melaporkan adanya dugaan tindakan korupsi di dalam LPEI pada Senin (18/3/2024).

Dalam laporannya, Sri Mulyani menyebut empat debitur LPEI terindikasi fraud yakni terdapat kecurangan laporan keuangan. Total laporan ini terkait outstanding kredit pada tahap pertama sebesar Rp2,5 triliun. 

Perusahaan yang dimaksud, yaitu PT RII sebesar Rp1,8 triliun, PT SMS sebesar Rp216 miliar, PT SPV sebesar, Rp144 miliar, dan PT PRS sebesar Rp305 miliar. Sri Mulyani turut menegaskan direksi dan manajemen LPEI harus meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam mengelola perusahaan dengan baik.

"Kami terus menegaskan kepada direksi dan manajemen LPEI untuk terus meningkatkan peranannya dan tanggungjawabnya dan harus membangun tata kelola yang baik," ujar Sri Mulyani di Kejaksaan Agung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.