Free

Perundingan Pajak Global Senilai US$200 Miliar Tertunda

Perundingan pajak global Pilar 1 terhadap raksasa teknologi senilai US$200 miliar harus tertunda karena masih ada penolakan dari India dan China.

Feni Freycinetia Fitri

26 Mei 2024 - 14.50
A-
A+
Perundingan Pajak Global Senilai US$200 Miliar Tertunda

Bendera OECD di kantor pusat OECD di Paris, Prancis/OECD

Bisnis, JAKARTA - Perundingan pajak global Pilar 1 terhadap raksasa teknologi senilai US$200 miliar harus tertunda karena masih ada penolakan dari India dan China. 

Amerika Serikat menolak menandatangani perjanjian untuk menyelesaikan kesepakatan pajak korporasi global yang diprakarsai Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sampai India dan China menyepakati masalah utama yang belum terselesaikan. 

"India, khususnya masih bertahan dan China sama sekali tidak terlibat banyak dalam perundingan ini," kata Menteri Keuangan AS Janet Yellen pada Sabtu (25/5/2024) seperti dikutip The Economic Times.

Yellen menyampaikan rincian yang belum terselesaikan yaitu mengenai aturan terkait harga transfer. Yellen mengatakan banyak ketidakpastian bagi perusahaan multinasional dan perselisihan pajak yang besar.

“Ini adalah wilayah di mana terdapat banyak ketidakpastian bagi perusahaan multinasional, dan merupakan wilayah di mana terdapat perselisihan pajak yang sangat besar,” ujar Yellen, dikutip dari Bisnis.com yang melansir Bloomberg.

Pajak global ini merupakan kesepakatan yang diputuskan dalam forum OECD pada 2021 yang diikuti oleh 140 negara. Ketentuan tersebut terkait dengan pengenaan pajak sebesar 15% keuntungan perusahaan multinasional. 

Pajak ini bertujuan untuk mengakhiri manfaat keuntungan yang terlindungi di negara bebas pajak. Beleid ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan insentif bagi negara-negara yang beroperasi sebagai surga pajak bagi korporasi raksasa.

Sementara itu, pilar kedua dalam kesepakatan ini masih belum terselesaikan, yakni pajak dari keuntungan perusahaan besar di negara mereka berada. 

Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menyampaikan kelompok tersebut berusaha agar konvensi tersebut dapat ditandatangani pada akhir Juni 2024.

Penundaan aturan pajak global yang lebih lanjut berdampak pada kerusakan yang lebih luas pada peraturan perpajakan sehingga mengakibatkan perselisihan dagang yang signifikan.

Banyak negara mengancam akan mengenakan pajak layanan digital baru. Di sisi lain, banyak perusahaan teknologi merespons dengan menolak pajak layanan tersebut dan ingin dihilangkan melalui kesepakatan pembagian pajak.

Pajak digital hampir menjadi penyebab perang dagang antara AS dengan beberapa negara, termasuk negara sekutu dekat mereka, yakni Uni Eropa. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Nindya Aldila

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.