Pintu Masuk Investor Asing di Proyek Jargas Terbuka Lebar

Untuk memuluskan keterlibatan perusahaan swasta asing masuk ke proyek jargas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun berencana membuka lelang internasional.

Stepanus I Nyoman A. Wahyudi & Ibeth Nurbaiti

18 Feb 2024 - 21.47
A-
A+
Pintu Masuk Investor Asing di Proyek Jargas Terbuka Lebar

Jaringan gas atau jargas rumah tangga PT PGN Tbk. Melalui jargas, masyarakat dapat menggunakan gas bumi dengan memanfaatkan pipa dan infrastruktur yang dibangun langsung menuju rumah. Istimewa-PT PGN Tbk.

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah terus mendorong pemanfaatan gas bumi di dalam negeri, salah satunya melalui program jaringan gas (jargas) rumah tangga. Selain akan mendekatkan akses energi kepada masyarakat, optimalisasi pemanfaatan gas bumi di dalam negeri juga berpotensi mengurangi subsidi dan impor gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG).

Sejalan dengan itu, pemerintah pun melakukan sejumlah perbaikan, mulai dari menyiapkan insentif harga gas hingga memberikan kesempatan kepada perusahaan swasta nasional maupun asing untuk dapat ikut terlibat dalam pengerjaan salah satu proyek strategis nasional (PSN) tersebut.

Selama ini, pelaksanaan proyek yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor dan subsidi elpiji tersebut bisa dikatakan tersendat-sendat. Besarnya biaya pembangunan pipa dan infrastruktur yang dibangun langsung menuju rumah menjadi salah satu kendala yang membuat lambannya proyek percepatan pemanfaatan gas bumi itu.

Setidaknya dibutuhkan biaya sekitar Rp10 juta untuk pembangunan satu sambungan rumah (SR), padahal pemerintah sebelumnya telah menargetkan mampu membangun 1 juta SR setiap tahunnya untuk mengurangi impor LPG secara signifikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Ibeth Nurbaiti
Anda belum memiliki akses untuk melihat konten

Untuk melanjutkannya, silahkan login terlebih dahulu

BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.