Bisnis, JAKARTA — Masih kuatnya dominasi penggunaan energi fosil di Tanah Air, terutama batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), menjadi tantangan terbesar Indonesia dalam mengejar target bauran 23 persen energi baru terbarukan pada 2025.
Berkaca pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), secara keseluruhan hingga April 2022 Indonesia memiliki sekitar 253 unit PLTU. Dari jumlah tersebut, PLTU terbanyak berada di Kalimantan Timur, yaitu sebanyak 26 unit. Di sisi lain, terdapat dua provinsi yang tidak memiliki PLTU sama sekali. Kedua provinsi tersebut adalah Yogyakarta dan Maluku.
Baca juga: Pensiun Dini PLTU Batu Bara dan Bayangan Lonjakan Kemiskinan
Adapun, PLTU Jawa 7 yang terletak di Kabupaten Serang, Banten memiliki kapasitas terbesar di Indonesia dengan kapasitas 2x1.000 megawatt (MW).
Di sisi lain, jumlah PLTU yang merupakan milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada 2021 berjumlah 126 unit PLTU dengan total kapasitas terpasang sekitar 20.365 MW. Dari seluruh unit PLTU tersebut, Pulau Jawa mendominasi dengan kapasitas terpasang mencapai 15.830 MW. Sementara itu, sisanya sekitar 4.422 MW tersebar di luar Jawa.
Sebagai gambaran, PLTU kelolaan PLN melalui anak usaha PT Indonesia Power secara kumulatif memiliki kapasitas terpasang paling besar, yakni mencapai 3.700 MW, meskipun dari jumlah unit pembangkit memang tidak terlalu banyak.
Baca juga: Menanti Kepastian ADB untuk Pensiun Dini PLTU Cirebon 1
Di sisi lain, pemerintah memiliki komitmen untuk segera mencapai target net zero emission atau netral karbon pada 2060. Kendati belum menetapkan target pasti waktu pencapaian netral karbon secara nasional, Indonesia sudah mulai menunjukkan komitmennya untuk secara perlahan meninggalkan PLTU.
Terlebih, pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi murah dianggap tak lagi relevan di tengah makin turunnya harga teknologi energi baru terbarukan (EBT). Kementerian ESDM juga telah menyusun simulasi peta jalan (roadmap) transisi energi menuju karbon netral di sektor energi pada 2050.
Baca juga: Setengah Hati Melepas Batu Bara, 'Suntik Mati' PLTU Hanya Ilusi
Dalam simulasi tersebut, untuk 5 tahun ke depan upaya transisi energi akan difokuskan pada pemenuhan target bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025 dan pencapaian rasio elektrifikasi 100 persen, serta penyelesaian program 35.000 MW dan fast track program (FTP) I 6.000—7.000 MW.
Kemudian pada periode 2026—2030, pemerintah akan menggenjot pemanfaatan EBT, khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Lalu, mulai 2031—2035, pemerintah berharap agar teknologi carbon capture and storage atau carbon capture, utilization, and storage (CCS/CCUS) sudah bisa diaplikasikan di pembangkit listrik berbasis energi fosil.
Baca juga: Manuver Terbatas PTBA dan PLN untuk Suntik Mati PLTU Batu Bara
Sejalan dengan itu, pada periode 2036—2040 diharapkan sektor energi sudah peak untuk emisinya sehingga tidak ada lagi penambahan emisi dari sektor energi. Lebih lanjut, pada 2041—2045, pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) diharapkan sudah bisa masuk ke dalam sistem kelistrikan nasional dengan catatan potensi EBT lainnya sudah bisa dimaksimalkan pemanfaatannya.
Dengan demikian, pada periode 2045—2050 pengoperasian PLTU batu bara juga diperkirakan secara natural akan berhenti sehingga karbon netral diharapkan dapat tercapai pada 2050.