Bisnis, JAKARTA – Kementerian BUMN telah memastikan Pelita Air tengah dipersiapkan menggantikan Garuda Indonesia jika maskapai flag carrier itu suatu saat pailit.
Masuknya Pelita Air ke pasar penerbangan berjadwal merupakan rencana alternatif jika negosiasi dan restrukturisasi yang dilakukan Garuda dengan puluhan lessor dan kreditur gagal mencapai kesepakatan.
Tentu Pelita Air yang malang-melintang sebagai maskapai carter selama setengah abad mempunyai kekuatan dan kelemahan ketika harus terjun ke bisnis penerbangan niaga berjadwal.
Pemerhati penerbangan Alvin Lie menilai maskapai yang mayoritas sahamnya dimiliki Pertamina itu jauh lebih prima secara finansial ketimbang Garuda yang sedang dililit prahara keuangan. Sebagai maskapai carter yang melayani jasa penerbangan bagi perusahaan minyak dan gas serta government special mission, bisnis Pelita tentu lebih menguntungkan di tengah pengetatan perjalanan selama pandemi.
"Secara finansial, Pelita Air cukup sehat dan Pertamina selaku induk perusahaan memberi dukungan permodalan untuk mengembangkan bisnisnya," kata Alvin saat dihubungi, Kamis (21/10/2021).
Keseriusan persiapan Pelita Air memasuki bisnis penerbangan niaga berjadwal mulai terlihat. Alvin mengungkap Pelita Air baru saja memesan pesawat Airbus A320, di samping mengajukan permohonan izin menjadi operator penerbangan niaga berjadwal kepada Kementerian Perhubungan.
Alvin juga tak meragukan pengalaman dan jejaring bisnis Direktur Utama PT Pelita Air Service (PAS) Albert Burhan yang terbukti sukses saat memimpin Citilink.
Soal ini, Albert belum mau berkomentar.
“Mengenai persiapan Pelita [masuk ke pasar penerbangan berjadwal untuk menggantikan Garuda], kami akan informasikan nanti ya,” katanya saat dihubungi.
Namun, Pelita akan menghadapi tantangan berat ketika mendadak harus mengembangkan bisnisnya secara ekstrem menjadi maskapai utama. Tantangan itu akan datang dari banyak penjuru, baik permodalan, armada, SDM, maupun organisasi.
"Akan lebih baik jika Pelita Air bertransfomasi secara bertahap daripada mengembangkan bisnis secara ekstrem," ujar Alvin.
Alvin mengusulkan Pelita lebih baik berbagi peran dengan Citilink yang posisinya sudah mapan lebih dulu untuk membangun grup usaha yang berdaya saing kuat. Pelita sebaiknya menjadi maskapai lini kedua sebagai mitra atau pelapis Citilink.
"Misalnya, Citilink menjadi full service carrier dan Pelita menjadi low cost carrier. Pelita juga dapat menjadi feeder Citilink," ujarnya.
Alvin menilai skala operasi Pelita Air jauh lebih kecil dibandingkan dengan Garuda maupun Citilink. Dengan begitu, Citilink dalam posisi yang lebih siap untuk mengambil alih rute dan pelanggan Garuda.
Keberadaan Dirut Albert dapat menjadi ‘aset’ strategis Pelita Air untuk mengembangkan bisnis dan bermitra dengan Citilink.
IZIN DIKABULKAN
Sementara itu, kabar terbaru datang dari Medan Merdeka Barat. Kementerian Perhubungan telah menerbitkan surat izin usaha angkutan niaga berjadwal bagi Pelita Air.
“Kami sudah terbitkan surat izin usaha angkutan niaga berjadwal dua atau tiga hari lalu,” kata Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto saat dihubungi Bisnis, Kamis (10/21/2021).
Namun, lanjutnya, sertifikat operator pesawat udara (AOC) masih dalam proses.
Kementerian BUMN yakin persiapan Pelita Air menggantikan Garuda Indonesia tuntas dalam waktu singkat. Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo mengatakan pemrosesan izin sertifikat operator udara (AOC), pengadaan tambahan pesawat, dan seluruh pendukung operasi, membutuhkan waktu hanya tiga bulan.
Padahal, pengamat penerbangan sebelumnya berpendapat Pelita membutuhkan proses panjang jika melihat kapasitas maskapai saat ini, misalnya armada Pelita yang sebagian besar pesawat kecil. Membangun jaringan dan sistem penjualan serta mencari lessor dan mendatangkan pesawat sulit dilakukan dalam waktu singkat.
Kartika memaparkan rencana Pelita menggantikan posisi Garuda di pasar penerbangan berjadwal disusun untuk mengantisipasi jika negosiasi dan restrukturisasi yang sedang diajukan Garuda kepada lessor dan kreditur berakhir buntu. Bagaimanapun, tuturnya, kondisi arus kas dan operasi harian maskapai flag carrier itu sangat cekak sejak pandemi.
Pengurangan besar-besaran armada pun membuat kondisi Garuda rentan jika perjalanan udara rebound pada masa mendatang.
“Kalau recovery penumpang udara meningkat, akan terjadi shortage serius jumlah pesawat di Indonesia. Ini karena banyak sekali pesawat yang di-grounded oleh lessor,” ujar Kartika kepada Bisnis tentang pertimbangan pemerintah menyiapkan Pelita sebagai pengganti Garuda, Rabu (20/10/2021).
Kartika menyebut kondisi keuangan Garuda sudah di ujung tanduk lantaran dibebani setumpuk utang dan ekuitas negatif yang mencapai US$2,5 miliar atau sekitar Rp35 triliun (kurs Rp14.000 per dolar AS) di tengah omzet yang merosot karena pembatasan pergerakan.
“Ini perfect storm buat Garuda.”
Di sisi lain, Associate Director BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia Toto Pranoto memandang kehadiran Pelita Air sebagai maskapai full service dapat membuat Garuda makin pasrah menghadapi berbagai sidang kepailitan dan restrukturisasi utangnya.
"Nasib GIAA dengan skema seperti ini tinggal menunggu hasil keputusan beberapa sidang kepailitan yang dihadapi, serta kejelasan nasib renegosiasi dengan banyak kreditur, terutama lessor pesawat," ujarnya.
Pada perkembangan lain, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan perkara tuntutan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh My Indo Airlines (MYIA) kepada PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) dalam pembacaan putusan yang digelar hari ini.
Kuasa Hukum My Indo Airlines Asrul Tenriaji mengatakan kliennya akan kembali membuka negosiasi dengan Garuda dalam penyelesaian utang.
My Indo merupakan salah satu dari 36 lessor pesawat Garuda. Hubungan bisnis My Indo dengan Garuda berawal dari perjanjian kerja sama penyediaan kapasitas kargo sejak Januari 2019. Garuda menyewa satu unit pesawat Boeing B737-300 freighter dari My Indo.