Bisnis, JAKARTA – Penyertaan modal negara senilai Rp4,3 triliun kepada PT KAI (Persero) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berasal dari saldo anggaran lebih (SAL).
Hal itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (8/11/2021).
Dia menyebutkan, dari SAL senilai Rp20,1 triliun, Rp6,9 triliun akan disuntikkan sebagai PMN kepada KAI yang Rp4,3 triliun di antaranya untuk modal dasar konsorsium BUMN Indonesia dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. KAI merupakan pemimpin konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), pemegang 60% saham proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
“PT Kereta Api mengalami pukulan dari situasi Covid-19, jumlah penumpang merosot tajam, maka kemampuan BUMN untuk memenuhi ekuitas awal dari kereta cepat tidak bisa dipenuhi oleh mereka,” jelasnya.
Sisanya senilai Rp2,6 triliun ditujukan untuk proyek light rail transit (LRT) Jabodebek. Proyek ini mengalami pembengkakan biaya alias cost overrun karena pembangunan yang molor dari target.
Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), proyek LRT Jabodebek yang mulai dibangun 2015 ditargetkan rampung pada 2019.
Sayangnya, sampai saat ini proyek tersebut tak kunjung selesai. Target baru kemudian ditetapkan, yakni rampung 2022. Konstruksi LRT Jabodebek dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan menelan dana Rp13,8 triliun hingga Agustus 2021 untuk pembangunan fase I. Kecelakaan tanpa korban jiwa tak terhindarkan bulan lalu, saat proses uji coba rangkaian kereta.