PNS Tak Bayar Iuran Pensiun, Negara Tanggung Rp2.800 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat selama ini pemerintah menanggung penuh iuran pensiun dari pegawai negeri sipil atau PNS yang nilainya sangat besar. Oleh karena itu, reformasi sistem pensiun dari aparatur sipil negara (ASN) harus segera dilakukan.

Jaffry Prabu Prakoso

25 Agt 2022 - 11.53
A-
A+
PNS Tak Bayar Iuran Pensiun, Negara Tanggung Rp2.800 Triliun

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemprov DKI Jakarta berjalan memasuki ruang dinasnya saat hari pertama masuk kerja usai libur lebaran di Balai Kota, Jakarta, Senin (17/5/2021). /Antara

JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat selama ini pemerintah menanggung penuh iuran pensiun dari pegawai negeri sipil atau PNS yang nilainya sangat besar. Oleh karena itu, reformasi sistem pensiun dari aparatur sipil negara (ASN) harus segera dilakukan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menanggung seluruh kewajiban itu mencapai Rp2.800 triliun untuk pemerintah daerah dan pusat.

"Estimasinya [belanja iuran pensiun] Rp900 triliun oleh [pemerintah] pusat, Rp1.900 itu untuk daerah, dibagi beberapa provinsi dan kabupaten," ungkap Isa, Rabu (24/8/2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menjelaskan bahwa saat ini APBN menanggung belanja pensiun seluruh PNS, mulai dari ASN pusat, TNI, Polri, bahkan ASN di daerah. Pemerintah sebagai pemberi kerja memang berkewajiban membayar iuran pensiun ASN sebagai pekerjanya.

Pekerja semestinya turut membayar iuran pensiun, karena skema yang berlaku saat ini adalah pemerintah dan ASN harus membayar iuran sebesar 4,75 persen dari gaji pekerja terkait.


Karyawan melayani nasabah di salah satu kantor cabang milik PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) di Jakarta, Kamis (10/10/2020)./Bisnis-Dedi Gunawan


"ASN, TNI, Polri memang mengumpulkan dana pensiun di PT Taspen (Persero) dan di PT Asabri (Persero), tetapi untuk pensiunnya mereka [pekerja] enggak pernah membayarkan, yang membayarkan APBN penuh," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI, Rabu (24/8/2022).

Menurut Sri Mulyani, tidak sesuainya pelaksanaan pembayaran iuran itu akan menimbulkan risiko dalam jangka yang sangat panjang, baik bagi keberlangsungan pengelolaan dana pensiun ASN maupun bagi APBN itu sendiri.

"Apalagi nanti kalau kita lihat jumlah pensiunan [PNS] yang akan sangat meningkat. Maka, reform di bidang pensiun menjadi sangat penting," katanya. 

APBN Surplus

APBN mencatatkan surplus selama tujuh bulan berturut-turut pada tahun ini, dengan catatan Rp106,1 triliun per Juli 2022. Kinerja teranyar itu setara surplus 0,57 persen terhadap PDB.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa surplus Rp106,1 triliun tumbuh dari posisi Juni 2022 yang positif Rp73,6 triliun (0,39 persen terhadap produk domestik bruto/PDB). Selain itu, kondisi Juli 2022 berbalik positif dari catatan Juli 2021 yang defisit Rp336,9 triliun (2,04 persen terhadap PDB).

APBN mencatatkan surplus selama tujuh bulan berturut-turut. Catatan itu membaik dari kondisi tahun lalu ketika terdapat kebutuhan belanja yang sangat besar untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Tahun lalu pada Juli kita sudah defisit Rp336,7 triliun, sekarang masih surplus Rp106 triliun. Itu pembalikan lebih dari Rp340 triliun hanya dalam 12 bulan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (11/8/2022).


Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) memberi keterangan pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  (kiri) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, (16/8/2022). Bisnis/Abdurachman


Kondisi surplus APBN pada Juli 2022 terjadi karena pendapatan negara mencapai Rp1.551 triliun dan belanja negara Rp1.444,8 triliun. Pendapatan negara tercatat tumbuh hingga 21,2 persen (year-on-year/YoY) dan belanja negara naik 13,7 persen (YoY).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada akhir tahun memang akan terjadi defisit, sejalan dengan akan terjadinya realisasi belanja sejumlah program. Pemerintah menargetkan defisit untuk bisa mencapai 3,92 persen.

“Defisit APBN pada akhir tahun tetap bisa jadi lebih rendah, tadi disebutkan 3,92 persen, jadi akan lebih rendah dari Perpres 98/2022,” ujar Sri Mulyani.

Keseimbangan primer pada Juli 2022 tercatat surplus Rp316,1 triliun, naik dari posisi Juni 2022 yakni Rp259,6 triliun. Selain itu, keseimbangan primer pun tercatat berbalik membaik dari posisi Juli 2021 yang masih negatif Rp143,6 triliun. (Wibi Pangestu Pratama)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.