Bisnis, JAKARTA – Di jagat media sosial tengah ramai pembahasan pembangunan jalan non tol yang dibangun era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini bermula bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyebut pembangunan jalan nasional non-tol era kepemimpinan SBY lebih panjang dibandingkan era Presiden Jokowi saat pidato dalam acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023) lalu.

Untuk diketahui, era Pemerintahan SBY dimulai pada 20 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober 2014, sedangkan era Jokowi mulai 20 Oktober 2014 hingga 2024 mendatang.

Anies mengatakan Presiden SBY dan Jokowi sama-sama banyak membangun jalan. Namun, berbeda target penggunanya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengakui pemerintahan Jokowi banyak membangun infrastruktur fisik. Dia mencontohkan pembangunan jalan tol atau jalan berbayar yang ternyata terpanjang selama era presiden mana pun.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. Adapun Jokowi berhasil membangun 1.569 kilometer (km) dari total panjang jalan tol saat ini 2.499 km.

“63 persen dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang,” ujarnya saat memberikan pidato dalam acara Milad PKS ke-21 dikutip dari kanal YouTube PKSTV Senin (22/5/2023).

Namun, Anies mengkritik pembangunan jalan tol atau jalan berbayar di era Jokowi tidak diimbangi dengan pembangunan jalan tidak berbayar atau jalan non-tol.

“Jalan yang tak berbayar yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk pertanian, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi, atau pun jalan kabupaten terbangun 19.000 kilometer,” tuturnya.

Baca Juga: Pemerintah Pusat Berjibaku Atasi Krisis Jalan Rusak di Daerah

Dia juga membandingkan seluruh data itu dengan pembangunan jalan era pemerintahan SBY. Berbeda dengan Jokowi, SBY lebih fokus membangun jalan yang tak berbayar.

“Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7 setengah kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini [Jokowi] membangun jalan nasional sepanjang 590 km, di 10 tahun sebelumnya [era SBY] 11.800 km, 20 kali lipat,” ucapnya. 

Dia menilai kedua infrastruktur itu baik jalan berbayar maupun yang gratis sama-sama diperlukan untuk Indonesia. Kendati demikian, seorang presiden dalam membangun infrastruktur seharusnya memberikan keberpihakan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

“Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan. Ketika bicara institusi ekonomi, memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya,” kata Anies. 

Mantan Wakil Presiden RI Periode 2004 – 2009 dan 2014 – 2019 Jusuf Kalla juga menyoroti arah kebijakan pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi. Jusuf mengatakan Jokowi lebih sibuk membangun jalan tol dan kurang memperhatikan jalan tidak berbayar atau non-tol.

Menurutnya, kendati pemerintah telah berhasil membangunan 2.600 kilometer jalan tol dalam waktu 9 tahun masa pemerintahan Jokowi. Namun perhatian terhadap jalan biasa masih perlu ditingkatkan.

“Di lain pihak bangga pemerintah membuat jalan tol 2.600 km. Penting sekali jalan tol, tetapi 170.000 km jalan rusak di Indonesia itu data BPS. Artinya orang menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik karena dibayar, tetapi jalan rakyat yang dilalui tiap hari oleh petani pedagang kecil rusak tidak diperbaiki, itu ketidakadilan untuk rakyat contoh kecil saja,” ucapnya. 

Dia menilai masih terdapat 170.000 km jalan rusak di Indonesia yang juga cukup penting bagi kegiatan perekonomian masyarakat.

“Kenapa jalan tidak bisa baik? Menteri PU orang hebat, tentu dana tidak ada karena kita memilih proyek yang mahal-mahal tentu manfaatnya tidak seperti yang diharapkan,” ujarnya. 

Baca Juga: Turun Tangan Pemerintah Pusat Memuluskan Kembali Jalan Rusak 

Lalu bagaimana fakta pembangunan jalan non tol dan jalan tol pada era SBY dan Jokowi? 

Dalam Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR, total panjang jalan nasional non-tol pada 2004 mencapai 34.629 km. Kemudian total panjang jalan menjadi 38.570 km di tahun 2014. 

Adapun total panjang jalan nasional non-tol sampai dengan akhir tahun 2021 menjadi 46.965 km. Artinya, panjang jalan nasional selama era Pemerintahan SBY bertambah sekitar 3.941 km, dari 34.629 km menjadi 38.570 km. 

Sementara, era Presiden Jokowi, panjang jalan nasional bertambah 8.395 km dari sebelumnya 38.570 km menjadi 46.965 km. 

Namun, data Kementerian PUPR ini berbeda dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), panjang jalan nasional tahun 2004 ada 34.628 km kemudian bertambah di tahun 2014 sepanjang 46.432 km, dan tahun 2021 menjadi sepanjang 47.017 km. 

Panjang jalan nasional selama era kepemimpinan SBY bertambah 11.804 km dari 34.628 km menjadi 46.432 km. Kemudian, total panjang jalan provinsi bertambah 13.403 km menjadi 53.528 km di 2014 dari sebelumnya 40.125 km pada 2004. Lalu jalan kabupaten/kota bertambah sepanjang 119.618 km menjadi 417.793 km dari 298.175 pada 2004.

Adapun total panjang jalan non tol baik jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota di era SBY terdapat bertambah 144.825 km atau 38,83 persen menjadi 517.753 km di 2014 dari tahun 2004 yang sepanjang 372.928 km. 

Di sisi lain, panjang jalan nasional era kepemimpinan Jokowi hanya bertambah 585 km dari 46.432 km menjadi 47.017 km. Untuk jalan provinsi telah bertambah sepanjang 1.317 km menjadi 54.845 km pada 2020 dari total panjang jalan 53.528 km di 2014. 

Kemudian, untuk jalan kabupaten/kota atau sudah bertambah 28.794 km dari 417.793 km menjadi 446.497 km di 2020. Adapun total panjang jalan non tol yang dibangun selama 9 tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden, sepanjang 30.613 Km dari 517.713 km di 2014 menjadi 548.366 km pada 2020.

Kendati demikian, yang patut diperhatikan, panjang jalan nasional era Pemerintahan Jokowi tentu masih bisa bertambah karena belum ada data tahun 2022, 2023, dan 2024. Terlebih, Pemerintahan Jokowi juga belum usai dan tengah menggenjot pengerjaan jalan nasional di berbagai wilayah Indonesia.

Dari sisi kemantapan jalan, merujuk data Kementerian PUPR, kemantapan jalan nasional di Indonesia memang mengalami penurunan mulai dari 2014 sampai dengan data terakhir pada 2021. Tingkat kemantapan jalan pada 2014 berada pada 93,94 persen dengan perbandingan jalan dengan kondisi tidak mantap hanya 6,05 persen. 

Meski demikian, tingkat kemantapan jalan pada 2014 tercatat meningkat dari kondisi sebelumnya pada 2013 sebesar 92,95 persen dengan kondisi jalan tidak mantap sebesar 7,05 persen. Namun, kondisi kemantapan jalan pada 2021 tercatat turun menjadi 91,81 persen dari seluruh jalan nasional. 

Sementara itu, Kementerian PUPR juga mencatat masih terdapat 25 persen jalan provinsi dalam kondisi tidak mantap pada 2021. Kondisi itu tercatat membaik jika dibandingkan dengan kondisi jalan tidak mantap pada 2014 sebesar 29 persen.

Untuk kondisi kemantapan jalan kabupaten, PUPR mencatat hingga 2021 rerata kerusakan jalan kabupaten di atas 40 persen. Kondisi itu tercatat tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan kondisi pada 2014 dengan kondisi jalan kabupaten yang rusak rata-rata 40 persen.

Baca Juga: Ambisi Pemerintah Operasikan Jalan Tol 3.500 Km 2024 Harus Pupus

Sementara itu, pembangunan jalan tol era Pemerintahan SBY sekitar 316 km, dari 611 km menjadi 927 km. Di era Jokowi, pembangunan jalan tol mengalami penambahan yang signifikan. Adapun total panjang jalan tol yang sudah beroperasi pada rentang waktu 2015 – 2019 mencapai 1.298 km.

Pembangunan jalan bebas hambatan tersebut terus meningkat pada 2020 sepanjang 246 km, 2021 sepanjang 122 km, serta 142,11 km pada 2022. Alhasil, hingga 2022, total panjang jalan tol yang sudah dinikmati oleh masyarakat menjadi hampir 2.600 km. 

Mengutip data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), per Maret tahun 2023, panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia mencapai 2.624 km. Artinya, panjang jalan tol pada era Pemerintahan Jokowi telah bertambah sekitar 1.697 km dari sebelumnya 927 km menjadi 2.624 km.

Panjang jalan tol di era Jokowi juga diperkirakan masih akan bertambah, mengingat Jokowi menargetkan sejumlah ruas jalan tol selesai dibangun hingga 2024 mendatang. Di tahun ini sendiri ditargetkan 509,1 kilometer dan sepanjang 385,5 km tol pada 2024 jalan tol beroperasi. Jika ditotal jalan tol yang akan beroperasi di tahun 2023 dan 2024 akan bertambah 894,6 kilometer. 

(Yanita Petriella / Muhammad Ridwan / Afifah Rahmah Nurdifa / Surya Dua Artha Simanjuntak)