Potensi Denda Freeport Telat Bangun Smelter Capai Rp7,77 Triliun

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghitung potensi denda administratif keterlambatan pembangunan smelter untuk Freeport sebesar US$501,94 juta atau setara dengan Rp7,77 triliun (asumsi kurs Rp15.490 per dolar AS).

Stepanus I Nyoman A. Wahyudi

6 Des 2023 - 14.52
A-
A+
Potensi Denda Freeport Telat Bangun Smelter Capai Rp7,77 Triliun

Progres pembangunan proyek Smelter PT Freeport Indonesia di kawasan Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE), Manyar, Gresik, Jawa Timur, Jumat (7/7/2023). Bisnis-Eusebio Chrysnamurti

Bisnis, JAKARTA — Potensi denda yang akan dikenakan kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) akibat telat menyelesaikan pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) di dalam negeri mencapai US$501,94 juta atau setara dengan Rp7,77 triliun (asumsi kurs Rp15.490 per dolar AS). 

Hal tercatat dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menghitung potensi denda administratif keterlambatan pembangunan smelter untuk Freeport. Hitung-hitungan itu berasal dari data realisasi penjualan ekspor Freeport selama periode keterlambatan sebelum masa perpanjangan izin ekspor berlaku tengah tahun ini.

“Hal ini mengakibatkan negara berpotensi tidak segera memperoleh penerimaan denda administatif dari PTFI sebesar US$501,94 juta,” tulis BPK lewat ringkasan laporan pemeriksaan semester I/2023, dikutip Selasa (5/12/2023).

Baca juga: Utak-Atik Aturan Main Tambang Minerba Muluskan Kontrak Freeport

Denda itu berdasarkan pada perhitungan realisasi kemajuan fisik fasilitas pemurnian Freeport yang tidak sesuai dengan ketentuan. BPK menemukan laporan hasil verifikasi kemajuan fisik 6 bulanan sebelum adanya perubahan rencana pembangunan tidak menggunakan kurva S awal sebagai dasar verifikasi kemajuan fisik. 

Hasil perhitungan persentase kemajuan fisik dibandingkan dengan rencana kumulatif menggunakan kurva S awal menunjukkan kemajuan yang dicapai Freeport tidak mencapai 90%. “Sehingga memenuhi kriteria untuk dikenakan denda administratif keterlambatan pembangunana fasilitas pemurian dan mineral logam,” tulis laporan BPK tersebut.

Terkait dengan potensi denda yang akan dikenakan kepada Freeport, BPK menyarankan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk menetapkan kebijakan mengenai kejelasan formula perhitungan denda keterlambatan pembangunan smelter tersebut. Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada Menteri ESDM untuk menyampaikan penetapan denda kepada PTFI dan menyetorkannya ke kas negara. 

Baca juga: Menghitung Sanksi Denda Keterlambatan Pembangunan Smelter

Sebagaimana diketahui, sesuai dengan amanat Pasal 170A Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, pembangunan fasilitas smelter mineral sejatinya harus sudah diselesaikan pada 10 Juni 2023, dan batas pengiriman mineral ke luar negeri maksimal 3 tahun sejak UU tersebut disahkan.


Berdasarkan hasil verifikasi dari verifikator independen terdapat lima badan usaha yang telah memiliki kemajuan pembangunan smelter konsentrat di atas 51 persen, yakni PT Freeport Indonesia (tembaga), PT Amman Mineral Nusa Tenggara (tembaga), PT Sebuku Iron Lateritic Ores (besi), dan dua smelter milik PT Kapuas Prima Coal, yakni PT Kapuas Prima Citra (timbal) dan PT Kobar Lamandau Mineral (seng).

Saat ini, Kementerian ESDM diketahui tengah memfinalisasi besaran denda administratif atau pinalti keterlambatan pembangunan smelter dari lima perusahaan mineral logam yang mendapat relaksasi ekspor konsentrat hingga 31 Mei 2024.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, kementeriannya masih menghitung besaran denda yang mesti dibayar lima pemegang IUP/IUPK yang telah menyelesaikan 50 persen pembangunan smelter mereka masing-masing.

Kan sudah ada rumusnya. Orang denda lagi kita siapin angkanya, belum ada yang disetor,” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/5/2023). 

Sejalan dengan itu, imbuhnya, pemerintah tengah menyiapkan rancangan Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang akan menjadi payung hukum penjualan hasil pengolahan mineral logam bagi komoditas tertentu serta relaksasi ekspor konsentrat tersebut. 

Baca juga: Setelah Gresik, Freeport akan Bikin Smelter di Fakfak, Papua

Secara singkat, pemerintah akan memberlakukan sanksi bagi badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, berupa pertama, penempatan jaminan kesungguhan sebesar 5 persen dari total penjualan periode 16 Oktober 2019 sampai dengan 11 Januari 2022 dalam bentuk rekening bersama (escrow account).

“Apabila pada 10 Juni 2024 [smelter] tidak mencapai 90 persen dari target, maka jaminan kesungguhan disetorkan pada kas negara,” kata Arifin.


Sanksi kedua, berupa pengenaan denda administratif atas keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian sebesar 20 persen dari nilai kumulatif penjualan ke luar negeri untuk setiap periode keterlambatan, dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19.

“Berdasarkan laporan verifikator independen, penempatan denda paling lambat disetorkan pada 60 hari sejak Kepmen 89/2023 berlaku, yaitu tanggal 16 Mei 2023,” ujarnya.

Ketiga, pemegang izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang melakukan ekspor pada periode perpanjangan akan dikenakan denda yang diatur lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Ibeth Nurbaiti

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.