PR Besar Menghantui Jelang Penerapan Bayar Tol Tanpa Berhenti

Rencana penerapan secara bertahap sistem pembayaran jalan tol MLFF di akhir tahun ini masih banyak menyisakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah agar sistem ini sukses diterapkan. Pekerjaan rumah tersebut terkait kekuatan sinyal, kuota internet, denda pelanggaran, dan sosialisasi.

Yanita Petriella
May 22, 2022 - 5:19 AM
A-
A+
PR Besar Menghantui Jelang Penerapan Bayar Tol Tanpa Berhenti

Gerbang Tol Cikampek Utama. /Istimewa

Bisnis, JAKARTA – Transformasi pembayaran transaksi jalan tol terus dilakukan oleh pemerintah. Pada 31 Oktober 2017 silam, pemerintah menetapkan bahwa transaksi pembayaran di seluruh jalan bebas hambatan atau tol di Indonesia wajib dilakukan secara non tunai dengan menggunakan uang elektronik atau e-toll dari yang sebelumnya menggunakan tunai. 

Salah satu tujuan transformasi pembayaran jalan tol dari tunai ke non tunai waktu itu agar tak ada antrean panjang di gerbang tol. Namun nyatanya memang hingga saat ini masih ada kendala dalam pembayaran transaksi jalan tol. 

Bagi pengemudi mobil yang hendak lewat tol memang wajib membawa uang elektronik. Tak hanya itu, pastikan juga saldo masih cukup dan jika tidak maka harus melakukan top-up terlebih dahulu. Persoalan top-up inilah yang kemudian jadi masalah sendiri di beberapa pengguna jalan tol. Karena tak semua pengemudi mobil yang akan lewat jalan tol sudah memastikan sisa saldo di uang elektronik sehingga tentu apabila ada kendaraan yang tak memiliki saldo mencukupi dalam kartu e-toll akan menyebabkan antrean kendaraan yang panjang. 

Pembayaran transaksi jalan tol terus melakukan inovasi yang mengacu pada Teknologi Toll Road 4.0 dalam peningkatan pelayanan yang maksimal bagi pengendara sesuai dengan Transformasi, Inovasi, dan Modernisasi (TIM) jalan Tol di Indonesia. 

Kali ini, pemerintah akan memberlakukan sistem pembayaran tanpa sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) untuk penggunaan di jalan tol yang dilakukan secara bertahap di beberapa ruas jalan tol mulai akhir tahun ini dan akan berlaku secara keseluruhan pada 2024 mendatang. 

Adapun rencananya akan ada 40 ruas tol yang akan diterapkan MLFF pada akhir tahun ini. Namun, tidak semua gerbang tol di 40 ruas tol itu menggunakan sistem MLFF atau dengan kata lain hanya sebagian saja, sedangkan sebagian lainnya masih dapat menggunakan e-toll

Sistem transaksi non tunai berbasis MLFF menjadi salah satu inovasi baru melalui sistem pembayaran nirsentuh dengan menciptakan efisiensi, efektivitas, aman, dan nyaman dalam penerapan sistem pembayaran tol di Indonesia.

Teknologi MLFF ini nantinya akan menggantikan pembayaran e-toll sebagai alat pembayaran jalan tol. Sistem baru tersebut dapat membuat pengendara jalan tol tidak perlu lagi berhenti untuk melakukan tapping kartu e-toll saat melakukan pembayaran. Pembayaran tarif tol dilakukan secara otomatis melalui aplikasi yang terpasang di gawai pengguna jalan.
   
Nantinya, teknologi yang diterapkan pada MLFF yaitu menggunakan Global Navigation Satelit System (GNSS) yang dimana merupakan sistem yang memungkinkan melakukan transaksi melalui aplikasi di smartphone dan dibaca melalui satelit. Pengguna jalan tol harus  mendaftarkan kendaraannya berdasarkan nomor polisi. Setelah itu, pengguna perlu  menghubungkan aplikasi tersebut dengan dompet elektronik. Saat akan memasuki jalan tol, pengguna harus mengaktifkan aplikasi tersebut sehingga teknologi GNSS dapat memastikan posisi pengguna jalan. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melalui Surat Menteri PUPR Nomor PB.02.01-Mn/132 tanggal 27 Januari 2021 Perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pengusahaan Badan Usaha Pelaksana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis MLFF, telah menetapkan Roatex Ltd. sebagai pemrakarsa proyek sebagai pemenang lelang.

Roatex Ltd. Zrt, telah membentuk perusahaan sebagai badan usaha pelaksana sistem transaksi tol nontunai nirsentuh berbasis MLFF dengan nama PT Roatex Indonesia Toll System [RITS]. MLFF merupakan hasil dari kerja sama bilateral antara Indonesia dan Hungaria dengan tujuan meningkatkan sistem pembayaran tol Indonesia.

Proyek tersebut diinisiasi pada saat kunjungan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán ke Indonesia pada 2016. Pemerintah Hungaria berinvestasi 100 persen di proyek tersebut dengan nilai investasi sebesar Rp4,5 triliun melalui Kerja sama pemerintah dan badan Usaha (KPBU). Investasi dari Pemerintah Hungaria tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang ramah terhadap investasi.

Penggunaan GNSS sendiri banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur, termasuk Hongaria. Manfaat lain dari kehadiran sistem transaksi MLFF adalah efisiensi biaya operasi dan juga meminimalisir bahan bakar kendaraan. Teknologi tersebut juga telah sukses diterapkan di Hungaria selama lebih dari 7 tahun terakhir, yang dikelola oleh Hungarian Toll Services Company (NUZs).

Dengan diimplementasikannya sistem tersebut, pengendara tak lagi perlu berhenti dan kendaraan dapat terus berjalan seperti biasa sehingga tidak ada lagi antrean pada gerbang tol dan mempersingkat waktu tempuh dan efisien.

Pada saat melakukan pembayaran di gerbang tol, pengemudi biasanya akan membutuhkan waktu untuk membuka kaca kendaraan kemudian melakukan tapping e-toll. Namun, dengan adanya MLFF pengguna tol tidak perlu lagi berhenti apalagi mengantre untuk melakukan pembayaran di gerbang tol. Nantinya, saat kendaraan melewati pintu tol, saldo uang elektronik yang ada pada aplikasi di ponsel akan langsung terpotong. 

Penggunaan E-Toll dapat mempersingkat waktu transaksi pembayaran tol menjadi 5 detik, dibandingkan pembayaran manual (tunai) yang memerlukan waktu 10 detik. Tapi dengan sistem MLFF dapat membuat waktu transaksi menjadi nol detik dan menghilangkan waktu antrean pembayaran. Manfaat lain dari sistem ini adalah efisiensi biaya operasi dan juga meminimalisir bahan bakar kendaraan. 

Pemerintah sendiri mengklaim sistem pembayaran MLFF berbasis GNSS untuk semua jenis kendaraan yang diterapkan di jalan tol Tanah Air ini menjadi negara pertama di dunia. 
   
Selama ini, sistem pembayaran MLFF berbasis GNSS digunakan hanya untuk kendaraan berat atau logistik di Eropa. Pengguna jalan tol akan diperkenalkan dengan dua perangkat pada sistem pembayaran tol MLFF, yakni On Board Unit (OBU), e-OBU, dan perangkat Electronic Route Ticket

Perlu diketahui, OBU merupakan alat yang dipasang di dashboard mobil pengguna jalan tol. Adapun e-OBU merupakan versi virtual OBU yang dipasang melalui aplikasi gawai pintar pengguna jalan tol. Sementara, perangkat Electronic Route Ticket dimana pengguna dapat memilih titik masuk dan keluar sesuai rute perjalanan sekali pakai.

Teknologi ini telah sukses diterapkan di beberapa negara, karena dapat menjadi solusi untuk memudahkan pengguna jalan tol serta mengurangi kemacetan pada jam-jam padat. Namun demikian penerapan sistem pembayaran MLFF ini tak mudah, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah agar sistem ini sukses diterapkan termasuk sosialisasi massif kepada masyarakat. Terlebih, pemerintah hanya memiliki sisa waktu 6 bulan sebelum penerapan bertahap sistem MLFF di akhir tahun ini 

Vice President of Standardization and Monitoring Evaluation ITS Resdiansyah mengatakan terdapat sejumlah potensi pelanggaran dalam penggunaan sistem MLFF ini karena nantinya di gerbang tol tak memiliki palang sebagai penghalang kendaraan untuk membayar transaksi jalan tol. Salah satu pelanggarannya yakni pengguna jalan bisa mematikan dengan sengaja aplikasi tersebut oleh pengguna jalan untuk menghindari pentarifan jalan tol. 

Lalu potensi pelanggaran lainnya apabila OBU dan e-OBU dipasang pada smartphone tidak diposisikan pada posisi yang benar untuk menerima sinyal GNSS dan terhubung ke jaringan telepon seluler, kesalahan perangkat lunak pada GNSS misalnya versi perangkat lunak tidak diperbarui. 

Pelanggaran lainnya yakni baterai smartphone kehabisan daya dan tidak tersedia paket internet. Terlebih salah satu prasyarat GNSS OBU dan e-OBU adalah membeli paket kuota internet dari penyedia telekomunikasi. Jika paket kuota internet tidak tersedia maka GNSS tidak dapat mengirimkan data lokasi ke aplikasi back-end.

“Kami telah menjalankan survey, ada kemungkinan 20%   hingga 30% melanggar sistem MLFF karena orang akan mematikan aplikasi atau ketidaktahuan karena sosialisasi yang kurang,” ujarnya, Jumat (22/5/2022).

Selain itu juga teknologi ini juga dapat memicu pelanggaran berupa identitas/klasifikasi kendaraan tidak sesuai dengan data yang terdaftar agar  mendapatkan tarif tol yang lebih murah dengan klasifikasi lain. 

Tentu potensi pelanggaran ini membuat polisi akan menggunakan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk menindak oknum pengguna yang nakal. Teknologi tersebut akan dihubungkan dengan GNSS yang berbasiskan data pemilik kendaraan nasional.
   
Namun juga terdapat potensi pengguna jalan tol bisa memasang pelat nomor palsu sehingga sistem MLFF tidak bekerja pada kendaraan tersebut.  Walaupun ETLE berhasil menangkap oknum tersebut, namun memang penelusuran oknum tersebut akan memakan waktu. Oleh karena itu, Resdiansyah menyarankan pengawasan sistem MLFF tidak hanya dilakukan oleh aparat hukum melalui ETLE tetapi juga oleh pihak jasa pembayaran.  

Resdiansyah menilai pengawasan dari berbagai pihak penting lantaran potensi oknum yang tidak membayar tarif tol menjadi salah satu kekhawatiran badan usaha jalan tol (BUJT) enggan menggunakan sistem MLFF. Saat ini, BUJT tidak ada potensi kehilangan pendapatan karena pengguna jalan tidak membayar dari penggunaan E-toll.  

Terkait sanksi yang diberikan kepada pelanggar sistem MLFF ini dapat diberikan berupa denda atau sanksi perdata. Namun demikian, nilai sanksi yang diberikan harus mberikan nilai jera.  

“SLA (service level agreement) harus dibicarakan baik-baik, tapi tidak memberatkan konsumen. Kalau di beberapa negara denda oknum yang melanggar sistem MLFF bisa 20-30 kali lipat dari tarif tolnya,” katanya. 
   
Rediansyah memberikan sejumlah rekomendasi agar dapat mengurangi pelanggaran apabila sistem MLFF ini diterapkan, yakni salah satunya dengen memiliki pos penegakan. Untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam penerapan MLFF ini, pemerintah diminta untuk membentuk pos penegakan harus dapat mendeteksi dan mengumpulkan semua data lintas dengan benar dari semua kendaraan yang melewati gantry dalam konfigurasi MLFF

“Di negara maju yang sudah menerapkan teknologi MLFF juga memiliki pos penegakan,” ucapnya. 

Sistem penegakan harus memberikan tingkat deteksi 100% atau dengan kata lain tidak ada kebocoran dalam penghitungan. Semua kendaraan dengan OBU dan tanpa OBU yang melewati pos penjagaan harus dicatat. Catatan data lalu lintas harus berisi informasi yang diperlukan untuk proses tol dan penegakan termasuk gambar kendaraan depan dan belakang.

Kendaraan dengan identitas dan klasifikasi yang dipalsukan dapat berdampak pada pendapatan. Sistem penegakan harus memberikan klasifikasi yang akurat sehingga kendaraan tanpa klasifikasi yang benar terdaftar dapat ditangkap untuk penegakan dan denda. Oleh karena itu memang perlu video classification system

Sistem penegakan harus memberikan pengenalan plat nomor otomatis yang akurat untuk mengurangi upaya peninjauan manual karena biaya operasional yang tinggi ini dapat menggunakan dengan penggunaan teknologi ANPR. ANPR menggunakan optical character recognition (OCR) pada gambar yang diambil oleh kamera. Sistem itu akan mengenali huruf, celah kecil di pelat sehingga untuk membuat mereka lebih jelas dan lebih mudah dibaca. 

Dia juga mengusulkan agar sistem MLFF diterapkan pada jenis kendaraan tertentu pada tahap pertama yakni kendaraan niaga untuk dapat menguji efektivitas sistem MLFF.  

Sistem jalan berbayar menggunakan MLFF berbasis teknologi GNSS normal nya di implementasikan untuk ‘distance based charging’ khususnya bagi kendaraan berat seperti truk di atas 3,5 ton di Germany, Slovakia, Hungary, Belgium, Russia, the Czech Republic, and in Bulgaria. Saat ini, belum ada referensi secara komersial penggunaan teknologi ini untuk pengguna jalan tol lainnya seperti kendaraan pribadi. Di Singapura, penggunaan teknologi GNSS baru akan digunakan untuk Electronic Road Pricing (ERP) yang rencana di implementasikan di tahun 2023.

Kepala Bagian (Kabag) Kerja Sama Lembaga Biro Kerja Sama Polri Kombes Hambali juga menyarankan agar menunda penerapan transaksi pembayaran tol nirsentuh ini, yang sistemnya rencananya akan diujicoba pada akhir 2022. 

“Antara Polri, Korlantas, dengan BPJT itu sebenarnya kami sudah siapkan langkah kerjasama MoU yang kita buatkan dan sudah siap ditandatangan tapi kami berikan saran agar ditunda dulu, tuturnya. 

Menurutnya, ketiadaan dasar hukum, khususnya penerapan denda dalam pelaksanaan MLFF membuat pelaksanaannya harus ditunda. Oleh karena itu, dari sisi penegakan hukum Polri sudah siap tetapi landasan hukumnya harus diperkuat dengan menggunakan peraturan pemerintah.

Dasar hukum ini selain diperlukan sebagai landasan hukum bagi operator juga menentukan keterlibatan polisi dalam menegakkan hukumnya. Apabila pelanggarannya termasuk pidana maka dibutuhkan peran polisi. Perbedaan ranah hukum antara pidana dan perdata ini akan menentukan mekanisme penegakan hukum dan pembayaran denda pelanggaran.

“Antara konsumen dengan penyedia jasa, kalau kita lihat dari sudut pandang itu perdata. Tapi kalau dengan diterapkan rambu lalu lintas di pintu masuk kemudian mereka yang tidak memiliki dana masuk juga, berarti sudah masuk pelanggaran lalu lintas penggunaan jalan,” ujarnya. 

Namun apabila ada pengendara yang tak membayar jalan tol maka akan diberikan peringatan untuk membayar tol dengan dendanya. Jika tak dilaksanakan maka dilakukan tindakan pemaksaan oleh kepolisian. Lalu diberikan pemberitahuan akan diblokir. Tindakan blokir STNK dan diberitahukan ke nama terdaftar. 

Hal ini perlu kerjasama antara Kementerian PUPR (BPJT) dengan polri diperlukan agar terdapat kesamaan data identitas ranmor dan pemilik yang terdaftar dalam aplikasi MLFFdengan sistem regident Ranmor Polri. 

Polri akan menyoroti mekanisme tata cara pengenaan denda administratif pada penerapan MLFF. Hal tersebut diperlukan karena BPJT meminta agar Polri melakukan penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat saat MLFF diterapkan. 

“Menurut kami, dari sisi BPJT sudah jelas akan adanya tata cara pengenaan denda administratif. Tinggal bagaimana pelaksanaannya kedepannya,” ujarnya. 

Pihaknya tak memungkiri pelaksanan MLFF di Indonesia ini akan lebih kompleks dibandingkan dengan negara lain yang sudah menerapkan sistem ini. Di negara lain seperti Australia yang telah menerapkan sistem pembayaran tol dengan MLFF ini menggunakan kartu kredit sehingga apabila ada pengendara yang tak membayar tol menjadi kewenangan perbankan dalam memberikan denda. 
   
 Di Indonesia sendiri memiliki kompleksitas berbeda dimana pengguna jalan tol ini mulai dari mobil dinas TNI, Polri, pejabat pemerintahan, mobil dinas lain maupun  pelat kendaraan yang dipalsukan ini memang kompleks sehingga memang membutuhkan sinergitas antar sejumlah pihak. 

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto berpendapat pemberlakuan MLFF menjadi salah satu bentuk inovasi pelayanan publik pada jalan tol sesuai dengan perkembangan zaman. 

Namun, pemberlakuan MLFF tersebut juga harus didukung dengan regulasi yang memenuhi implementasi aspek minimal pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  

Menurut Hery, salah satu isu krusial dalam pemberlakuan kebijakan tersebut adalah implementasi denda bagi pengguna jalan tol yang tidak membayar atau melakukan kejahatan terkait data pengguna.

“Pengaturan denda dalam pembayaran tol non tunai berbasis MLFF ini harus disertai dengan pelayanan publik yang optimal kepada pengguna,” katanya. 

Selain itu, pengaturan denda juga harus sesuai dengan azas penyelenggaraan jalan yaitu keadilan sesuai UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Oleh karena itu, pengaturan denda tentu harus sesuai dengan pengusahaan jalan tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi standar pelayanan minimal.

Pengaturan denda dalam pembayaran tol non tunai juga harus berorientasi pada pelayanan jalan yang prima. Sebab, selama ini masih banyak keluhan dari masyarakat terkait kualitas pelayanan jalan tol yang belum optimal, seperti kerusakan jalan serta tarif yang terus naik dan memberatkan masyarakat. 

Ombudsman mengingatkan, revisi Peraturan Pemerintah Tentang Jalan Tol harus segera disusun mengingat dinamika masyarakat yang sudah banyak mengalami tuntutan perubahan sesuai perkembangan zaman dan teknologi. 

“Sehingga nantinya bukan hanya kebijakan sanksi saja yang diterapkan bagi konsumen yang melanggar, tapi pelayanan publik optimal yang harusnya disediakan tidak dijalankan. Jangan merugikan konsumen,” tutur Herry. 

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit tak menampik dengan dihilangkannya gerbang tol saat sistem MLFF ini berlaku justru dapat menimbulkan masalah baru, yaitu potensi pelanggaran yang dapat dilakukan pengguna jalan tol untuk tidak melakukan pembayaran sesuai aturan. 

"Nah di dalam yang proses ultimate-nya gate (gerbang tol) ini akan hilang. Oleh karena itu masyarakat yang gunakan jalan tol tidak akan ada gate lagi dan bahkan secara gradual gerbang tol akan ditiadakan," ujarnya. 

Saat ini masih dilakukan kajian mendalam terhadap penentuan pembayaran denda dalam penerapan transaksi pembayaran tol nirsentuh. Pihaknya akan memastikan ketentuan denda masih akan terus dibahas dan persoalan pengguna jalan tol yang tidak membayar juga akan merugikan BUJT. 

“Ada kekhawatiran BUJT memiliki pelanggan yang tidak dapat ditarik pembayarannya, Bisa saja ada pengguna jalan tol yang sengaja mematikan OBUnya. Sehingga tidak membayar. Ini akan merugikan BUJT,” katanya. 


Kekuataan Sinyal dan Ketersediaan Kuota Internet

Salah satu potensi kendala dalam pelaksanaan MLFF ini adalah ketersediaan kuota internet yang dimiliki oleh pengendara. Penerapan MLFF beserta aplikasi Cantas diharapkan tidak sampai memberi beban kepada masyarakat dalam bentuk biaya tambahan. Oleh karena itu, dibuatkan solusi yang dinamakan e-OBU dengan cara hanya mengunduh aplikasi, dan dalam aplikasi tersebut sudah ada OBU sehingga pengguna tol tidak perlu lagi membeli OBU dalam bentuk fisik. 

PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) saat ini tengah mengupayakan agar aplikasi Cantas untuk pembayaran tol nontunai nirsentuh dapat bebas kuota internet. Pasalnya, aplikasi Cantas ini harus terus aktif selama pengendara berada di jalan tol agar dapat mendeteksi saat perlu melakukan pembayaran tol. Aplikasi ini akan terus menyedot kuota internet pengguna selama dalam posisi aktif.

Hal ini karena GPS akan menentukan lokasi yang dideterminasi oleh satelit dan proses map-matching akan berjalan di central system. Saat kendaraan keluar tol dan proses map-matching berakhir, sistem akan melakukan kalkulasi tarif. Pembayaran akan secara otomatis dilakukan dengan melalui aplikasi di handphone, nantinya satelit akan mengenali ponsel pengendara dan uang di e-wallet atau dompet digital akan berkurang otomatis. 

Project Manager Supply Chain and Business Relation PT Roatex Indonesia Toll System Emil Iskandar mengatakan saat ini tengah dalam proses awal melakukan kerjasama dengan operator telekomunikasi di Indonesia karena kita akan menjadikan aplikasi Cantas ini jadi aplikasi yang bebas kuota. 

“Tetapi nanti model bisnisnya seperti apa oleh operator sedang kami pikirkan,” ucapnya. 

Di sisi lain, pihaknya juga tengah mencari solusi lain agar aplikasi Cantas hanya aktif saat dibutuhkan sehingga dapat lebih menghemat kuota internet pengguna. Selain itu juga, aplikasi ini diharapkan dapat mencapture keberadaan kendaraan tersebut sehingga aplikasi tidak harus selalu menyala. 

“Ini masih on progres, akan kami kembangkan, tuturnya. 

RITS juga bekerjasama dengan Bank Indonesia terkait dengan sistem pembayaran. Pembayaran yang nanti terdapat dalam aplikasi Cantas ini sudah boleh dikatakan sudah sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan Bank Indonesia dalam melaksanakan sistem pembayaran di Indonesia.

Di samping itu, pihaknya juga tidak mengunci ke dalam satu skema ataupun satu instrumen pembayaran.Artinya, terbuka seluas-luasnya kepada seluruh instrumen pembayaran di Indonesia untuk bergabung atau terintegrasi dengan aplikasi Cantas.

“Namun dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh instrumen-instrumen pembayaran yang nantinya akan terintegrasi dengan aplikasi Cantas,” ujarnya.

Hingga rencana penerapan secara penuh pada tahun 2024, pihaknya masih akan terus mencari solusi agar sistem pembayaran tol ini tidak merugikan pengguna maupun operator jalan tol.Pasalnya, sistem MLFF yang digunakan ini merupakan sistem yang tergolong baru sehingga masih banyak celah yang perlu diperbaiki sebelum benar-benar diterapkan di lapangan.

“Penerapan teknologi ini memang secara originnya dipergunakan di negara Eropa tapi tidak mungkin teknologi itu plek-plekan diimplementasikan di Indonesia. Jadi saya ini lebih bertugas untuk bagaimana aplikasi tersebut disesuaikan dengan local wisdom masyarakat Indonesia dengan berbagai behaviornya,” tutur Emil.

 

Editor: Yanita Petriella
company-logo

Lanjutkan Membaca

PR Besar Menghantui Jelang Penerapan Bayar Tol Tanpa Berhenti

Dengan paket langganan dibawah ini :

Tidak memerlukan komitmen. Batalkan kapan saja.

Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Copyright © Bisnis Indonesia Butuh Bantuan ?FAQ