Bisnis, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak negara-negara di kawasan Asia Pasifik bebenah dan memperkuat kerja sama. Presiden juga mengundang pengusaha di kawasan ini untuk berinvestasi di Indonesia.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut pada Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT APEC ke-28 yang digelar secara virtual, Jumat (12/11/2021) dan KTT ABAC sehari sebelumnya.
Presiden mengikuti KTT APEC ke-28 dari Novotel Lombok Resort and Villa, Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
“Kita harus memperkuat kerja sama untuk bangkit bersama, kuat bersama, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, saya mengajak APEC untuk fokus pada tiga hal. Pertama, kita harus segera membuka mobilitas yang aman di kawasan, untuk mempercepat pemulihan ekonomi,” ujar Presiden Jokowi, Jumat (12/11/2021), seperti dikutip dari laman Setkab.
Menurut Presiden, seluruh ekonomi APEC harus bersama-sama mempercepat pencapaian target cakupan vaksinasi di kawasan. Selain itu, juga menyepakati pengaturan jalur khusus bagi pelaku perjalanan tervaksinasi antarekonomi APEC.
Kedua, Presiden mendorong ekonomi APEC mewujudkan ekosistem rantai pasok global yang lebih tangguh. Menurutnya, disrupsi terhadap rantai pasok dan logistik global memiliki dampak ekonomi yang besar.
Lebih jauh, Presiden menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 telah mengajarkan semua negara bahwa rantai pasok global yang hanya bertumpu pada satu atau dua negara sangat rawan, terutama untuk proses produksi vaksin, obat, alat-alat kesehatan, dan produk-produk penting lainnya.
“Kita harus mengoreksinya dengan membangun rantai pasok dunia yang lebih merata di kawasan, untuk memitigasi risiko serupa di kemudian hari. Biaya pengangkutan kontainer yang saat ini naik sampai tiga kali lipat dibandingkan sebelum pandemi juga memukul eksportir dan importir. Akar masalah harus dicari dan segera kita selesaikan,” jelasnya.
Ketiga, Presiden mendorong transisi menuju pembangunan ekonomi berkelanjutan dan hijau. Kepala Negara berpandangan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan dan hijau adalah masa depan ekonomi dunia dan sebuah keniscayaan.
Oleh karena itu, ujarnya, kebijakan pembangunan harus menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan mengatasi perubahan iklim.
Menurut Presiden, semuanya harus win-win dan berimbang, bukan dengan pendekatan zero-sum di antara tiga tujuan itu.
“APEC harus dapat memfasilitasi investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi rendah karbon. Transisi berkelanjutan dan hijau harus semakin diintegrasikan ke dalam berbagai ranah kerja sama APEC,” ujarnya.
UMKM dan Penangan Perubahan Iklim
Sehari sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan pandangannya dalam KTT APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialogue with Economic Leaders secara virtual dari Istana Negara, Jakarta.
Berbicara dalam sesi bertopik inklusivitas dan keberlanjutan, Kamis (11/11/2021), Presiden Jokowi menyampaikan dua fokus untuk mengatasi tantangan terkait hal tersebut.
Pertama, peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mempercepat pemulihan ekonomi inklusif.
Menurut Presiden bergeraknya UMKM tidak hanya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar.
“Tahun 2019, UMKM berkontribusi terhadap 52 persen PDB Asia Pasifik dan berhasil menyerap 50 persen tenaga kerja. Di Indonesia, 64 persen pelaku UMKM adalah perempuan. Artinya, memberdayakan UMKM di Indonesia juga memberdayakan perempuan,” kata Presiden Jokowi, dikutip dari laman Setkab, Kamis (11/11/2021).
Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa peningkatan inklusi keuangan merupakan prioritas. Pada tahun ini, sambungnya, Indonesia memberikan pinjaman lunak dan bantuan lebih dari US$4 miliar bagi 17,8 juta UMKM dan usaha kecil perorangan yang terdampak pandemi.
Selain itu, dukungan transformasi digital UMKM selama pandemi yakni kepada 8,4 juta UMKM di Indonesia, termasuk 54 persen UMKM perempuan.
“Digitalisasi UMKM di kawasan Asia Pasifik akan makin cepat didukung oleh pembangunan infrastruktur digital, perluasan konektivitas digital secara inklusif, dan peningkatan literasi digital pelaku UMKM,” katanya.
Kedua, fokus Presiden Jokowi adalah meletakkan upaya penanganan dampak perubahan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, penanganan dampak perubahan iklim harus dilakukan secara berimbang dengan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan.
“Konservasi hutan dan kekayaan laut, serta tranformasi menuju energi baru dan terbarukan harus menyejahterakan masyarakat bawah. Transisi menuju ekonomi rendah karbon ini harus dilakukan secara adil dan kolaboratif,” jelasnya.
Selain itu, dukungan pendanaan dan alih teknologi ramah lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung berbagai aksi mitigasi perubahan iklim di negara sedang berkembang.
Undang Investasi Pengusaha Asia-Pasifik
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menekankan bahwa Indonesia menempatkan investasi industri berkelanjutan dan hijau sebagai prioritas penting.
Di antaranya, lanjut Presiden Jokowi, pembangunan kawasan industri hijau, pembangunan rantai pasok industri baterai, mobil listrik, serta perdagangan karbon.
Presiden Jokowi/ Biro Pers Sekretariat Presiden - Lukas
“Untuk itu, kami mengundang para investor dan pelaku usaha dari kawasan APEC untuk makin banyak bersinergi dan memanfaatkan peluang yang besar di Indonesia,” ungkapnya.
Aprianus Doni Tolok