Prioritaskan Lokal, Impor Sapi Jangan Buru-buru

Rencana impor sapi bakalan pemerintah demi memenuhi kebutuhan Iduladha diminta tidak terburu-buru. Kemendag diminta menyiapkan strategi matang yang memprioritaskan peternak lokal.

Redaksi

15 Feb 2024 - 09.15
A-
A+
Prioritaskan Lokal, Impor Sapi Jangan Buru-buru

Ilustrasi sapi potong./BISNIS-RHN

Bisnis, JAKARTA - Sejumlah pihak meminta agar pemerintah tidak terburu-buru menerbitkan izin impor sapi. Peternak lokal diminta menjadi prioritas.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar meminta Kementerian Perdagang (Kemendag) tidak terburu-buru dalam menerbitkan ijin impor sapi bakalan asal Australia. Hermanto  menegaskan, Kemendag sedianya dapat mengutamakan para peternak sapi lokal sebelum menerbitkan ijin impor.

Hal tersebut disampaikan oleh Hermanto menanggapi rencana untuk mengimpor sapi bakalan sebanyak 400.000 ekor yang dilakukan Kemendag. “Tentu harus dipertimbangkan timing-nya. Tidak bisa 400.000 sapi bakalan masuk ke dalam negeri sekaligus, karena akan menyebabkan anjloknya harga daging sapi,” kata Hermanto, Kamis (15/2/2024).

Hermanto mengingatkan sapi bakalan membutuhkan waktu penggemukan sebelum disembelih dan siap untuk dipasarkan. Atas dasar itu, waktu dari impor tersebut juga harus dipikirkan dengan matang oleh Kemendag.

“Bakalan sapi membutuhkan waktu untuk penggemukan sebelum disembelih dan siap dipasarkan,” paparnya.

Hermanto menegaskan Kemendag juga harus memperhitungkan secara cermat beberapa sapi bakalan yang masuk dari Australia guna memenuhi kebutuhan daging di dalam negeri.

“Sehingga, harus diperhitungkan secara cermat berapa banyak yang harus masuk untuk memenuhi kebutuhan daging bulan Ramadhan, berapa untuk bulan Syawal, dan berapa untuk Idul Adha nanti. Juga persebarannya di beberapa daerah, jangan menumpuk di satu daerah tertentu,” kata dia.

Sementara itu, DPR RI menyayangkan rencana impor ini karena dianggap tidak memikirkan nasib peternak sapi lokal yang saat ini masih dalam proses recovery akibat penyakit mulut dan kuku (PMK).  Karena itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) diminta tidak gegabah keluarkan izin ini. 

"Kita akan pertanyakan informasi ini. Kita minta Kemendag jangan dulu keluarkan izin, sebelum semuanya jelas. Itu impornya kan besar sekali," kata Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, memang ada rencana untuk mengimpor sapi bakalan sebanyak 400.000 ekor. Melihat bisnis ini cukup gurih, pihak asosiasi eksportir ternak hidup Australia (liveCorp) melakukan sejumlah pendekatan. Bahkan lewat jalur Kedutaan Besar (Kedubes) Australia untuk Indonesia. 

Selanjutnya, politikus PKS ini berjanji akan memanggil kementerian teknis yakni Kementerian Pertanian (Kementan), serta asosiasi peternak sapi. "Semuanya harus clear. Saya kira perlu pengkajian yang lebih mendalam dulu. Jangan ujug-ujug impor. Harus dipikirkan juga dampaknya seperti apa. Apalagi kalau ada kepentingan asing di bisnis ini," kata Akmal. 

Dirinya pun heran, apakah produksi daging sapi dari peternak lokal belum bisa mencukupi kebutuhan nasional. Kalaupun kurang, angkanya harus jelas. Jangan sampai, importasi sapi menjadi bancakan para oknum untuk meraup keuntungan pribadi. 

Baca Juga : Ancang-Ancang Impor Daging Sapi Hadapi Lebaran 2024 

"Jangan pula mengabaikan nasib peternak lokal kita. Bisa-bisa mereka malas menjadi peternak sapi, Indonesia menjadi pengimpor daging selamanya. Ini yang tidak kita inginkan," ungkapnya. 

Tahun ini, pemerintah mencanangkan impor sapi bakalan sebanyak 676.000 ekor, serta 320.352 ton daging beku. Langkah ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk itu, rekomendasi impor ini dikebut.

Impor ini, diharapkan bisa menopang derasnya kebutuhan daging yang mengalami pertumbuhan tiap tahun. Diperkirakan, permintaan daging pada 2024, mencapai 720.375 metrik ton. 

Sedangkan, produksi dalam negeri ditargetkan 422.649 ton. Artinya, masih ada kekurangan alias defisit hampir 300.000 ton. Untuk menutup kekurangan itu, pemerintah melakukan impor. Agar persediaan dan harga daging bisa tetap terjangkau. 

Namun, penentuan impor harus tepat angka serta waktunya. Dan, jangan sampai mengorbankan peternak sapi lokal yang barus saja sembuh dari wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

Rencana Impor Daging

Adappun, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan kuota impor daging lembu atau sapi mencapai 145.250,6 ton pada 2024.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan penghitungan tersebut diputuskan dari total pengajuan rencana kebutuhan yang diajukan sebanyak 380 pelaku usaha sejumlah 462.011,14 ton. Data Bapanas ini agak berbeda dengan data yang sebelumnya disebutkan.

“Jadi hasil penghitungan ulang volume impor daging lembu konsumsi reguler 2024 sebesar 145.250,60 ton dari total pengajuan rencana kebutuhan yang diajukan para pelaku usaha," katanya dalam siaran pers, Rabu (7/2/2024).

Dia menjelaskan secara terperinci, mekanisme penghitungan ulang alokasi volume per kode Harmonized System (HS) per perusahaan terbagi ke dalam empat tahap.

Tahap pertama, lanjutnya, penghitungan alokasi volume per HS berdasarkan pembobotan 55 persen dan 45 persen dan kuota impor 2024 sebesar 145.251 ton.

Baca Juga : Analisis Jokowi Penyebab Beras Langka di Ritel Modern 

Dia menuturkan tahap kedua dilakukan penghitungan alokasi volume per kode HS per pelaku usaha berdasarkan pembobotan 55 persen dengan dasar realisasi impor 2 tahun terakhir.

Tahap ketiga, imbuhnya, dilanjutkan dengan penghitungan alokasi volume per kode HS per pelaku usaha berdasarkan pembobotan 45 persen terhadap pengajuan kebutuhan 2024.

Terakhir, tahap keempat berupa penghitungan alokasi volume final impor daging lembu konsumsi reguler dalam bentuk akumulasi perhitungan tahap 2 dan 3 sebelumnya.

Arief menuturkan dalam penghitungan dan penyusunan Neraca Komoditas, Bapanas harus mengutamakan produksi dalam negeri. Namun pada saat kebutuhan nasional tidak bisa terpenuhi bersumber dari dalam negeri, terpaksa dilakukan importasi.

Adapun Neraca Komoditas merupakan data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.(Dwi Rachmawati, Rinaldi Azka)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.