Pro & Kontra RUU DKJ, Wacana Revisi Meski Belum Terimplementasi

Selama belum ada surat Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Stefanus Arief Setiaji

16 Apr 2024 - 10.15
A-
A+
Pro & Kontra RUU DKJ, Wacana Revisi Meski Belum Terimplementasi

Suasana di kawasan bundaran HI dengan latar belakang langit biru di Jakarta, Selasa (12/9/2023). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sejak awal pembahasan hingga pengambilan keputusan di Rapat Paripurna DPR pada Kamis (28/3/2024), berjalan dalam kurun 5 bulan.

Sebanyak delapan fraksi di parlemen menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta itu untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Adapun satu fraksi yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pengesahan RUU tersebut.

Delapan fraksi yang setuju yakni PDIP Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Akan tetapi, belajar dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang dibahas dalam waktu sekitar 3 bulan, lalu dilakukan perbaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun implementasi dengan terbitnya UU No. 21 Tahun 2023, membuat landasan hukum terkait dengan peran baru Jakarta berpotensi memunculkan diskursus baru.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Ibeth Nurbaiti
Anda belum memiliki akses untuk melihat konten

Untuk melanjutkannya, silahkan login terlebih dahulu

BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.