Bisnis, JAKARTA – Dua proyek tol milik PT Waskita Karya Tbk (WSKT) akan diambil alih penyelesaiannya oleh PT Hutama Karya (Persero).
Kedua ruas tol tersebut yakni jalan Tol Bogor – Ciawi – Sukabumi (Bocimi) dan tol Kayu Agung – Palembang – Betung (Kapalbetung). Hal ini buntut dari tersandungnya Direktur Utama Waskita Destiawan Soewardjono menjadi tersangka korupsi, tingginya beban utang, dan tak disuntikannya Penyertaan Modal Negara (PMN) di WSKT.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan meskipun proyek sudah diambil alih oleh Hutama Karya, namun masih terbuka kemungkinan bagi Waskita untuk tetap menjadi kontraktor konstruksinya.
“Bisa saja nanti Waskita yang garap, tapi uangnya di Hutama Karya. Jadi bisa saja Waskita jadi kontraktor,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, Rabu (7/6/2023).
Pengambil alihan proyek Tol Bocimi dan Kapalbetung oleh Hutama Karya sebelumnya telah dibahas dalam rapat terbatas Penyertaan Modal Negara (PMN). Namun, hingga saat ini wacana pengambil alihan tersebut belum diputuskan.
“Supaya lebih cepat penanganannya, mungkin PMN-nya lewat Hutama Karya,” ucap Basuki.
Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo menuturkan pemerintah akan menyuntikkan PMN senilai Rp12,5 triliun kepada Hutama Karya untuk menyelesaikan dua proyek jalan tol Bocimi dan Kapalbetung. Adapun tol Kapalbetung merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS). Pengalihan penyelesaian kedua proyek tol itu dilakukan karena kondisi WSKT tengah dalam proses restrukturisasi.
Selain itu, sekitar 75,34 persen saham pemerintah di Waskita atau sebanyak 21,7 miliar saham kemungkinan akan di-inbreng ke dalam Hutama Karya. Namun, Kementerian BUMN akan memastikan restrukturisasi Waskita untuk rampung terlebih dahulu.
Adapun pria yang akrab disapa Tiko ini menepis kemungkinan Waskita untuk delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Sementara itu, Kementerian BUMN tidak memiliki rencana untuk Hutama Karya ke lantai BEI.
“Idenya inbreng saham Waskita ke Hutama Karya. Waskita tidak delisting Waskita karena saham pemerintah yang dipindah ke Hutama Karya,” katanya.
Kementerian BUMN telah menyiapkan sederet strategi dalam upaya penyehatan Waskita. Pertama, pemerintah bersama Waskita berusaha untuk melakukan restrukturisasi dengan kreditur dan para pemegang obligasi yang nilainya mencapai Rp45 triliun.
Di sisi lain, Tiko menjelaskan, pengalihan pembangunan proyek tol ke Hutama Karya dilakukan karena kondisi Waskita saat ini tengah dalam proses restrukturisasi.
“Jadi saat ini Waskita sedang stand still dan renegosiasi dengan kreditur. Kami mengajukan PMN untuk menyelesaikan beberapa ruas tol Waskita melalui HK. Ada ruas Tol Bocimi dan Kapalbetung,” tuturnya.
Untuk diketahui, Kementerian BUMN mengusulkan PMN senilai Rp10 triliun ke Hutama Karya pada 2024. Namun, setelah dilakukan rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 28 April 2023, maka diputuskan perusahaan pelat merah tersebut akan mendapatkan tambahan PMN sebesar Rp12,5 triliun untuk penyelesaian tol Bocimi dan Kapalbetung.
Terpisah, EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Tjahjo Purnomo enggan memberikan penjelasan detail terkait pengalihan proyek Waskita dan kucuran.
“Terkait hal tersebut, prinsipnya kami mendukung program dari pemegang saham untuk penyehatan BUMN Karya,” ujarnya.
Baca Juga: Ketika Waskita Harus Rela Hutama Karya Ambil Alih 2 Proyek Tol
Jalan Panjang Tol Bocimi
Jalan tol Bocimi membentang sepanjang 54 kilometer. Pembangunan jalan tol ini dibagi menjadi 4 seksi yakni Seksi 1 Ciawi – Cigombong sepanjang 15,35 kilometer yang telah beroperasi sejak 2018, lalu Seksi 2 Cigombong – Cibadak sepanjang 11,9 kilometer yang dioperasikan secara fungsional pada Lebaran 2023, Seksi 3 Cibadak – Sukabumi Barat sepanjang 13,70 kilometer saat ini masih dalam tahap pembebasan lahan dengan progres 79,4 persen, dan Seksi 4 Sukabumi Barat – Sukabumi Timur sepanjang 13,05 kilometer dengan progres pembebasan lahan 9,9 persen.
Berdasarkan Pengusahaan Perjanjian Jalan Tol (PPJT), total investasi untuk pembangunan Tol Bocimi mencapai Rp7,7 triliun dengan masa konsesi mencapai 45 tahun. Jalan tol tersebut ditargetkan beroperasi penuh pada 2024.
Melansir laman resmi KPPIP, jalan Tol Bocimi merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Pembangunan Tol Bocimi bertujuan untuk memangkas waktu tempuh berkendara dari Bogor ke Sukabumi. Dengan adanya jalan tol tersebut, waktu tempuh menuju Sukabumi akan lebih singkat dan mendukung mobilitas kendaraan logistik di Jawa Barat. Jalan Tol Bocimi ini merupakan kelanjutan jalan Tol Jagorawi dan menghubungkan jalan tol Jakarta – Bogor – Pelabuhan Ratu dengan jalan tol Ciawi – Cianjur
Proyek Tol Bocimi sebenarnya sempat mangkrak sejak 1997 dan memiliki sejarah panjang gonta ganti investor. Pembangunan jalan tol tersebut kemudian dimulai lagi pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015.
Dikutip dari laman Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), pemenang lelang investasi jalan tol Bocimi telah ditetapkan sejak tahun 1997. Namun, tanda tangan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) oleh konsorsium Bukaka Teknik Utama baru dilakukan pada tahun 2007, atau berselang 10 tahun sejak penetapan pemenang.
Konsorsium saat itu memiliki komposisi PT Bukaka Teknik Utama sebesar 35 persen PT Graha Multitama Sejahtera 32,5 persen dan PT Karya Perkasa Insani menguasai 32,5 persen saham PT Trans Jabar Tol, pengelola Jalan Tol Bocimi. Meski PPJT kala itu sudah diteken, namun pekerjaan konstruksi belum juga dikerjakan.
Pada April 2011, pencanangan atau yang umum dikenal dengan istilah groundbreaking jalan tol Bocimi dilakukan. Namun pekerjaan konstruksi tak juga dimulai. Masih pada tahun yang sama, 2011, juga terjadi perubahan struktur pemegang saham.
Adapun Grup Bakrie menjadi pemegang saham pengendali atas PT Trans Jabar Tol. Komposisi pemegang saham kala itu adalah Bakrie Toll Road 60 persen, PT Marga Sarana Jabar 25 persen, dan PT Bukaka Teknik Utama 15 persen.Dengan pemegang saham baru, groundbreaking kedua tol Bocimi dilakukan pada Desember 2011. Namun, setelah dilakukan groundbreaking kedua, tak memberi banyak perubahan. Konstruksi tol Bocimi tetap belum bisa dilakukan.
Pada 2014, Grup MNC mengakuisisi PT Bakrie Toll Road yang merupakan anak usaha Grup Bakrie yang menguasai 5 ruas jalan tol termasuk Bocimi. Bakrie Toll Road pun berganti nama menjadi MNC Toll Road. Sejak saat itu, penguasaan tol Bocimi secara resmi berpindah tangan dari Grup Bakrie ke Grup MNC. Pasca pengambil alihan, Grup MNC menargetkan groundberaking ketiga bisa dilakukan pada awal tahun 2015. Sayang, hal itu urung dilakukan hingga akhirnya terjadi perubahan pemegang saham lagi.
Di tahun 2015, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) melalui anak usahanya PT Waskita Toll Road (WTR) secara bertahap mengambil alih kepemilikan jalan tol yang dikuasai MNC Toll Road. Pengambilalihan dilakukan dengan cara membentuk perusahaan patungan antara MNC dan Waskita yang diberi nama MNC Trans Jawa Toll Road.
Saham MNC Trans Jawa Toll Road diakuisisi sepenuhnya oleh WTR sehingga anak usaha BUMN ini menjadi pemlik utama sejumlah jalan tol termasuk Bocimi. Hal ini juga berdampak pada perubahan pemegang saham PT Trans Jabar Tol dimana WTR sebesar 81 persen, PT Bukaka Mega Investama sebesar 10,14 persen, dan PT Jasa Sarana menguasai 8,22 persen.
Pada Februari 2015, pekerjaan konstruksi fisik akhirnya benar-benar dilakukan untuk seksi I jalan tol Bocimi dengan rute Ciawi – Cigombong.
Baca Juga: Divestasi Jalan Tol Jadi Jurus Penyelamatan Waskita Karya
Tol Kapalbetung, Urat Nadi JTTS
Ruas tol Kapalbetung merupakan bagian dari JTTS sisi selatan. Jalan tol ini menyambung ruas tol Bakauheni – Terbanggi Besar (Bakter) dan Terbanggi Besar – Kayu Agung.
Tol Kapalbetung ini akan mengintegrasikan konektivitas kawasan, memperlancar arus distribusi barang dari pusat industri di koridor Palembang – Jambi. Penyelesaian Tol Kapalbetung akan melengkapi struktur jaringan koridor utama JTTS sepanjang 2.121 km dari Bakauheni hingga Aceh.
Jalan tol ini memiliki tujuh simpang susun (SS), yakni SS SP Padang, SS Jejawi, SS Kramasan, SS Gandus, SS Sungai Rengas, SS Pulau Rimo, SS Pangkalan Balai Tol Kapal Betung melintasi empat wilayah, yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, serta Kota Palembang.
Pembangunan Tol Kapalbetung dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Waskita Sriwijaya Tol, cucu usaha WSKT, dengan total investasi sebesar Rp22,17 triliun. Pembangunan jalan tol ini terbagi menjadi 3 seksi yakni Seksi I Kayu Agung – Jakabaring sepanjang 33,5 km yang telah beroperasi sejak April 2020.
Kemudian Seksi II Jakabaring – Musi Landas sepanjang 33,9 km dikerjakan dalam 2 Seksi yakni Seksi 2A ruas Jakabaring – Kramasan sepanjang 9 km beroperasi Januari 2020 dan Seksi 2B ruas Kramasan – Musi landas sepanjang 24.5 Km dalam tahap konstruksi. Selanjutnya Seksi 3 Musi Landas – Betung sepanjang 44.29 km juga dalam tahap konstruksi.
Adapun sejauh ini progres konstruksi secara keseluruhan Seksi 2B Kramasan – Musilindas dan Seksi 3 Musilindas – Betung 44,29 km, telah mencapai 58,91 persen. Rinciannya, progres konstruksi Seksi 2B mencapai 73,81 persen, dan Seksi 3 mencapai 43,09 persen. Keduanya ditargetkan selesai konstruksi pada Agustus 2023 mendatang sehingga masyarakat sudah bisa melintasi Tol Kapalbetung secara penuh. (Yanita Petriella & Afifah Rahmah Nurdifa)