Proyek Hulu Migas Tak Ekonomis Butuh Pemanis

Banyaknya proyek lapangan migas yang tidak mencapai nilai keekonomian karena masih menggunakan syarat dan ketentuan yang masih kurang menarik bagi para kontraktor, sehingga perlu adanya insentif sebagai pemanis.

Muhammad Ridwan & Ibeth Nurbaiti
Nov 23, 2021 - 8:56 PM
A-
A+
Proyek Hulu Migas Tak Ekonomis Butuh Pemanis

Suasana pengeboran sumur di masa transisi alih kelola ke PT Pertamina Hulu Mahakam, di RIG Maera, South Tunu, Blok Mahakam, Kalimantan Timur, Senin (7/8/2017)./ANTARA-Indrianto Eko Suwarso

Bisnis, JAKARTA — Sebagian besar proyek hulu minyak dan gas bumi di Tanah Air dinilai tidak mencapai nilai keekonomian, sehingga tidak menarik bagi investor.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa terdapat proyek-proyek hulu migas di dalam negeri yang tidak mencapai nilai keekonomian, yang akhirnya tidak dikerjakan oleh kontraktor.

Deputi Perencanaan SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan bahwa banyaknya proyek lapangan migas yang tidak mencapai nilai keekonomian tersebut karena masih menggunakan syarat dan ketentuan yang masih kurang menarik bagi para kontraktor.

"Artinya, investor tentu kalau di bawah itu [keekonomian] tentu tidak akan mengeksekusi proyek itu. Untuk mencapai itu dalam beberapa proyek itu diperlukan insentif, [karena] tanpa insentif kalau kita lihat produksi 1 juta tidak bisa dicapai," katanya dalam acara Northern Sumatra Forum 2021, Selasa (23/11/2021).

Dia menjelaskan bahwa apabila proyek hulu migas yang dikerjakan kontraktor tidak mencapai nilai keekonomian, akan berdampak pada molornya pengerjaan proyek, yang pada akhirnya mengakibatkan tidak tercapainya target produksi minyak 1 juta barel per hari dan produksi gas bumi 12 miliar standar kaki kubik per hari pada 2030.

Dalam data SKK Migas, pemberian insentif dan kebijakan fiskal yang tepat akan sangat berdampak terhadap produksi migas di dalam negeri dalam beberapa tahun ke depan.

Tanpa adanya pemberian insentif dari pemerintah, imbuhnya, SKK Migas memproyeksikan produksi minyak bumi akan merosot sampai 500.000 barel per hari pada 2030. Sementara itu, produksi gas bumi juga bakal terus turun menjadi 5 Bscfd pada 2030.

Di sisi lain, pemberian insentif fiskal diproyeksikan dapat meningkatkan investasi sebesar 2,6 kali yakni dari US$6,8 miliar menjadi US$17,6 miliar. "Perlu dukungan dari semua stakeholder untuk mencapai target 2030 dari sisi fiskal untuk membuat proyek ekonomis, setelah itu dalam tahap implementasi nanti kita juga perlu dukungan supaya proyek itu onstream-nya sesuai tata waktu," ungkapnya.

Sepanjang tahun ini, terdapat sembilan usulan insentif yang diajukan SKK Migas untuk bisa mendongkrak sektor hulu migas. Sebanyak enam usulan telah disetujui pemerintah, sedangkan masih terdapat tiga usulan yang masih memasuki tahap pembahasan.

Pemerintah telah menyetujui insetif untuk penundaan biaya abandonment and site restoration (ASR), pengecualian PPN LNG melalui penerbitan PP 48/2020, pembebasan biaya pemanfaatan BMN untuk kegiatan hulu migas, pembebasan biaya pemanfaatan BMN untuk kegiatan hulu migas, penundaan atau pengurangan pajak pajak tidak langsung, penerapan volume gas yang dapat dijual dengan harga market untuk semua skema di atas take or pay dan daily contract quantity (DCQ), serta penerapan insentif investasi depresiasi dipercepat , perubahan split dan DMO full price.

Insentif mengenai tax holiday untuk pajak penghasilan di semua wilayah kerja migas, penyesuaian biaya pemanfaatan Kilang LNG Badak sebesar US$0,22 per MMBtu, dukungan dari kementerian yang membina industri pendukung hulu migas terhadap pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas masih dalam tahap pembahasan.

Bagaimana pun, pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian utama kepada sektor hulu migas karena memiliki peran strategis sebagai sumber energi transisi di tengah dorongan global untuk beralih kepada energi baru terbarukan (EBT).

Dikutip dari Antara, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan sektor hulu migas bahkan perlu mendapatkan perhatian lebih agar investasi dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga cita-cita peningkatan produksi migas untuk menutup kebutuhan energi Indonesia di masa depan juga dapat direalisasikan.

“Secara ekonomi, sektor ini pun masih menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang utama sekaligus komponen utama penggerak perekonomian nasional," katanya, Senin (22/11/2021).

Menurut Komaidi, peningkatan investasi hulu migas dibutuhkan untuk mendongkrak produksi dan pemerintah harus mewaspadai laju penurunan kinerja sumur-sumur migas di Tanah Air.

“Kinerja sumur berdampak langsung pada produksi migas nasional. Hal yang paling krusial adalah untuk mengantisipasi produksi migas yang menurun, padahal konsumsi kita naik terus," ujarnya.

Berdasarkan data SKK Migas, produksi siap jual atau lifting migas nasional per kuartal III/2021 mencapai 1,64 juta barel setara minyak per hari (Mboepd), dengan perincian lifting minyak sebesar 661.000 barel minyak per hari (bopd), atau 93,8% dari target APBN yang ditetapkan untuk tahun ini sebesar 705.000 bopd.

Sementara itu, lifting gas sebesar 5.481 standar kaki kubik per hari (MMscfd) dari target APBN sebesar 5.638 MMscfd atau tercapai 97,2%.

Di sisi lain, dadangan minyak terbukti Indonesia saat ini sekitar 3,8 milyar barel (BBO) dan cadangan terbukti gas sekitar 77 triliun kaki kubik (TCF). Cadangan gas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan minyak menjadi modal Indonesia untuk sukses mengawal transisi energi, mengingat gas yang dianggap sebagai sumber energi bersih telah ditetapkan sebagai substitusi utama energi transisi.

Dilihat dari kontribusi hulu migas tersebut, Komaidi menilai sektor ini masih realistis untuk terus dijaga dan dikembangkan, salah satu cara yang harus dikedepankan adalah pemberian insentif.

Menurut dia, pemerintah sebenarnya sudah mulai terbuka terhadap insentif sering diusulkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Berbagai paket insentif tersebut memang diperlukan guna menggenjot investasi.

Beberapa KKKS mengaku sudah memiliki program pengembangan blok migas yang bisa meningkatkan produksi namun proyek tersebut perlu insentif agar menjadi ekonomis. Ketika proyek bisa dijalankan diharapkan bisa turut mengerek kinerja produksi sehingga bisa ikut membantu dalam pencapaian target produksi migas tahun 2030.

Luky Agung Yusgiantoro, Tenaga Ahli Kepala SKK Migas, mengatakan secara konsisten lembaganya mengusahakan pencapaian target tersebut dan memonitor pencapaian dari usaha-usaha yang dilakukannya.

Salah satu wadahnya adalah, melalui gelaran The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 yang akan berlangsung dari 29 November hingga 1 Desember 2021.

"Melalui konvensi ini, kami berharap kolaborasi antar-stakeholder yang sudah terbangun sejak tahun lalu, dapat semakin ditingkatkan, sehingga usaha peningkatan investasi dan produksi, dapat dilakukan semakin massif.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan peningkatan produksi migas harus terus diupayakan. Hal itu selain untuk menjawab kebutuhan akan energi fosil yang tidak bisa dengan singkat menurun begitu saja namun juga bisa ada pengalihan penggunaan migas untuk sektor industri petrokimia.

"Industri petrokimia bisa menjadi peluang, sebagai produk turunan dari migas. Selain itu, demand migas untuk sektor industri manufaktur masih dimungkinkan sampai tahun 2060," kata Mulyanto.

Editor: Ibeth Nurbaiti*

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar