Proyek Investasi Jumbo dan Konflik Pulau Rempang

Pulau Rempang yang beberapa waktu lalu terjadi konflik ternyata menyimpan potensi investasi hingga Rp381 triliun.

Rio Sandy Pradana

9 Sep 2023 - 15.26
A-
A+
Proyek Investasi Jumbo dan Konflik Pulau Rempang

Waduk Sei Rempang di Pulau Rempang. /BP Batam.

Bisnis, JAKARTA – Pulau Rempang, Batam menjadi ramai diberitakan di media massa menyusul konflik yang terjadi akibat penolakan warga terkait dengan upaya pembebasan lahan.

Bentrokan dikabarkan terjadi antara tim Gabungan TNI-Polri dan warga Pulau Rempang di Jembatan IV Barelang, Batam, Kamis (7/9/2023) terkait dengan pembebasan lahan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Adapun, BP Batam selaku pemilik hak pengelolaan lahan (HPL) di Pulau Rempang, tengah berupaya melakukan pembebasan atau pengembalian lahan dengan memasang patok lahan. Namun, tindakan tersebut mendapat penolakan keras dari warga.

Diberitakan sebelumnya, warga setempat berjaga-jaga di sekitar Jembatan IV Barelang untuk menghalangi BP Batam memasang patok lahan, dalam beberapa minggu terakhir ini.

Baca juga: KIT Global Bidik Pasar Digital Gen Z dan Milenial Indonesia

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (8/9/2023), Polri memastikan situasi dan kondisi Pulau Rempang telah kondusif.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Ahmad Ramadhan menyampaikan kerusuhan tersebut tidak ditemukan korban baik dari pihak keamanan maupun masyarakat.

"Jadi kami akan sampaikan bahwa kami mendapatkan informasi dari Polda Kepri, situasi di lokasi sudah kondusif sejak kemarin," kata Ramadhan di Bareskrim Polri, Jumat (8/9/2023).

Dia menyebutkan bahwa Polri dalam posisinya hanya melakukan tugas sebagai jembatan antara masyarakat dan BP Batam.

Sementara itu, Kepolisian juga telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus ini. Pasalnya, kedelapan tersangka itu telah membawa beberapa senjata tajam hingga benda membahayakan.

Di sisi lain, Kepala BP Batam Muhammad Rudi melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dengan kabar miring terkait situasi Pulau Rempang.

Hal ini bertujuan untuk menjaga situasi kondusif di Kota Batam. Mengingat, banyak oknum tak bertanggung jawab yang memanfaatkan momentum pengembangan Pulau Rempang untuk menyebarkan isu negatif.




"Sesuai pesan Kepala BP Batam, masyarakat jangan terprovokasi isu miring. Serap informasi dengan baik sebelum meneruskannya di media sosial. Tetap jaga persatuan," ujar Ariastuty, Jumat (8/9/2023).

Investasi Jumbo di Pulau Rempang

Terlepas dari konflik yang terjadi, Pulau Rempang yang memiliki luas sekitar 17.000 hektare bakal dikembangkan menjadi kawasan pengembangan terintegrasi untuk industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residensial, dan energi baru dan terbarukan (EBT).

Pengembangan tersebut masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) bernama Rempang Eco-City. Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (13/4/2023), pengembangan kawasan tersebut dilakukan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG), anak perusahaan Grup Artha Graha milik Tomy Winata.

Proyek ini memiliki nilai investasi jumbo sebesar Rp381 triliun yang terus dikucurkan sampai dengan 2080 dan ditargetkan dapat menyerap 306.000 orang tenaga kerja.

Pada Minggu (13/8/2023), Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berkesempatan untuk meninjau rencana pengembangan Pulau Rempang.

Tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam sekitar pukul 10.05 WIB, Bahlil langsung bertolak ke Kantor Camat Galang. Dalam kunjungannya, Bahlil juga menyempatkan waktu untuk berdialog dengan masyarakat setempat.

Baca juga: Harga Beras Premium & Medium Makin Melambung di Atas HET

“Saya mengerti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tapi saya mohon, masyarakat juga mengerti apa yang menjadi tujuan negara,” ujar Bahlil di hadapan masyarakat dikutip dari situs bpbatam.go.id.

Bersama Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Bahlil berkomitmen untuk mencari solusi terbaik dalam pengembangan Pulau Rempang ke depannya. Mengingat rencana strategis Rempang Eco-City merupakan salah satu perhatian serius pemerintah pusat.

Apalagi sejak kepulangan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dari China, Sabtu (29/7/2023). Pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan ekonomi baru atau The New Engine of Indonesian’s Economic Growth dengan konsep Green and Sustainable City semakin menjadi prioritas.

Hal tersebut menyusul komitmen investasi dari perusahaan China, Xinyi Internasional Investment Limited untuk berinvestasi di Indonesia. “Insyaallah, kita cari solusi terbaik,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.