PT Sarana Majukan Ekonomi Finance Diperiksa OJK soal Indosurya

Secara umum, PT Sarana Majukan Ekonomi Finance telah melakukan langkah-langkah perbaikan. Namun demikian, saat ini masih dalam monitoring intensif terkait progres langkah-langkah perbaikan yang sedang berjalan.

Jaffry Prabu Prakoso

28 Feb 2023 - 18.41
A-
A+
PT Sarana Majukan Ekonomi Finance Diperiksa OJK soal Indosurya

KSP Indosurya CiptaI. /stimewa

Bisnis, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memeriksa PT Sarana Majukan Ekonomi Finance yang sebelumnya bernama PT Indosurya Inti Finance. Ini buntut kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosurya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa pengawas melakukan pengawasan intensif terhadap usaha dari anak perusahaan KSP Indosurya tersebut. 

Pihaknya melakukan tindakan-tindakan pengawasan yang diperlukan terkait dengan permasalahan KSP Indosurya termasuk Pemegang Saham Pengendali (PSP) Hendry Surya. 


Pendiri KSP Indosurya Henry Surya (kedua dari kiri) didampingi tim kuasa hukumnya saat menggelar konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (17/2/2023) - BISNIS/Ni Luh Angela.


“Pengawas telah melakukan tindakan tegas dengan meminta direksi komisaris dan pemegang saham untuk melakukan corrective action [tindakan perbaikan] secara menyeluruh antara lain mencakup penyerapan penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik bagi perusahaan dalam aktivitas yang dijalankan perusahaan,” kata Ogi dalam konferensi pers, Selasa (28/2/2023). 

Ogi mengatakan bahwa secara umum PT Sarana Majukan Ekonomi Finance telah melakukan langkah-langkah perbaikan. Namun demikian, lanjut dia, saat ini masih dalam monitoring intensif terkait progres langkah-langkah perbaikan yang sedang berjalan.

Kasus KSP Indosurya disebut-sebut sebagai kasus penipuan terbesar di Indonesia. Pasalnya, kasus ini merugikan sebanyak 23.000 nasabah dan nilai total mencapai Rp106 triliun.

Kasus yang menyeret nama Henry Surya sebagai bos KSP Indosurya diproses sejak laporan pertama ke Bareskrim Polri pada 2020.

Baca juga: MENTERI KOPERASI DAN UKM TETEN MASDUKI : Darurat Koperasi Simpan

Nasabah mulai gerah karena menerima pemberitahuan dari KSP Indosurya bahwa uang depositonya tidak bisa dicairkan. Dalih dari kaporasi yaitu tetap bisa dicairkan dalam jangka waktu 6 bulan hingga 4 tahun sesuai nominal asset under management (AUM).

Bahkan, pihak koperasi sempat mengundang para nasabah untuk bertemu dengan para pihak koperasi, dan hasil dari pertemuan itu, para nasabah diberi opsi pembayaran yang diinginkan.

Kasus tak berhenti di situ. Nasabah yang dirugikan mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat hingga Kementerian Koperasi dipanggil terkait kasus KSP Indosurya.

Penyebab Gagal Bayar

Pengamat koperasi sekaligus Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto menekankan bahwa kasus KSP gagal bayar bukan hanya merugikan anggota, melainkan juga membuat reputasi koperasi pada umumnya terancam. 

Alhasil, maraknya kasus koperasi gagal bayar dapat juga membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap satu lembaga keuangan tertua di Indonesia tersebut.

Menurutnya, terdapat dua inti permasalahan dalam kasus koperasi gagal bayar, yaitu dari sisi internal dan eksternal. Saat ini, pengetahuan anggota terbilang rendah terhadap tata kelola dan hukum koperasi.

Baca juga: GAGAL BAYAR KE NASABAH : Terlilit Koperasi Sakit

Hal itu menyebabkan rasa tanggung jawab anggotanya terhadap masalah yang dihadapi oleh koperasi menjadi rendah. 

“Karena secara pemahaman, anggota atau masyarakat kita memahami koperasi hanya semacam lembaga keuangan semata-mata, jadi mereka tidak tahu posisinya kalau anggota itu adalah pemilik dari perusahaan,” kata Suroto saat dihubungi Bisnis, Selasa (21/2/2023).

Penyebab lainnya adalah dari sisi eksternal. Suroto memandang bahwa maraknya kasus koperasi gagal bayar karena dipicu oleh kebijakan dan regulasi pemerintah yang diskriminatif. 

“Koperasi yang memberikan iming-iming keuntungan besar terhadap anggota tersebut juga dipicu sebab kebijakan pemerintah yang diskriminatif terhadap koperasi karena koperasi tidak difasilitasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan,” tuturnya.


Alhasil, Suroto menyampaikan bahwa dengan tidak adanya jaminan LPS, menyebabkan biaya modal koperasi menjadi besar sehingga memotivasi pengurus untuk investasi di portofolio dengan profil risiko tinggi

Suroto mengungkapkan bahwa masalah tersebut semua seharusnya dapat diketahui sumbernya jika dilakukan melalui penyelenggaraan rapat anggota. 

“Sebab menurut hukum koperasi, rapat anggota koperasi merupakan forum tertinggi di koperasi,” tandasnya. (Pernita Hestin Untari dan Rika Anggraeni)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.