Puluhan Fintech Tak Lolos Uji Coba Regulatory Sandbox

Jumlah perusahaan teknologi finansial atau fintech yang menjadi perserta regulatory sandbox berkurang cukup drastis lantaran regulator melakukan percepatan evaluasi

Pernita Hestin Untari

27 Mar 2024 - 15.22
A-
A+
Puluhan Fintech Tak Lolos Uji Coba Regulatory Sandbox

Ilustrasi pinjaman online atau fintech lending./ Dok Freepik

Bisnis, JAKARTA— Jumlah perusahaan teknologi finansial atau fintech yang menjadi perserta regulatory sandbox berkurang cukup drastis lantaran regulator melakukan percepatan evaluasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) di regulatory sandbox mencapai 52 peserta per Maret 2024. Jumlah tersebut berkurang dari pada Agustus yakni 108 peserta. 

Jika diperinci, 52 peserta yang saat ini masih berada di regulatory sandbox antara lain aggregator 36 peserta, funding agent 2 peserta, financing agent 7 peserta, wealth technology ada 2 peserta, financing agent lainnya 3, serta financial planner 4 peserta.

Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan kurangnya  peserta tersebut lantaran OJK telah melakukan program percepatan untuk mengevaluasi peserta regulatory sandbox. 

Dia mengatakan, sebelumnya banyak peserta yang berlama-lama berada di ruang uji coba OJK tersebut. Bahkan ada yang mencapai empat tahun dan belum mendapatkan kepastian. “Karena ada keterbatasan di OJK, karena sebelumnya lingkup di OJK kan tidak bisa kemudian mengatur dan mengawasi sektor yang baru ini tanpa diampu lebih dulu oleh yang sudah ada,” tutur Hasan dalam Media Briefing di Jakarta, Selasa (26/3/2024). 

Namun kini melalui Undang-undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Bank Indonesia (BI) dan OJK dapat melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai dengan lingkup dan kewenangan masing-masing. 

Pegawai mencari informasi tentang pinjaman online atau pinjol di salah satu perkantoran, Jakarta pada Senin (14/8/2023). - Bisnis/Himawan L Nugraha

Hasan menjelaskan bahwa ada beberapa peserta regulatory sandbox yang akhirnya lulus dan direkomendasikan serta diwajibkan untuk berizin di OJK. Adapun beberapa yang lolos di antaranya model bisnis kredit skoring, di mana dari 17 peserta di regulatory sandbox, ada 10 yang direkomendasikan dan diwajibkan berizin OJK. 

Sementara yang lainnya, lanjut Hasan, ada juga yang direkomendasikan tanpa perizinan baru di OJK. Ada juga yang tidak direkomendasikan, sehingga peserta bersangkutan harus menghentikan usahanya. 

Hasan menjelaskan untuk peserta yang lulus tetapi tak harus wajib berizin OJK lantaran kemitraan dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Misalnya saja penyelenggara jasa teknologi informasi yang membawa inovasi sektor keuangan. Namun kegiatan-kegiatannya tidak cukup untuk memerlukan bentuk pengaturan atau pengawasan tersendiri lagi di OJK. 

Baca Juga: Ini Penyebab Perusahaan Fintech Lending Bangkrut

“Karenanya tetap direkomendasikan dan melanjutkan usahanya dengan bermitra dengan LJK yang sudah ada di perbankan, pasar modal, PVML, maupun asuransi dan dana pensiun,” kata Hasan. 

Kendati demikian, tentu ada kewajiban dari LJK yang kemudian memastikan kelayakan dan kepantasan dari yang dilakukan oleh mitra sektor keuangan. “Kami juga turut mengawasi kelayakan kemitraannya,” kata Hasan. 

Sekadar informasi, regulatory sandbox tersebut dimaksudkan sebagai langkah progresif dalam pengembangan dan memperkuat inovasi teknologi di sektor keuangan, khususnya industri fintech.



OJK menciptakan lingkungan regulasi yang mendukung inovasi dan mitigasi risiko secara efektif, salah satunya melalui pelaksanaan regulatory sandbox, sebagai wadah uji coba kelayakan bisnis fintech. 

Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu strategi mitigasi risiko bagi pemain baru yang akan menjalankan bisnis, apalagi sektor industri fintech, khususnya peer-to-peer (P2P) lending dibayangi sejumlah tantangan mulai dari kurangnya modal hingga kredit macet.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Djoko Kurnijanto mengatakan, setidaknya terdapat tiga poin utama yang menjadi pembaruan, yang dimaksud adalah adanya eligibility criteria. Artinya, lanjut dia, apabila ada sebuah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) atau pihak yang ingin menciptakan sesuatu inovasi harus dilihat eligibilitasnya.

Baca Juga: Berjibaku Fintech Lending Penuhi Aturan Ekuitas Dibayangi Penurunan Kucuran Modal Investor

“Apakah memang inovasi tersebut layak untuk nantinya diuji coba, nah ini yang belum ada sebelumnya,” kata Djoko dalam Media Briefing di Jakarta, Selasa (26/3/2024). 

Djoko mengatakan, eligibility criteria dimasukkan lantaran selama lima tahun terakhir sudah banyak inovasi untuk sektor keuangan. Dia ingin menyeleksi lebih ketat, sehingga yang masuk dalam regulatory sandbox benar-benar inovasi yang belum ada sebelumnya. 

Sementara itu, ada beberapa ketentuan dalam eligibility criteria antara lain inovasi yang memiliki cakupan ruang lingkup pada sektor jasa keuangan yang akan digunakan oleh konsumen, mitra, dan/atau masyarakat di Indonesia. Kemudian, inovasi yang memenuhi unsur kebaruan dan/atau memiliki unsur pembeda signifikan dengan yang telah dilakukan sebelumnya di sektor jasa keuangan. 

Pegawai mencari informasi tentang pinjaman online atau pinjol di salah satu perkantoran, Jakarta, Senin (14/8/2023). - Bisnis/Himawan L Nugraha

Lalu inovasi yang memberikan manfaat, meningkatkan pelayanan, dan memberikan nilai tambah kepada Konsumen, masyarakat, dan/atau ekosistem sektor keuangan. Selain itu, inovasi yang telah siap untuk dilakukan pengujian dan pengembangan. 

Terakhir, inovasi yang memerlukan dukungan uji coba dan pengembangan, serta belum dilakukan pengaturan dan pengawasan sebelumnya dalam ketentuan yang berlaku di sektor keuangan, serta kriteria lain yang ditetapkan oleh OJK.  Selain eligibility criteria, aturan lainnya yakni harus ada menyertakan testing plan. “Ini untuk memastikan uji coba yang akan dilakukan seperti apa,” kata Djoko. 

Adapun pengujian sebagaimana dimaksud paling sedikit mencakup penjelasan atas inovasi produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba dan dikembangkan. Lalu identifikasi potensi risiko, rencana implementasi mitigasi risiko, serta batasan pelaksanaan uji coba dan pengembangan inovasi. 

Selanjutnya juga berisi   kerangka perlindungan konsumen serta kesiapan sumber daya. Exit policy dan kebijakan transisi, dan skenario uji coba dan pengembangan inovasi. Serta indikator kinerja utama atau key performance indicator. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Asteria Desi Kartikasari

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.