PUPR Akan Lakukan Tender Proyek Total Rp20 Triliun Pekan Depan

Kementerian PUPR akan melibatkan para kontraktor lokal untuk menggarap sejumlah proyek di daerah.

Yanita Petriella

22 Jan 2022 - 19.02
A-
A+
PUPR Akan Lakukan Tender Proyek Total Rp20 Triliun Pekan Depan

Jalan nasional.-Kementerian PUPR

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan akan melibatkan para kontraktor lokal untuk menggarap sejumlah proyek di daerah. 

Bahkan, pada Senin (24/1/2022), Kementerian PUPR akan melaksanakan tender proyek infrastruktur untuk sekitar 800 pekerjaan dengan total nilai proyek hingga Rp20 triliun.

“Semua tender tersebut bisa diikuti oleh perusahaan konstruksi dan pendukungnya, mulai dari kelas usaha kecil, menengah, maupun besar,” tutur Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sabtu (22/1/2022).

Dia mengatakan bahwa pandemi Covid-19 telah menghantam semua sendi kehidupan. Kendati demikian, jasa konstruksi di Kementerian PUPR masih terus berjalan dengan baik.

Kementerian PUPR mampu menyerap 94 persen anggaran 2021 yang mencapai Rp152 triliun. Hal tersebut membuktikan bahwa sektor konstruksi di Kementerian PUPR masih terus berjalan.

Dengan diterbitkannya UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) pun dinilai mampu meningkatkan kemudahan berusaha.

“Kalau ada turunan aturan yang masih dirasakan menghambat, saya sebagai pembantu Presiden Jokowi bertanggung jawab. Untuk meluruskan UU CK, terkait relaksasi kemudahan bekerja sesuai pertemuan dengan Kadin, pasti akan saya lakukan,” katanya.

Relaksasi akan dilakukan untuk kemudahan bekerja dan berusaha, serta tidak diberikan untuk kualitas pekerjaan. Untuk itu, dia memastikan segera melakukan perbaikan terhadap peraturan menteri sebagai regulasi turunan dari UU Cipta Kerja yang dirasa menyulitkan pengusaha.

“Kalau mengubah aturan PUPR, seharusnya bisa dilaksanakan 1–2 hari. Kalau kemudahan berusaha OSS [online single submission] itu tanggung jawab Kepala BKPM. Kami berdua pembantu Presiden Jokowi, kalau omnibus law masih mempersulit pengusaha, yang salah bukan Presidennya, melainkan yang salah pembantu-pembantu Presiden,” ucapnya. 

Dengan relaksasi itu, Basuki berharap agar para pelaku usaha konstruksi dapat menjalankan bisnisnya dengan baik.

“Kami akan memastikan agar relaksasi untuk izin berusaha bagi para pelaksana konstruksi dapat dilaksanakan segera,” katanya. 

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa pihaknya terus mendorong percepatan perizinan, terutama di sektor yang terlibat secara langsung dalam proyek infrastruktur pemerintah.

“Kami akan terus memantau dan memperbaiki sistem OSS sebagai implementasi dari UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Zufrizal

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.