Rasio Pajak Susut di Tahun Politik

Target rasio pajak menyusut di tahun politik 2024. Pemerintah agaknya memilih berkompromi daripada mengejar rasio pajak yang progresif.

Tim Redaksi

12 Des 2023 - 19.25
A-
A+
Rasio Pajak Susut di Tahun Politik

Ilustrasi pajak./Istimewa

Bisnis, JAKARTA - Target sasaran rasio pajak terus menyusut. Dalam Perpres 52/2023 tentang Rencana kerja Pemerintah 2024, tax ratio ditargetkan sebesar 10%--10,2% pada tahun depan, lebih rendah dibandingkan dengan RPJMN 2020-2024 di angka 10,7%-12,3%. 

Dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2022 yang terbit kemarin, rasio pajak 2024 hanya disasar 8,59%-9,55%. Hal ini menandai adanya banyak kerikil yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak. 

Masih banyak tantangan mengoptimalkan penerimaan pajak di antaranya moderasi harga komoditas sumber daya alam yang menekan PNBP sumber daya alam, sehingga naik turunnya harga komoditas sangat berpengaruh. Lalu, proyeksi penerimaan cukai yang tidak mencapaai target karena terbatasnya daya beli, dan Pemilu secara historis tidak memberi efek terhadap penerimaan pajak.

Sementara itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario untuk menjaga performa penerimaan pajak tetap gemilang. Strategi yang diandalkan adalah mengimplementasikan sistem inti perpajakan yang akan meningkatkan efisiensi dan deteksi wajib pajak serat mempercepat pemadanan NIK dan NPWP.

Director of Public Policy Center of Economic and Law Studies Celios Media Wahyudi Askar menerangkan proyeksi tax ratio tahun depan akan sangat tergantung pada berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kebijakan pajak, dan upaya peningkatan kepatuhan.

 

"Paling signifikan adalah karena indirect effect tahun depan adalah tahun politik. Tahun politik menciptakan tingkat ketidakpastian ekonomi. Para pelaku bisnis mungkin menunda keputusan investasi atau pengeluaran selama periode ini, yang dapat mempengaruhi pendapatan dan, pada gilirannya, penerimaan pajak," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (12/12/2023).

Menurutnya, sikap masyarakat terhadap kepatuhan pajak juga dapat dipengaruhi oleh persepsi terhadap stabilitas politik dan kinerja pemerintah atau sentimen mereka terhadap pemerintahan saat ini. Ini secara otomatis memengaruhi penerimaan pajak.

Lebih jauh, dia menyebut masih banyak cara yang bisa dilakukan menggenjot penerimaan perpajakan. Pajak Natura misalnya, implementasinya belum maksimal karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan terkait warisan, ketidaksempurnaan regulasi, dan strategi penghindaran pajak yang kompleks.

Ada juga pajak kekayaan, yang dikenakan atas kepemilikan dan nilai total kekayaan,yang sebetulnya masih bisa dimaksimalkan dengan teknologi dan pengawasan yang canggih, serta dorongan secara institusi dan dukungan aspek hukum. 

"Di luar itu, ada potensi pajak yang besar dari sektor konstruksi dan tambang. Sektor konstruksi kontribusinya terhadap PDB sekitar 10 persen tetapi penerimaan pajaknya hanya sekitar 4 persen. Sektor pertambangan juga sama. Aspek politik turut mempengaruhi tren rasio pajak di Indonesia," terangnya.

Media menilai rasio pajak pada 2024 seharusnya mengikuti amanat RPJMN atau bahkan melebihinya, pada kisaran 12 persen. Namun, itu jadi tidak memungkinkan dalam kaca mata pemerintah karena terjebak pada kompleksitas politik saat ini.

Baca Juga : Hitung Mundur Eksekusi Pajak Rokok Elektrik 

Sementara itu, Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono menjelaskan penetapan suatu target yang belum terjadi pasti akan menggunakan asumsi dan data-data historis. 

Asumsi tersebut biasanya terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu optimistis, moderat, dan pesimis. Untuk memilih salah satu dari ketiga asumsi, pembuat kebijakan akan menetapkan pilihan yang paling rasional menurut perspektifnya.

Menurutnya, perbedaan target rasio pajak yang ada di Perpres 52/2023 (10%--10,2%), RPJMN 2020-2024 (10,7%-12,3%), dan Laporan Tahunan DJP 2022 (8,59%-9,55%) tidak terlepas dari asumsi yang digunakan dan data historis. Perbedaan asumsi dan data historis akan menghasilkan target rasio pajak yang berbeda.

"Target rasio pajak yang paling realistis dan rasional menunjukkan peningkatan yang gradual. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan strategi peningkatan penerimaan pajak yang efektif dan efisien. Target rasio pajak sesuai Perpres 52/2023 menjadi lebih realistis karena sudah tertuang di suatu produk hukum," terangnya.

Adapun, potensi penerimaan pajak yang masih bisa digenjot oleh pemerintah sudah tertuang di UU No. 19/2023 dan Perpres 76/2023. Kedua beleid tersebut di antaranya berkaitan dengan target penerimaan pajak di APBN 2024 beserta rinciannya. 

Baca Juga : Akhiri Polemik, Bea Cukai Terbitkan Aturan Khusus Impor Migran

Total nilai target penerimaan pajak sebesar Rp2.309,85 triliun. Perpres 76/2023 telah merinci target tersebut ke tiap-tiap jenis pajak yang dikelola oleh Kemenkeu.

Lebih jauh, Budi menilai tantangan penerimaan pajak pada 2024 masih berkaitan dengan kondisi yang sering disebut sebagai TUNA. Singkatan TUNA mencakup Turbulency (turbulensi), Uncertainty (ketidakpastian), Novelty (kebaruan), dan Ambiguity (ambiguitas). TUNA ini menggantikan singkatan VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, & Ambiguity).

Turbulensi berkaitan kondisi ketika dunia industri mengalami perubahan misalnya berupa produk baru, pasar baru, hingga persaingan yang dinamis. Kemudian, ketidakpastian berkaitan kondisi yang serba tidak pasti misalnya krn faktor geopolitik perang di beberapa belahan dunia. 

"Novelty di antaranya terkait perkembangan teknologi baru yang sangat cepat dan saat ini sudah memasuki era teknologi 5.0 yg biasa disebut human centered society karena manusia berada di physical world dan virtual world secara bersamaan," tuturnya.

Terakhir, ambiguitas di antaranya berkaitan peraturan pajak yang diproduksi pemerintah semakin kompleks meski sudah terbit aturan omnibus law berupa UU Cipta Kerja (UU No.6/2023) dan UU HPP.(Rinaldi Azka, Tegar Arief)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.