Bisnis, JAKARTA — Kementerian BUMN berupaya kembali melobi Kementerian Keuangan dan DPR RI guna menambah alokasi penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN tahun depan, mengingat porsi PMN yang direstui dalam Nota Keuangan 2023 tidak sebesar yang diusulkan.
Tercatat ada 6 BUMN yang belum mendapatkan persetujuan atas usulan PMN tahun 2023. Total dana yang disetujui baru mencapai Rp41,31 triliun, padahal rencana PMN yang diajukan Kementerian BUMN dan telah disetujui DPR RI adalah sebesar 67,82 triliun.
Dengan demikian, selisihnya mencapai Rp26,51 triliun. Dengan nilai PMN yang lebih terbatas tersebut, tentu saja bakal menyebabkan sejumlah agenda BUMN tidak dapat dieksekusi sesuai rencana semula. Oleh karena itu, Kementerian BUMN pun berupaya mencari cara agar gap tersebut tidak terlalu lebar.
Menteri BUMN, Erick Thohir, mengusulkan setidaknya ada penambahan PMN senilai Rp7,88 triliun untuk sejumlah BUMN yang dinilai sangat membutuhkan suntikan modal tersebut. Di samping itu, Kementerian BUMN juga memiliki cadangan investasi yang bisa ditambahkan senilai Rp5,7 triliun.
