Bisnis, JAKARTA – Upaya mendorong investasi maritim dan perikanan berbasis ekonomi biru tentu butuh dukungan iklim usaha yang ramah dan kondusif bagi kalangan pelaku usaha.
Berbagai peraturan lintas kementerian dan lembaga pemerintah termasuk daerah harus bisa diterima dan diterapkan secara harmonis bagi kepentingan semua pemangku kepentingan yang bisa dikoordinasikan instansi terkait langsung.
Itu sebabnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini tengah memetakan sedikitnya 2.398 regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri guna dikaji lebih jauh agar dapat dibenahi untuk lebih ramah iklim investasi, terutama berbasis ekonomi biru.
"Dukungan reformasi regulasi untuk implementasi program prioritas KKP sangat vital, untuk menjaga momentum investasi para pelaku usaha yang akan berkontribusi positif pada kesejahteraan masyarakat, memberikan distribusi pendapatan, dan mendukung pembangunan wilayah," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Forum Hukum Tahun 2022, awal pekan ini.