Bisnis, JAKARTA – Para pengembang properti disebut memiliki peluang untuk bisa turut serta membangun rumah di Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin menyatakan pengembang anggota asosiasi tersebut siap untuk mendukung proyek IKN baru. Menurutnya, para investor asing juga tertarik dan mengikuti progres pembangunan IKN.
"Kami siap menjadi pionir bersama dengan pemerintah membangun proyek Ibu Kota baru ini. REI siap menjadi motor pionir di proyek phenomenal ini sekaligus sebagai icebreaker. Kalau REI ikut dan terlibat langsung dengan pemerintah, pasti banyak investor asing yang ikut karena mereka percaya, kami ikut," ujarnya pada Jumat (1/10/2021).
Desain Istana Negara berlambang burung Garuda di Ibu Kota Negara (IKN) karya seniman I Nyoman Nuarta./Twitter
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) membentuk kelompok kerja (pokja) guna merealisasikan program pembangunan IKN ini.
Dalam IKN, nantinya ada dua jenis pengembangan hunian yakni menggunakan dana APBN dan kerja sama pemerintgah dengan badan usaha (KPBU).
Secara KPBU, REI terbuka untuk mengikuti tender tersebut. Selain membangun perumahan untuk rumah dinas ASN, TNI, dan Polri, nantinya di IKN ini juga dikembangkan perumahan untuk masyarakat umum.
"Kami siap untuk menjadi motor penggerak IKN baru ini. Sebagain anggota REI sendiri sudah membangun 35 kota baru di wilayah Jabodetabek jadi kami siap membangun IKN," kata Rusmin.
Namun, Rusmin berharap RUU IKN mengatur aturan yang harus pro business tetapi juga sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Project Implementation Unit (PIU) National Affrordable Housing Program (NAHP) Ditjen Penyediaan Perumahan Dedy Permadi mengatakan konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN dimulai pada 2022.
Pembangunan KIPP IKN tidak hanya terdiri dari gedung dan kantor pusat pemerintahan, tetapi juga kawasan permukiman yang diperuntukan terutama bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri dan masyarakat umum.
Secara keseluruhan akan ada 100.000 rumah dibangun di KIPP IKN. Jumlah itu untuk menampung masyarakat yang akan tinggal. Dengan target populasi mencapai 320.000 orang hingga 2045.
"Dari target populasi yang ada, dibutuhkan setidaknya sekitar 82.353 unit hingga 100.000 unit rumah yang akan kami bangun. Dengan asumsi per unit diisi oleh 3 sampai 4 orang," ucapnya.
Kawasan permukiman di KIPP IKN akan diisi oleh masyarakat yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri dan masyarakat umum. Komposisinya yaitu 70% ASN, TNI/Polri dan 30% lainnya masyarakat umum.
LAHAN RUMAH RAKYAT
Sementara itu, pengamat bisnis properti Ali Tranghanda menyarankan pemerintah mengamankan harga tanah di ibu kota baru dan sekitarnya untuk penyediaan zona rumah terjangkau bagi masyarakat.
"Seharusnya harga tanah bisa dipatok untuk zona rumah rakyat sehingga dari masalah perumahan bisa teratasi, sedangkan yang lain bisa dikerjasamakan dengan pengembang," kata Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch.
Dia juga menyarankan sebagian besar lahan IKN dikuasai pemerintah. Menurut Ali, hal itu penting agar perencanaan dan penataan ibu kota baru tersebut lebih bagus.
Sebelumnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan pembangunan properti yakni rumah dan kantor di IKN berpeluang mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 0,2% per tahun.
Pembangunan IKN juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja sekitar 1,2 juta hingga 1,3 juta orang sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan dan investasi.
Bappenas mencatat pembangunan IKN bisa menjadi salah satu cara untuk mendorong investasi setelah pandemi, dengan syarat pembangunan dilakukan setelah pandemi dapat dikendalikan dengan menurunkan pertambahan kasus positif corona.
Salah satu cara investasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi adalah melalui pembangunan sarana perumahan dan perkantoran di IKN.
Bappenas memproyeksikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada 2021, diperlukan total investasi sekitar Rp5.817,3 triliun hingga Rp5.912,1 triliun Sementara itu, realisasi investasi pada 2020 sebesar Rp4.897,78 triliun karena ekonomi terkontraksi.
JADI PERHATIAN MALAYSIA
Pada perkembangan lain, Malaysia juga ternyata mengikuti rencana pemindahan ibu kota Indonesiab dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Rencana pemindahan ibu kota Indonesia termasuk dalam pembahasan dalam Jawaban Eksekutif Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah di sidang parlemen di Kuala Lumpur pada Kamis (23/9/2021).
"Izinkan saya menjawab pertanyaan anggota parlemen Batang Lupar dan Sibuti menyinggung tentang manfaat dan dampak yang akan didapat diterima langsung di perbatasan Malaysia dengan pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan," kata Saifuddin seperti ditulis Antara.
Dia menjelaskan pada 26 Agustus 2019 Presiden Indonesia mengumumkan terpilihnya Kalimantan Timur sebagai lokasi dari ibu kota Indonesia yang baru untuk menggantikan Jakarta. Pengembangan ibu kota yang baru tersebut dimulai pada 2020 dan proses relokasinya akan dilakukan pada 2024.
Namun, karena pandemi Covid-19, rencana pembangunan harus ditunda sementara waktu hingga situasi memungkinkan.
"Bila dilaksanakan nanti, pemindahan ibu kota baru ke Kaltim mampu berkontribusi dalam percepatan ekonomi lokal di mana Sabah dan Sarawak dapat memperoleh limpahan keuntungan, baik dari sisi arus perdagangan maupun di sektor lain seperti pariwisata," kata Saifuddin.
Perpindahan itu juga diharapkan membuka banyak peluang investasi Malaysia di Kalimantan Timur dengan keterlibatan para pengembang properti Malaysia untuk mengambil bagian dari proyek pembangunan ibu kota tersebut.
Untuk menggali potensi kerja sama itu, Kementerian Perdagangan Internasional and Industri (MITI) menyelenggarakan serangkaian konsultasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan usulan rencana investasi komprehensif yang akan ditawarkan kepada Pemerintah Indonesia.
"Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga akan membawa tantangan yang khas terutama dalam masalah lintas batas antara Malaysia dan Indonesia, termasuk penyelundupan, kejahatan lintas perbatasan dan sebagainya," paparnya.