Bisnis, JAKARTA – Pemerintah berencana membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang pantai utara (Pantura) Jawa tepatnya dari Jakarta hingga Semarang yang diperkirakan memakan waktu selama 40 tahun. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah penurunan tanah dan sebagai benteng antisipasi kenaikan air laut di Pulau Jawa.
Pulau Jawa sendiri menjadi salah satu kontributor terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tersebut dengan share mencapai sebesar 57,12%. Angka tersebut sekaligus memperlihatkan Pulau Jawa sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi secara spasial.
Namun demikian, Pulau Jawa juga masih harus menghadapi sejumlah tantangan daya dukung dan daya tampung seperti ancaman erosi, abrasi, banjir, penurunan permukaan tanah (land subsidence) di sepanjang daerah Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa yang terpantau bervariasi antara 1 cm hingga 25 cm per tahun, serta kenaikan permukaan air laut sebesar 1 cm hingga 15 cm per tahun di beberapa lokasi.
Adapun total anggaran untuk pembangunan giant sea wall di Pantura Jawa diperkirakan mencapai US$50 miliar hingga US$60 miliar atau setara Rp778,78 triliun hingga Rp934 triliun dengan asumsi kurs Rp15.575 per dolar Amerika Serikat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan giant sea wall itu sangat diperlukan sebagai upaya untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah dan banjir rob yang juga selalu terjadi.
“Studi Japan International Cooperation Agency (JICA) pertumbuhan di kawasan Pantura 20% dari GDP Indonesia dengan kegiatan industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata. Jumlah penduduk di Pantura itu 50 juta, jadi yang terdampak 50 juta orang. Nah, tentu tidak hanya membahayakan kelangsungan ekonomi dan infrastruktur tetapi juga kelangsungan hidup masyarakat,” ujarnya, Rabu (10/1/2024).
Beragam ancaman yang mengintai kawasan Pantura Jawa tentu akan mempengaruhi keberlangsungan aktivitas ekonomi dan meningkatkan potensi bencana bagi jutaan penduduk yang berdiam di daerah tersebut.
Selain itu, fenomena degradasi di Pantura Jawa yang tidak tertangani diperkirakan juga akan mengancam keberadaan dari 70 Kawasan Industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 28 kawasan peruntukan industri, 5 wilayah pusat pertumbuhan industri, serta berbagai infrastruktur logistik nasional seperti bandara, jalur kereta api, hingga pelabuhan.
Menurut Airlangga, pembangunan giant sea wall sepanjang Pantura juga penting lantaran selama ini pembangunan tanggul yang hanya dilakukan separuh-separuh dan tidak menyeluruh sehingga kurang efektif. Adapun program giant sea wall ini akan masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN).
“Langkah berikut tentu perlu action untuk mewujudkan rencana pembangunan giant sea wall,” ucapnya.
Rencananya, pembangunan giant sea wall di pesisir Pantura Jawa akan dibangun dalam tiga fase dimana Fase A dan B akan menelan anggaran Rp164,1 triliun, sedangkan untuk Fase C belum diketahui total anggaran yang dibutuhkan.
Berdasarkan kajian yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk di kawasan Jakarta, pembangunan di Fase A berupa tanggul pantai, sungai, dan sistem pompa dan polder di wilayah pesisir utara DKI. Untuk Fase A saat ini sedang dikerjakan oleh Pemerintah melalui Kementerian PUPR bersama-sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan anggaran Rp16,1 triliun yang berasal dari Kementerian PUPR Rp10,3 triliun dan Pemprov DKI Jakarta Rp5,8 triliun.
Kemudian pembangunan Fase B yakni tanggul laut dengan konsep terbuka (open dike) pada sisi sebelah barat pesisir utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2030 dengan asumsi penurunan tanah/land subsidence tidak dapat dihentikan dengan rincian pembangunan tanggul dan jalan tol sebesar Rp91 triliun dan pengembangan lahan sekitar tanggul sekitar Rp57 triliun sehingga total anggarannya sebesar Rp148 triliun.
Selanjutnya di fase terakhir atau Fase C dilakukan dengan membangun tanggul laut pada sisi sebelah timur pesisir utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2040. Apabila laju penurunan tanah/land subsidence tetap terjadi setelah tahun 2040, maka konsep tanggul laut terbuka akan dimodifikasi menjadi tanggul laut tertutup. Untuk fase ini belum ada proyeksi kebutuhan anggaran.
“Di wilayah utara ini menjadi proyek strategis nasional pak presiden. Kalau di Jakarta tanggul masih terpisah-pisah, ini disatukan mulai dari wilayah Banten hingga Cirebon dan akan terintegrasi dan membuka akses langsung jalan tol dan kereta api, dan logistic cost kita semakin bersaing,” ucap Airlangga
Baca Juga: Mengebut Penyelesaian Tanggul Laut & Tol Atlantis Semarang 2024
Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo menambahkan skema pembiayaan tanggul raksasa tersebut tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tetapi skema Public-Private Partnerships (PPP) atau skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha (swasta).
“Nah itu nanti yang akan dikaji lebih lanjut dan jangan sampai nanti membebani APBN dengan adanya ada tanah-tanah timbul tadi bisa bekerja sama dengan swasta untuk bangun pemukiman baru atau bangun kegiatan baru dan bandara baru dan dari sanalah pendanaannya,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuturkan pembangunan giant sea wall dapat menjadi jawaban solusi atas fenomena kenaikan permukaan laut, hilangnya tanah, dan sekaligus juga menjadi jawaban atas kualitas hidup sebagian rakyat Indonesia yang masih mengenaskan.
Menurutnya, pembangunan giant sea wall perlu diwujudkan, terutama untuk menyelamatkan sekitar 50 juta masyarakat yang tinggal di pantai utara Jawa.
“Kita harus berkumpul, bersatu, segera kita percepat pembangunan giant sea wall ini untuk selamatkan bangsa Indonesia, terutama 50 juta rakyat kita yang hidup di pantai utara Jawa,” tuturnya.
Namun demikian, pembangunan giant sea wall memerlukan waktu panjang yang diperkirakan bisa mencapai 40 tahun. Hal itu merujuk pengalaman negara Belanda dalam membangun tanggul laut yang menghabiskan waktu selama 40 tahun.
Di sisi lain, pemerintahan di Indonesia hanya memiliki kekuasaan selama lima tahun, sehingga proyek jangka panjang ini belum juga direalisasikan. Padahal, wacana giant sea wall sudah mencuat sejak belasan tahun lalu. Oleh karena itu perlu komitmen pemerintah di masa datang untuk menyelesaikan proyek giant sea wall.
Selain itu, akan dibentuk gugus tugas percepatan tanggul laut raksasa yang bertugas untuk mengkaji dan mendorong pembangunan di pantai utara.
“Sekarang masalahnya, adakah pemimpin-pemimpin politik yang rela fokus berpikir, mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun? Ini kewajiban kita,” ujarnya.
Pilot Project
Prabowo meminta Universitas Pertahanan segera melakukan pilot project dengan membuat pemukiman murah di kawasan-kawan pemukiman yang rentan terendam air. Hal itu dilakukan dalam rangka mengantisipasi permukaan air laut Indonesia naik 25 cm setiap tahunnya.
Adapun permukiman tersebut berbentuk rumah panggung yang merupakan warisan nenek moyang dengan ketinggian 500 cm di atas genangan air laut. Selain itu, juga dibangun permukiman terapung. Rumah panggung dan terapung ini akan dibangun oleh PT PAL Indonesia (Persero) dan PT LEN Industri (Persero) serta tenaga ahli dari Universitas Pertahanan.
“Kami memiliki 2 prototipe rumah murah terapung yang nilainya Rp130 juta untuk 1 rumah sudah termasuk solar panel, tenaga surya, dan septitank sehingga bisa hidup tanpa tergantung PLN dan sanitasi yang bersih, dengan bio teknologi yang modern, mikroba dan sebagainya,” kata Prabowo.
Baca Juga: Tanggul Laut Jakarta, Proyek Setengah Hati para Penguasa
Pekerja menggunakan ekskavator untuk menyelesaikan pembangunan tanggul laut di Cilincing, Jakarta, Kamis (4/11/2021). - ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta agar pembangunan tanggul pantai dan giant sea wall di wilayah Pantura Jawa dilakukan dengan memperhatikan aspek ekologi. Salah satunya yakni dengan pembuatan kanal khusus agar tanaman mangrove bisa hidup dan menjaga ekosistem perairan.
Dia mencontohkan pembangunan giant sea wall di Jalan Tol Semarang - Demak yang semestinya tidak boleh ditutup semua dan harus tetap memberikan ruang laut untuk tanaman hidup seperti mangrove.
“Lumpur timbul tenggelam atau tanah timbul atau sedimentasi. Kemudian akibat arus nah itu lumpur timbul tenggelam di situ harus hidup mangrove. Lalu kemudian dia juga akan berinteraksi dengan yang namanya seagrass dan terus berinteraksi dengan koral. Ini satu subsistem yang jadi satu infrastruktur atau satu ekosistem yang enggak boleh diputus atau dipisah,” tuturnya.
Trenggono menambahkan potensi sektor perikanan sekitar 2,3 juta ton atau setara mencapai Rp45 triliun di di kawasan pantai utara Jawa. Pada pantai utara jawa ini juga ada 5 provinsi 28 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 43 juta dan memiliki panjang garis pantai 1.800 kilometer. Di sisi lain, kawasan tersebut terjadi penurunan muka tanah sekitar 1 cm hingga 20 cm dan banjir yang terjadi di pesisir sekitar 5 cm hingga 2 meter setiap tahun ketika iklim ekstrem.
(Annasa Rizki Kamalina, Alifian Asmaaysi, & Yanita Petriella)