RI Bakal Kuasai 61% Saham Freeport

Bahlil memerinci sejumlah penyesuaian yang dilakukan pemerintah dalam PP 96 untuk mengakuisisi Freeport yakni mengubah syarat perpanjangan kontrak perusahaan guna memaksimalkan keuntungan yang didapat bagi Indonesia.

Lukman Nur Hakim

19 Mar 2024 - 15.27
A-
A+
RI Bakal Kuasai 61% Saham Freeport

Area penambangan PT Freeport Indonesia (PTFI). Istimewa-PTFI

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah tengah berupaya memuluskan langkah untuk menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia (PTFI), salah satunya dengan mempercepat penyusunan revisi beleid yang akan mengakomodasi percepatan perpanjangan izin tambang perusaahaan asal Amerika Serikat tersebut.

Jika revisi beleid yang dimaksud, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara selesai, maka RI bakal menguasai 61% saham Freeport.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa dalam revisi PP tersebut, pemerintah akan melakukan penyesuaian untuk mewujudkan kepastian investasi yang berkelanjutan.

“Begitu PP 96 selesai, insyaallah kalau itu terjadi maka potensi penambahan saham Freeport untuk Republik Indonesia yang sudah 51% ke depan itu menjadi 61%. Artinya, Freeport bukan lagi milik orang lain, milik kita karena saham kita sudah 61%,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Senin (18/3/2024).

Saat ini, Indonesia melalui holding BUMN tambang MIND ID telah menggenggam 51% saham Freeport. Seiring dengan perpanjangan kontrak Freeport melalui revisi beleid tersebut, nantinya Indonesia akan menambah kepemilikan saham sebesar 10% di Freeport menjadi 61%. 

“Kami sudah rapat terbatas, dan kami akan percepat proses keputusannya. Jadi PP 96 ini, kami melakukan penyesuaian-penyesuaian, percepatan-percepatan dalam rangka memberikan kepastian investasi yang berkelanjutan,” tuturnya.

Baca juga:

Etape Krusial Indonesia Jadi Pengendali Tambang Grasberg, Papua

Cerita Bos Freeport Bertemu Jokowi Tiga Kali Bahas Relaksasi

Freeport-McMoRan's Strategies Facing Indonesian Govt Challenges

ESDM Setujui RKAB Tambang Freeport 2024—2026, Izin Ekspor Dikaji

Ancang-Ancang Agresif Freeport Garap Tambang Kucing Liar

Bahlil memerinci sejumlah penyesuaian yang dilakukan pemerintah dalam PP 96 untuk mengakuisisi Freeport yakni mengubah syarat perpanjangan kontrak perusahaan guna memaksimalkan keuntungan yang didapat bagi Indonesia.

“Terkait dengan syarat perpanjangan yang di dalamnya adalah paling cepat 5 tahun kita ubah, karena ini terintegrasi dengan smelter. Kedua, karena itu 5 tahun, kita punya produksi Freeport tahun 2035 itu sudah mulai menurun, sementara kita eksplorasi underground minimal 10 tahun,” ujarnya.


Kendati demikian, Bahlil menekankan bahwa nantinya aturan tersebut tidak hanya diberlakukan spesifik kepada suatu perusahaan saja, tetapi BKPM akan akan menerapkan asas perlakuan sama rata (equal treatment) guna mewujudkan ekosistem investasi yang berkelanjutan di Tanah Air.

Adapun, berdasarkan Pasal 109 PP No. 96/2021, permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam atau batu bara diajukan kepada menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan operasi produksi.

Bila merujuk pada aturan tersebut, maka izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport yang berakhir pada 2041, seharusnya baru dapat diproses paling cepat pada 2036.

Tak bisa dimungkiri, setelah Indonesia melalui PT Inalum Indonesia berhasil menguasai saham mayoritas PTFI sebesar 51,23 persen—yang ditandai dengan diserahkannya IUPK operasi produksi pada Juli 2018—perpanjangan izin setelah 2041 bisa dibilang menjadi penentu bagi Indonesia untuk bisa mengendalikan tambang Grasberg di Papua.

Seperti halnya proses mendapatkan perpanjangan izin masa operasi 2x10 tahun setelah berakhirnya kontrak karya (KK) pada 2021, untuk memperoleh perpanjangan izin operasi setelah 2041 juga akan melalui proses yang tidak jauh berbeda.

Adapun, dikutip dari Antara, Bahlil, optimistis dapat memenuhi target realisasi investasi tahun ini yang mencapai Rp1.650 triliun. Terpenuhinya realisasi investasi tersebut, bisa diwujudkan apabila tetap memperhatikan situasi perekonomian dunia yang menjadi tantangan bagi Indonesia. “Bisa tercapai dengan melihat perkembangan ekonomi global,” katanya.


Sebagai gambaran, untuk realisasi investasi pada 2023, pihaknya berhasil memperoleh sebesar Rp1.418 triliun atau melampaui target yang ditetapkan Presiden Jokowi sebesar Rp1.400 triliun (101,3%) dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang.

Secara terperinci, capaian realisasi investasi sepanjang Januari—Desember 2023 itu tumbuh 17,5% secara tahunan (year on year) dibandingkan capaian 2022 yang mencapai Rp1.207,2 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Ibeth Nurbaiti

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.