Bisnis, JAKARTA – Jepang meminta pengecualian atas larangan ekspor batu bara yang diterapkan Indonesia mulai 1 hingga 31 Januari 2022, dengan alasan jenis batu bara yang diekspor ke negara itu berbeda dengan yang dipasok ke PLN.
Dilansir Tempo, Rabu (5/1/2022), permintaan itu disampaikan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji melalui surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif tertanggal 4 Januari 2022.
Menurutnya, Jepang selama ini mengimpor batu bara berkalori tinggi atau high calorific value (HCV) dari Indonesia. Jenis ini berbeda dengan batu bara berkalori rendah (low calorific value) yang dipasok ke PLN. Kenji mengatakan ekspor HCV ke Jepang tidak memiliki dampak signifikan terhadap pasokan batu bara ke PLN.
"Oleh karena itu, saya berharap larangan ekspor batu bara ke Jepang bisa segera dihapus," tulis Kenji.
Dia mengatakan larangan ekspor batu bara membuat izin ekspor komoditas itu ke Jepang belum bisa diterbitkan dan kargo yang akan mengangkut pun tertahan di pelabuhan sejak 1 Januari. Berdasarkan laporan perusahaan perkapalan Jepang, Kenji menyebutkan setidaknya ada lima kapal yang akan mengangkut batu bara ke negaranya sedang menunggu keberangkatan. Oleh sebab itu, dia berharap Pemerintah Indonesia bisa sesegera mungkin menerbitkan izin keberangkatan secara khusus untuk kelima kapal yang sudah siap berlayar ke Jepang itu.
Kenji mengatakan industri di Jepang secara rutin mengimpor batu bara hampir 2 juta ton per bulan dari Indonesia untuk pembangkit listrik dan manufaktur. Larangan ekspor secara mendadak ini, lanjutnya, memiliki dampak yang serius terhadap kegiatan ekonomi dan aktivitas harian masyarakat Jepang.
Kenji memahami bahwa larangan ekspor ini terbit karena kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik di Indonesia. Namun, dia juga menyebut permintaan listrik di Jepang juga sedang tinggi di tengah musim dingin, sekalipun ada beberapa alternatif batu bara dan gas alam cair (LNG) yang bisa diperoleh pada masa depan.
Kenji sangat mengapresiasi rencana evaluasi Pemerintah Indonesia bila nantinya Indonesia memberi perhatian pada aspirasi Jepang, termasuk menggelar diskusi lebih lanjut dengan dunia usaha dari Jepang guna menjaga hubungan ekonomi yang telah terjalin erat antara kedua belah pihak.