Ribut Biaya Haji, Bagaimana Dana Jemaah Dikelola Selama Ini?

Keuntungan investasi menjadi nilai manfaat dana haji yang digunakan untuk menutupi kekurangan biaya perjalanan yang disetorkan oleh jemaah.

Rayful Mudassir

24 Jan 2023 - 20.24
A-
A+
Ribut Biaya Haji, Bagaimana Dana Jemaah Dikelola Selama Ini?

Calon Jamaah Umroh menunggu kepastian untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (27/2/2020).

Bisnis, JAKARTA - Pengelolaan dana haji menjadi sorotan usai Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya perjalanan haji 1444 H/2023 sebesar Rp69,19 juta. Lalu, bagaimana dana jemaah dikelola selama ini?


Peningkatan biaya perjalanan haji menjadi salah satu tawaran Kemenag untuk menciptakan keberlanjutan nilai manfaat dari dana haji. Namun begitu, angka tersebut belum mencapai final.


Sejatinya, besaran dana Rp69,19 juta hanya 70 persen dari usulan rerata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang mencapai Rp98,89 juta. Sementara itu sisanya yakni Rp29,70 juta atau 30 persen menggunakan nilai manfaat hasil pengelolaan dana jemaah haji.


BACA JUGA: Mengurai Sebab Musabab Tingginya Biaya Perjalanan Haji


Kocek dari jemaah tersebut bakal digunakan untuk biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp33,97 juta, akomodasi di Makkah (Rp18,76 juta), akomodasi di Madinah (Rp5,60 juta). living cost (Rp4.08 juta), Visa (Rp1.22 juta) dan paket layanan masyair senilai Rp5,54 juta. 


Selama ini, calon jemaah haji harus mengantre puluhan tahun agar mendapat giliran ke Makkah. Sebab, besarnya minat berhaji masyarakat muslim Indonesia tidak sebanding dengan kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi. 


Tahun ini, Indonesia mendapat kuota haji untuk 221.000 orang jemaah. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan daftar tunggu calon haji Indonesia yang mencapai 5,26 juta orang. 



Situs Kementerian Agama mencatat waktu tunggu jemaah haji asal Indonesia bervariasi tergantung daerah. Adapun masa tunggu paling lama dialami oleh jemaah asal Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan mencapai 97 tahun.  


Lama waktu tunggu jemaah haji membuat dana yang telah disetor kepada perbankan, dikelola oleh Negara. Pemerintah membentuk lembaga bernama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). 


Dalam keterangan tertulis akhir pekan lalu, BPKH mencatat dana haji telah mencapai Rp166,01 triliun per Desember 2022 atau meningkat 4,56 persen dibandingkan saldo pada 2021 sebesar Rp158,79 triliun. 

Peningkatan dana kelolaan haji berbanding lurus dengan target nilai manfaat yang diperoleh BPKH tahun 2022 yang melampaui target dengan realisasi Rp10,08 triliun.

Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan bahwa 70 persen atau sekitar Rp116,2 triliun dari total setoran jemaah diinvestasikan pada instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sisanya, yakni 30 persen ekuivalen Rp49,8 triliun ditempatkan di deposito perbankan syariah.

Fadlul menjelaskan bahwa sebesar 30 persen tersebut telah mendapatkan konfirmasi dari LPS bahwa setiap dana yang ditempatkan di bank oleh calon jemaah haji dijamin oleh LPS per calon jemaah. Dari investasi tersebut, lembaga pengelola mendapatkan imbal hasil sekitar 6,28 persen. 


Keuntungan investasi menjadi nilai manfaat dana haji yang digunakan untuk menutupi kekurangan biaya perjalanan yang disetorkan oleh jemaah.

"Hasil investasi 6,28 persen itu adalah total kombinasi antara 70 persen SBSN dan 30 persen investasi atau penempatan deposito di perbankan. Secara yield, sebenarnya ini di atas total," katanya di Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Di samping itu, BPKH juga baru saja merampungkan investasi langsung di Bank Muamalat. Meski demikian tidak ada penjelasan dari Fadlul terkait langkah tersebut. 

Dia menekankan bahwa pengelolaan investasi dana haji dilaksanakan dengan bijaksana (prudent), di mana pengelolaan surat berharga syariah negara sudah terotomatis dijamin oleh negara.

Selain itu, Fadlul membantah adanya investasi langsung dana haji untuk proyek infrastruktur. Dia mengungkapkan bahwa BPKH mendapatkan amanat dari komisi VIII DPR untuk mengedepankan investasi di luar dari surat berharga, salah satunya Bank Muamalat. 

BELUM FINAL

Di sisi lain, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa usulan rerata biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 1444 H/2023 Masehi masih menjadi kajian yang dibahas di Pemerintahan. 

Oleh sebab itu, Kepala Negara mengaku bahwa pemerintah masih mengkalkulasi ragam pertimbangan untuk menetapkan kebijakan tersebut.

“Biaya haji masih dalam proses kajian itu belum final,” ujarnya kepada wartawan usai meninjau Proyek Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT), Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023). 

Orang nomor satu di Indonesia ini pun mempertanyakan sikap masyarakat yang kontra dengan rerata biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp69,19 juta tersebut. “Belum final sudah ramai. Ini masih dalam proses kajian masih dalam proses kalkulasi,” pungkasnya. (Rika Anggaeni & Akbar Evandio)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rayful Mudassir

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.