Bisnis, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran Pemilu 2024 terhitung sejak 2022-2024 mencapai Rp49,5 triliun atau hampir Rp50 triliun.
Sri Mulyani telah mengalokasikan anggaran pemilu sejak dua tahun lalu. Sepanjang 2022 hingga 2024, alokasi untuk pesta demokrasi lima tahunan ini mencapai Rp71,3 triliun.
Dia menuturkan alokasi anggaran Pemilu pada APBN 2022 senilai Rp3,1 triliun, realisasi penggunaan anggaran pemilu pada 2023 mencapai Rp29,9 triliun, dan realisasi tahun ini senilai Rp16,5 triliun. Artinya, Sri Mulyani telah membelanjakan Rp49,5 triliun untuk Pemilu 2024 dan masih tersisa Rp21,8 triliun.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkapkan realisasi anggaran Pemilu 2024 sepanjang tahun ini atau hingga 12 Februari 2024 mencapai Rp16,5 triliun. Menurutnya, penyerapan anggaran ini belum seluruhnya, atua baru 43,2% dari pagu yang senilai Rp38,3 triliun. Terbesar, belanja dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“KPU dan Bawaslu membelanjakan Rp16,2 triliun untuk berbagai pelaksanan Pemilu 2024,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (22/2/2024).
Secara perinci, Bendahara Negara menjelaskan belanja melalui KPU dan Bawaslu meliputi pembentukan badan Adhoc, pengawasan penyelenggaraan pemilu, pemungutan dan perhitungan suara.
Selain itu juga untuk pengelolaan hingga dokumentasi logistik, pengawasan masa kampanye, pemutakhiran data pemilu, perencanan progam & anggaran serta pengawasan penetapan hasil pemilu.
Bukan hanya KPU dan Bawaslu yang belanja dari pos anggaran pemilu, namun terdapat 14 Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya yang menghabiskan Rp300 miliar anggaran pemilu tahun ini.
Mulai dari pengamanan dari kepolisian, penanganan pelanggaran kode etik, diseminasi informasi, pembentukan pos pemilu, serta perumusan kebijakan dan pengelolaan konten.
Bansos Sampai Juni
Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati, menyiapkan anggaran senilai Rp17,5 triliun untuk belanja bantuan sosial (bansos) beras, daging ayam, dan telur untuk periode Januari hingga Juni 2024.
Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata mengungkapkan bantuan tersebut diberikan untuk masyarakat kelas bawah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencapai 18,8 juta keluarga. Sementara itu, keluarga yang memiliki balita stunting akan mendapatkan tambahan bantuan berupa daging ayam dan telur.
“Bansos beras, daging ayam, telur ini sampai dengan Juni [2024], ini anggarannya [total] Rp17,5 triliun,” urainya.
Terkait kelanjutan bantuan untuk paruh kedua tahun ini, Isa menekankan penyaluran bansos akan dilakukan review setelah tiga bulan pertama.
Baca Juga : Transaksi Berjalan RI Kembali di Jalur Defisit
Selain bansos pangan, pemerintah juga akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) Rawan Pangan untuk tiga bulan pertama pada awal 2024.
Isa mengaku telah menyiapkan anggaran senilai Rp11,3 triliun untuk bantuan yang merupakan kelanjutan dari BLT El Nino.
“Anggaran sudah disiapkan dari cadangan belanja bansos yang memang sudah disiapkan setiap tahun-tahun anggaran,” jelasnya.
Baca Juga : PR Besar Ketahanan Ekonomi Eksternal
Pemerintah pun sejak awal 2024 telah gencar menyalurkan bansos beras 10 kg di seluruh wilayah Indonesia. Meski demikian, penyaluran bansos sempat terhenti sekitar satu minggu pada pekan Pemilu 2024.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jokowi mengungkapkan penyaluran bansos beras 10 kg dilakukan untuk mengatasi kelangkaan stok dan kenaikan harga beras.
Menurutnya, faktor perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu berdampak pada gagal panen. Sehingga produksi yang berkurang menyebabkan komoditas yang menjadi makanan pokok bagi mayoritas masyarakat di Indonesia mengalami kenaikan harga.
“Maka, pemerintah membantu bantuan beras ini agar meringankan ibu dan bapak semuanya. Karena harganya naik tadi,” kata Jokowi saat melakukan Penyerahan Bantuan Pangan Beras Cadangan Pangan Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gedung Kawasan Pertanian Terpadu Kota Tangerang Selatan, Senin (19/2/2024).