Free

Rincian Tuntutan Buruh Beserta Alasannya pada May Day 2024

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia punya dua tuntutan utama. Hal tersebut berdasarkan sembilan alasan.

Afiffah Rahmah Nurdifa

2 Mei 2024 - 15.47
A-
A+
Rincian Tuntutan Buruh Beserta Alasannya pada May Day 2024

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan gedung bertingkat di Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti.

Bisnis, JAKARTA – Demonstrasi pada Hari Buruh atau May Day 2024 kemarin, Rabu (1/5/2024) menyisakan berbagai permintaan para pekerja. Ada berbagai tuntutan yang sudah dipersiapkan sebelum aksi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, mengatakan setidaknya ada dua tuntutan utama. Semuanya adalah pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan hostum atau hapus outsourcing tolak upah murah.

Aksi dan tuntutan dilakukan dengan berlandaskan sembilan alasan. Pertama, KSPI menilai upah minimum kembali pada konsep upah murah.

Baca juga: Kala Pemerintah Gandeng Pengembang Bangun Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Kedua, faktor outsourcing seumur hidup, karena tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh outsourcing. Adapun, pembatasannya diatur dalam peraturan pemerintah.

"Itu artinya, negara memposisikan diri sebagai agen outsourcing," kata Said dalam siaran pers, Selasa (30/4/2024).

Ketiga, KSPI juga menyoroti kontrak yang berulang-ulang, bahkan bisa 100 kali kontrak. Dia menuturkan yang dimaksud kontrak seumur hidup, karena dikontrak berulang kali meskipun ada pembatasan 5 tahun.

Keempat, pesangon yang murah. Said membeberkan dalam aturan sebelumnya seorang buruh ketika terkena PHK (pemutusan hubungan kerja), bisa mendapatkan kali pesangon. Saat ini hanya mendapatkan 0,5 kali. 

Kelima, tentang PHK yang dipermudah. Keenam, pengaturan jam kerja yang fleksibel. Ketujuh, pengaturan cuti. Hal ini menindaklanjuti tidak adanya kepastian upah, khususnya bagi buruh perempuan yang akan mengambil cuti haid atau cuti melahirkan.

 

 

Kedelapan, adalah tenaga kerja asing. Dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (UU) yang menjadi UU, diatur boleh bekerja dulu baru diurus administrasinya sambil jalan. Terakhir, terkait dihilangkannya beberapa sanksi pidana dari UU Nomor 13 Tahun 2003 yang sebelumnya, di omnibus law cipta kerja dihapuskan.

Sementara itu, terkait dengan hostum, semenjak adanya UU Cipta Kerja, banyak perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan tetap yang kemudian diganti karyawan outsourcing dengan upah murah. 

"Penggunaan outsourcing dan kontrak sudah masif di seluruh Indonesia," tegasnya.

Di samping itu dengan UU Cipta Kerja, kebijakan upah di Indonesia menjadi kebijakan upah murah.

"Hampir empat tahun yang lalu kenaikan upah selalu di bawah inflasi. Bahkan di beberapa kota industri kenaikan upahnya nol persen," kata Iqbal.

Baca juga: Buruh Demo Besar-besaran Besok 1 Mei, Ini Sederet Tuntutannya

Dia mencontohkan pada 2024, kenaikan upah di Kabupaten Tangerang 1,64%, Kabupaten Bekasi 1,59%, dan Kabupaten Karawang 1,57%. Kenaikan tersebut di adalah di bawah nilai inflasi 2024 sebesar 2,8% dan di bawah angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%.

"Kebijakan upah murah ini mengakibatkan upah riil dan daya beli buruh turun sebesar 30-40%. Dengan kata lain, dalam 5 tahun terakhir, upah riil buruh turun dan tidak ada kenaikan upah. Padahal pertumbuhan ekonomi rata-rata naik 5%," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.