Risiko-Risiko yang Menghantui Penyaluran Kredit Bank Digital ke Fintech Lending

Penting bagi bank untuk memiliki pemahaman yang baik atas proses bisnis mitra, memilih mitra yang tepat dan mematuhi regulasi yang berlaku, serta menerapkan skema mitigasi risiko yang memadai.

Annisa Sulistyorini

8 Apr 2024 - 11.19
A-
A+
Risiko-Risiko yang Menghantui Penyaluran Kredit Bank Digital ke Fintech Lending

Bisnis, JAKARTA – Kemitraan yang dilakukan bank digital dengan fintech lending (P2P lending) melalui skema channeling nyatanya memiliki berbagai risiko. Perlu antisipasi agar dampak negatif tersebut bisa diminimalisasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan bahwa risiko tersebut umumnya berasal dari internal dan faktor internal.

"Dari sisi internal, diperlukan penguatan untuk terus mempertajam kapabilitas credit scoring yang dimiliki," ujarnya dalam jawaban tertulis belum lama ini.

Dian menjelaskan bahwa dari sisi eksternal, dampak perekonomian global yang masih volatile dan fenomena higher for longer atau suku bunga tinggi yang berlangsung lebih lama memiliki implikasi signifikan terhadap penurunan nilai aset keuangan.

Baca juga: Adu Strategi Bank Dongkrak Jumlah Nasabah, Siapa Terbesar?

Selain itu, faktor ini juga menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang tinggi dan semuanya dapat menyebabkan penurunan nilai aset keuangan.

"Kondisi ini menuntut perbankan yang bermitra dengan perusahaan fintech untuk mempertimbangkan kebijakan manajemen risiko yang lebih ketat dan inovasi dalam teknologi untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional," jelas Dian.

Menurut Dian, untuk mengantisipasi risiko dalam skema channeling bersama fintech lending, penting bagi bank untuk memiliki pemahaman yang baik atas proses bisnis mitra, memilih mitra yang tepat dan mematuhi regulasi yang berlaku, serta menerapkan skema mitigasi risiko yang memadai.

Regulator tidak tinggal diam terkait hal tersebut. Dian menjelaskan bahwa OJK mengedepakan regulasi yang fleksibel untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.



Lalu, penggunaan regulatory sandbox dan innovation office di sisi industri fintech untuk memantau dan menguji inovasi dengan aman serta pembuatan keterampilan dan kapabilitas baru dalam manajemen risiko dan pengawasan.

"Selain itu, penyesuaian regulasi perlindungan konsumen dan koordinasi antara regulator nasional dan internasional juga penting untuk memastikan bahwa fintech lending beroperasi dalam kerangka yang aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat," jelasnya.

Terkait dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) sejumlah bank digital sepanjang tahun lalu, Dian menyatakan NPL perbankan secara industri menunjukkan perbaikan yang solid usai pandemi Covid-19 hingga saat ini, sejalan dengan pemulihan ekonomi digital.

Tak terkecuali pada bank-bank digital, yang dinilainya masih dalam batas wajar dan cenderung membaik. Berdasarkan penelusuran Bisnis, beberapa bank digital mencatatkan kenaikan rasio NPL, tetapi masih di bawah threshold yang ditetapkan regulator.

Baca juga: Sejumlah Risiko Intai Penyaluran Kredit Bank Digital ke Fintech Lending

BCA Digital misalnya, mencatatkan NPL gross sebesar 1,10% pada 31 Desember 2023 dari 0,09% pada periode yang sama tahun sebelumya. NPL nett juga naik dari 0,04% menjadi 0,21%.

Allo Bank juga mencatatkan peningkatan NPL gross dari 0,01% menjadi 0,08%, sedangkan NPL net naik dari 0,01% menjadi 0,05% pada akhir tahun lalu.

Kendati demikian, sejumlah bank digital juga mencatatkan perbaikan kualitas pembiayaan dengan penurunan NPL, di antaranya Bank Jago yang membukukan NPL gross sebesar 0,84% dari 1,82% dan NPL net dari 0,55% menjadi 0,05%.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau NPL nett Bank Neo Commerce turun dari 2,05% pada 2022 menjadi 0,95% pada 2023.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.