Bisnis, JAKARTA — Rencana pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara secara global buyar sejak Perjanjian Paris ditandatangani pada 2015. Sebanyak 76 persen rencana pembangunan pembangkit tersebut dibatalkan.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Guterres telah menyerukan 'tidak ada batu bara baru pada tahun 2021', sedangkan Presiden COP (Conference of the Parties) Designate Alok Sharma telah menyerukan agar COP26 pada November 2021 untuk 'mengirim batu bara ke dalam sejarah'. COP26 memberi momen ideal bagi pemerintah untuk mematikan keran konstruksi batu bara baru.
COP26 adalah konferensi perubahan iklim PBB tahunan berikutnya. COP adalah singkatan dari Conference of the Parties dan konferensi tingkat tinggi tersebut akan dihadiri oleh negara-negara yang menandatangani Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC)–sebuah perjanjian yang mulai berlaku pada 1994.
KTT COP Ke-26 akan diselenggarakan bersama antara Inggris dan Italia. Konferensi akan diadakan di Glasgow mulai 1—12 November 2021, setahun lebih lambat dari yang direncanakan karena penundaan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.
Sejak 2015, 44 pemerintah (27 di OECD/Organisation for Economic Co-operation and Development & Uni Eropa, 17 negara lain) telah berkomitmen untuk tidak memiliki pembangkit batu bara yang baru.
“Kami menemukan bahwa lebih dari 40 negara [delapan di OECD & UE, 32 negara lain] tidak memiliki proyek apa pun dalam jalur pra-konstruksi dan berada dalam posisi di mana mereka dapat dengan mudah berkomitmen untuk 'tidak ada batu bara baru',” katanya seperti dikutip dari laman www.e3g.org, Senin (15/9/2021).
Secara global, 1.175 GW proyek pembangkit listrik tenaga batu bara yang direncanakan telah dibatalkan sejak 2015 yang didukung oleh tren pasar yang semakin cepat telah digabungkan dengan kebijakan baru pemerintah dan penentangan masyarakat sipil yang berkelanjutan terhadap batu bara.
SEBELUM 2025
Sementara itu, Institute for Essential Service Reform mendorong pemerintah dan PT PLN (Persero) untuk menghentikan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebelum 2025 untuk mencapai zero emission pada 2050.
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menerangkan bahwa energi listrik di dalam negeri telah melebihi kapasitas. Di sisi lain pemerintah juga menargetkan bauran energi terbarukan 23 persen pada 2025. Target itu harus dibarengi dengan penambahan 14 GW hingga 16 GW pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).
“Dan meningkatkan bauran energi terbarukan yang lebih tinggi yakni 40 - 45 persen sampai dengan 2030. Maka PLN dan pemerintah perlu melakukan penghentian pembangunan PLTU baru sebelum 2025,” katanya kepada Bisnis, Selasa (14/9/2021).
Fabby menerangkan 90 persen dari 35.000 Mw target kapasitas energi dalam negeri telah menyelesaikan kontraknya, sedangkan sisanya masih dalam tahapan perencanaan.
Untuk itu, dia menyarankan PLN tidak melanjutkan pembangunan PLTU yang belum kontrak. Selain itu, IESR juga meminta agar perusahaan listrik tidak memberikan dispensasi lagi bagi PLTU yang telah meneken kontrak purchase agreement (PPA) tetapi belum memulai konstruksi.
“Untuk yang sudah konstruksi, direnegosiasikan untuk diturunkan pembayaran kapasitasnya pada ketentuan take or pay,” terangnya.
Dia memperkirakan pemerintah bakal menghentikan pembangunan PLTU apabila target 35 Gw listrik telah tercapai. Sejumlah proyek pembangkit ini juga akan mulai beroperasi komersial atau commercial operation date/COD pada 2024— 2025.
Sebelumnya, Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya mengatakan bahwa ke depan pemerintah terus mendorong strategi energi nasional ke arah pemanfaatan energi baru terbarukan.
“Ini yang sedang ditunggu pembahasan RUPTL PLN 2021—2030 di mana pembahasan ini mendorong adanya RUPTL yang green,” katanya saat webinar, Senin (13/9/2021).
Dia menyebutkan bahwa komitmen tersebut mengartikan bahwa pembangunan EBT akan lebih tinggi dibandingkan pembangkit listrik berbahan fosil selama 10 tahun ke depan.
Selain itu, 51,6 persen komposisi pembangkit yang akan dibangun baik oleh PLN maupun melalui skema produsen listrik swasta (independent power producer/IPP) akan berbasis energi terbarukan.