RUU PPSK: Burden Sharing Kapan Saja—Gubernur BI Nonpolitikus

Pemerintan dan DPR akhirnya menyepakati RUU PPSK pada Kamis (8/12/2022). Ada beberapa aturan yang berubah dari Omnibus Law Keuangan tersebut.

Jaffry Prabu Prakoso

9 Des 2022 - 09.54
A-
A+
RUU PPSK: Burden Sharing Kapan Saja—Gubernur BI Nonpolitikus

JAKARTA – Pemerintah dan panitia kerja Komisi XI DPR RI telah menyepakati dan menandatangani Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor (RUU PPSK) untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam Rapat Paripurna.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa hadirnya RUU PPSK sangat penting guna memperkuat sektor keuangan domestik. 

Adanya RUU tersebut diharapkan dapat membuat sektor keuangan berjalan secara optimal dalam menjalankan perannya dan mendorong roda perekonomian masyarakat.

Selain itu, bendahara negara itu menilai RUU ini sangat tepat waktu dan relevan. Pasalnya, dinamika global dan domestik saat ini masih dipenuhi ketidakpastian sehingga perlu diantisipasi dan direspon oleh Indonesia, termasuk ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan.


Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan usai pengesahan RUU PPSK di kompleks DPR RI, Kamis (8/12/2022). JIBI/Wibi Pangestu Pratama. 


Lebih lanjut dia menyampaikan, pemerintah sependapat dengan DPR bahwa RUU ini merupakan reformasi yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi dalam negeri secara berkelanjutan dan merata di pelosok NKRI.

“Kami siap untuk mengawal sampai tingkat II di paripurna,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (8/12/2022).

Setidaknya ada beberapa pasal yang disoroti. Salah satunya terkait berbagi beban atau burden sharing antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) yang bisa berlaku kapan saja. 

Padahal, metode ini berlaku di saat darurat, contohnya ketika awal Covid-19 melanda karena Negara khawatir kesulitan mendapat pendanaan dari ekonomi global yang bergejolak.

Sri menyampaikan bahwa pemberlakuan skema berbagi beban dalam RUU PPSK tidak akan menimbulkan moral hazard.

Berdasarkan Pasal 36A RUU PPSK yang diterima Bisnis pada Kamis (8/12/2022), BI berwenang untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan dalam kondisi krisis yang membahayakan perekonomian nasional.

Baca juga: Pengesahan Draf Omnibus Law Keuangan Diwarnai Kritik

Sri Mulyani mengatakan bahwa situasi krisis dalam hal ini harus dideklarasikan oleh presiden, seperti saat awal pandemi Covid-19 lalu.

“Krisis itu harus dideklarasikan, jadi ini tidak akan menimbulkan moral hazard, setiap kali pemerintah ada defisit, terus nanti minta burden sharing, seperti kita lihat di dalam UU No. 2/2022, definisi krisis itu dideklarasikan oleh presiden,” jelasnya.

Sri menjelaskan bahwa penerapan burden sharing sebagaimana yang diatur dalam RUU PPSK akan diterapkan dengan protokol yang sangat ketat dan secara kredibel.

Dengan berlakunya aturan ini, jika kembali terjadi krisis yang mengancam sektor keuangan, maka pemerintah tidak akan harus kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang seperti saat pandemi Covid-19.

“Yang paling penting dalam pasal ini adalah definisi krisis, supaya bagaimana dia tidak mudah di-abuse seperti saya sampaikan tadi agar tidak disalahgunakan, di mana oh setiap saat ini krisis, oh boleh dipake dong [burden sharing],” tuturnya. 

Politikus Tak Bisa jadi Gubernur BI

Pasal lain yang menjadi sorotan pada saat pembahasan adalah politikus yang bisa menjadi Gubernur BI. Aturan sebelumnya melarang soal ini. Setelah beberapa kali dibahas, peluang itu ditutup.

Baca juga: Baca juga: Tanda Tanya Besar Omnibus Law Keuangan 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengaku lega dengan dibatalkannya ketentuan terkait anggota partai politik dapat masuk ke jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam omnibus law keuangan. 

Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef M. Rizal Taufikurahman mengatakan bahwa sudah seharusnya Dewan Gubernur BI independen, tidak berkaitan dengan parpol tertentu.

Menurutnya, Dewan Gubernur BI sudah seharusnya dari kalangan profesional, tidak ada kaitan dan relasi dengan keanggotaan partai politik, apalagi politisi partai tertentu.

Pasalnya, dalam mengambil keputusan-keputusan kebijakannya, bank sentral harus independen dan tidak diintervensi oleh pihak manapun.

“Tidak diintervensi oleh pihak manapun, apalagi kepentingan partai politik,” katanya kepada Bisnis, Kamis (8/12/2022). (Ni Luh Anggela dan Maria Elena)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.