RUU TPKS Adu Cepat Dengan Kasus Kekerasan Seksual Berikutnya

kasus kekerasan seksual di Indonesia kian memprihatinkan, Kehadiran UU yang mengatur soal sanksi bagi pelaku kekerasan seksuan merupakan hal sedang dinantikan.

Tim Redaksi

16 Des 2021 - 16.24
A-
A+
RUU TPKS Adu Cepat Dengan Kasus Kekerasan Seksual Berikutnya

Ilustrasi

Bisnis, JAKARTA - Kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Bandung, Jabar, dan kasus bunuh diri seorang wanita di dekat makam ayahnya di Mojokerto, Jatim, mendapat perhatian luas publik.

Dua kasus tersebut, bersama kasus sejenisnya lainnya, menjadi pendorong mendesaknya Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur sanksi pidana bagi tindak pidana kekerasan seksual.

,Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan menilai para pelaku tidak hanya harus dijerat hukuman maksimal hingga kebiri. Lebih dari itu, untuk memutus mata rantai potensi pelecehan seksual, pelaku juga harus dibatasi mobilitas fisik dan mobilitas sosialnya.

"Pelaku kejahatan kekerasan seksual harus menanggung beban jangka panjang, sebagai bentuk pertanggungjawaban jawaban sosial, karena korban kejahatan kekerasan seksual harus menanggung dampak jangka panjang," ujar Farhan dalam keterangan persnya, Senin (13/12/2021).

Kasus yang terungkap belakangan dinilai menjadi momentum untuk segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

"Jadi momentum ini menjadi pas dengan upaya mempercepat pengesahan RUU TPKS karena akan menumbuhkan kesadaran hukum dalam pikiran kita, secara proporsional,"ujarnya.

Ilustrasi/Antara

Dia menambahkan, dalam kasus di Bandung, pihak yang perlu dihakimi adalah pelaku, bukan pesantrennya. Lalu bagaimana tanggung jawab lembaga tersebut?

"Dalam RUU TPKS ada pasal pemulihan korban, yang programnya melibatkan lembaga tempat kejadian, dalam hal ini pesantren tersebut," terang Farhan.

Farhan menilai, dari semua pemberatan hukuman, mulai penjara sampai kebiri kimia, ada satu hal yang belum diberlakukan yaitu pembinaan dan rehabilitasi bagi pelaku setelah menjalani hukuman.

"Rehabilitasi dan pembinaan kepada pelaku, akan memberi ketentuan pembatasan mobilitas fisik dan mobilitas sosial pelaku. Tujuannya untuk memberikan efek jera, bahwa perilaku kekerasan seksual akan membawa dampak jangka panjang kepada kehidupan para pelaku tersebut," ujar Farhan.

Sayangnya, pidana kekerasan seksual tidak termasuk kategori extraordinary crime. Sehingga aturan hukumnya tidak bisa berlaku surut. Akibatnya, perilaku kejahatan kekerasan seksual tidak bisa diusut sampai ke masa lalu.

Gugus Tugas RUU TPKS

Terkait payung hukum yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) sudah menginisiasi pembentukan gugus tugas. Tim gugus tugas tersebut dibentuk demi percepatan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). 

Ilustrasi/ksp

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jaleswari Pramodhawardani gugus tugas ini terdiri atas lintas kementerian/lembaga. Anggota gugus tugas adalah KSP, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kejaksaan Agung, dan Polri.

"Gugus tugas juga melibatkan stakeholders dari berbagai unsur, mulai masyarakat sipil, akademisi, hingga media," ujar Jaleswari, dilansir dari Tempo, Sabtu (11/12/2021).

Melalui gugus tugas pemerintah berjanji mengawal pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang dengan melakukan koordinasi di seluruh tingkat.  

"Semoga RUU TPKS ini dapat terus disetujui di langkah-langkah formil berikutnya dan menjadi harapan, jawaban, dan sandaran bagi para korban,” ujar Jaleswari yang juga Wakil Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas.

RUU TPKS masuk ke DPR pada 2016 setelah sebelumnya Komnas Perempuan menginisiasi pentingnya aturan yang spesifik mengenai kejahatan kekerasan seksual pada 2012.

Tarik ulur di DPR periode 2014-2019 membuat RUU TPKS tak kunjung disahkan. RUU TPKS yang sempat mengambang akhirnya masuk Prolegnas lagi pada Januari 2021. Setelah melewati berbagai dinamika politik, badan legislasi DPR akhirnya memutuskan RUU TPKS sebagai RUU usulan DPR pada rapat pleno Baleg, Rabu, 8 Desember 2021.

Pendukung dan Bukan Pendukung Draf RUU

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah disahkan pada Rabu (8/12/2021). meskipun fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan penolakan. Sementara itu, fraksi Partai Golkar minta penundaan, dan fraksi PPP memberikan catatan khusus. Fraksi PPP meminta agar di dalam RUU juga diatur soal pidana seksual tanpa kekerasan.  

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Atgas mengemukakan ada enam fraksi yang telah menyetujui pengesahan RUU TPKS itu tanpa sanggahan maupun catatan khusus. Keenam fraksi tersebut berasal dari PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, PKB, PAN, Partai Demokrat dan NasDem.

Perwakilan Fraksi PKS Muzammil Yusuf menolak RUU TPKS menjadi usulan inisiatif DPR karena menuntut adanya aturan yang jelas mengenai pelarangan perzinahan dan penyimpangan seksual atau LGBT.

Keseriusan DPR

Ketua Majelis Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Hj Badriyah Fayumi menilai kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat memprihatinkan.

Sementara itu, negara dinilai lamban dan tak ada keseriusan untuk mengantisipasi maraknya kasus tersebut. Hal itu terbukti dari RUU TPKS yang tak kunjung disahkan oleh DPR.

Ilustrasi/Istimewa

“Penundaan ini menunjukkan kekurangseriusan DPR mencari solusi jalan tengah atas terwujudnya RUU yang secara khusus menjadi payung hukum pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang menjamin korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan, perlindungan hukum, dan pemulihan,” katanya dikutip dari NU.or.id.

Menurutnya, dukungan dari berbagai stakeholder, tim ahli hingga masyarakat sipil untuk segera mengesahkan payung hukum tersebut seharusnya dapat menjadi pelecut untuk segera disahkannya RUU TPKS.

“Idealnya kan begitu. DPR segera bersepakat menghadirkan RUU yang spesifik dan komprehensif tentang kekerasan seksual, sekaligus memastikan tidak terjadinya hal-hal yang dikhawatirkan para penolak,” tutur Pengasuh Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur'an wal Hadist Kota Bekasi, Jawa Barat ini.

Dia menyayangkan sikap alot politisi DPR, sementara perlindungan hukum dan upaya penanganan terhadap kasus kekerasan seksual masih kurang maksimal.

Hal itu akan berakibat menambah jumlah korban. “Kekosongan payung hukum itulah yang juga menjadi alasan banyak korban enggan melaporkan kasus-kasus kejahatan kekerasan seksual yang dialaminya.

Hal ini selanjutnya akan berdampak pada jumlah data yang kurang akurat terkait kasus-kasus kekerasan seksual sehingga semakin sulit untuk ditindaklanjuti.

Soal perbedaan pendapat, lanjut dia, seharusnya segera dicarikan titik temu dan bukan menjadi penghambat pembahasan RUU tersebut.

“Dicari jalan tengahnya, karena kalau tidak begitu penundaan ini semakin menunjukkan lemahnya komitmen DPR dalam legislasi yang pro perempuan dan korban (laki-laki dan perempuan),” jelas dia.

Tentu, masyarakat tidak ingin pengesahan RUU TPKS kembali dikalahkan oleh munculnya kasus kekerasan seksual yang baru dan terus beranak pinak. Bagaimana menurut Anda? (Dea Andriyawan, Ajijah, Sholahuddin Al Ayyubi, Edi Suwiknyo, Setyo Puji Santoso)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Saeno

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.