Saatnya Menutup Celah ‘Permainan’ Para Trader BBM di Singapura

Secara nasional konsumsi bahan bakar nasional diproyeksikan terus meningkat, sedangkan kapasitas produksi tidak banyak berubah. Hal itu pula yang membuat Indonesia menjadi negara pengimpor minyak terbesar di Asia Tenggara.

Ibeth Nurbaiti
May 1, 2022 - 9:30 AM
A-
A+
Saatnya Menutup Celah ‘Permainan’ Para Trader BBM di Singapura

Progres Pekerjaan Jumelai Sisi Nubi (JSN) Project Pertamina Hulu Mahakam di Rig Hakuryu 14. Dok. Pertamina

Bisnis, JAKARTA — Indonesia masih bergantung pada impor minyak dan bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, padahal negara itu tidak mempunyai ladang minyak.

Secara nasional konsumsi bahan bakar nasional diproyeksikan terus meningkat, sedangkan kapasitas produksi tidak banyak berubah. Hal itu pula yang membuat Indonesia menjadi negara pengimpor minyak terbesar di Asia Tenggara. 

Secara rata-rata, berdasarkan catatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), kebutuhan BBM di dalam negeri saat ini mencapai 1,4 juta barel per hari, sedangkan kapasitas produksi baru mencapai sekitar 800.000 barel per hari. Artinya, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 600.000 minyak barel per hari dari berbagai negara, termasuk dari Singapura.

Baca juga: Menanti Jalan Tengah Mekanisme Subsidi BBM

Hingga 2030 mendatang, konsumsi minyak bumi di dalam negeri bahkan diproyeksikan naik menjadi 2,27 juta barel per hari (bph) dan konsumsi gas bumi sekitar 11.728 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd). Jumlah itu meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan konsumsi pada 2020 sekitar 1,66 juta bph minyak dan 6.557 MMscfd gas.

Dengan kondisi ini, sudah dapat dipastikan impor minyak bakal terus melonjak jika tidak dibarengi dengan upaya yang ekstra keras agar target lifting minyak 1 juta barel dan gas 12 miliar kaki kubik per hari pada 2030 bisa tercapai.

 

Masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM dari Singapura salah satunya disebabkan karena Indonesia terlambat melakukan pembangunan kilang minyak baru atau refinery.

Saat ini, PT Pertamina (Persero) mengoperasikan enam unit kilang dengan kapasitas total mencapai 1,04 juta barel per hari.

Perusahaan migas pelat merah itu menargetkan tambahan kapasitas produksi kilang minyak sebesar 125.000 barel per hari dalam 2 tahun mendatang, seiring dengan penyelesaian pengembangan dua kilang, yakni Refinery Development Master Plan (RDMP) Balongan dan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

Proyek RDMP Balikpapan setidaknya akan memberikan tambahan kapasitas 100.000 barel per hari (bph) sedangkan proyek RDMP Balongan sebesar 25.000 bph.

Baca juga: Impor BBM Makin Tak Terbendung, Lifting 1 Juta Barel Mendesak

Dalam kondisi normal saja, Indonesia masih belum bisa lepas dari ketergantungan impor BBM, apalagi jika terjadi situasi dan kondisi yang membuat total produksi nasional berkurang.

Untuk itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap formula harga (BBM) yang menjadi dasar dalam penetapan harga BBM subsidi maupun dasar dalam penetapan batas atas batas bawah bagi BBM umum atau yang nonsubsidi. 

Evaluasi ini dinilai penting dilakukan mengingat formula yang ada saat ini berpotensi membuat harga BBM rentan akan dampak dari ‘permainan’ para trader BBM.

Menurut Muhammad Ibnu Fajar, Anggota Komite BPH Migas Periode 2017—2021, biaya perolehan atau impor BBM seharusnya tidak hanya berdasarkan indeks harga yang ditetapkan oleh lembaga pengindeks seperti Platts yang menjadi dasar harga MOPS (Mean of Platts Singapore). 

Dengan kondisi itu, imbuhnya, sangat rentan dipermainkan oleh para trader di Singapura, yang menjadi sumber BBM yang dijual oleh PT Pertamina (Persero). “Sebaiknya juga harus dipertimbangkan International Crude Price [ICP] terendah sebagai variabel menghitung biaya perolehan,” kata Ibnu dalam keterangannnya dikutip Minggu (1/5/2022).

Bagaimana pun, perbaikan serta evaluasi terhadap mekanisme penyaluran BBM subsidi maupun penugasan sudah seharusnya dilakukan. Berkaca pada kondisi saat ini, ketika terjadi lonjakan harga minyak dunia tidak banyak yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah kerugian badan usaha akibat ditahannya harga BBM.

Baca juga: Menyingkap Fakta di Balik Harga BBM Indonesia yang Kian Mahal

Pemerintah, kata Ibnu, sebaiknya konsisten mengikuti perubahaan biaya perolehan saat harga minyak dunia naik untuk menghindari kerugian badan usaha yang menjalankan penugasan menyalurlam BBM jenis tertentu dan BBM jenis penugasan.

Sebagai gambaran, pada Februari—Maret 2022 impor minyak Indonesia diperkirakan bakal melonjak, baik dari sisi volume maupun nilai, dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Peningkatan stok menjelang Ramadan dan Lebaran, serta pemeliharaan Kilang Balongan di Indramayu, Jawa Barat menjadi salah satu pemicunya. 


“Kilang Balongan berhenti total selama masa pemeliharaan sejak awal Maret hingga akhir April 2022 mendatang,” kata Ifki Sukarya, Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional, Subholding Refinery & Petrochemical Pertamina, dalam keterangan resmi, Rabu (9/3/2022).

Saat ini, kapasitas produksi Kilang Balongan tercatat sebesar 125.000 bph. Kilang Balongan memproduksi produk olahan termasuk bensin (gasoline), Solar, avtur dan polypropylene.

Berhentinya operasional Kilang Balongan tentu berdampak pada peningkatan impor produk BBM. Namun demikian, rencana perawatan kilang ini disebut sudah terencana, sehingga dampak kebutuhan atas BBM disebut tidak terkendala.

PERLAKUAN YANG SAMA

Selain dari sisi konsistensi penetapan harga, kata Ibnu, pemerintah juga sudah sewajarnya tidak pilih kasih dalam mengimplementasikan regulasi. Dengan kata lain, perlakuan yang diberikan sama rata untuk semua badan usaha yang mendapatkan penugasan penyaluran BBM, tidak hanya dibebankan kepada Pertamina saja. “Volume penugasan penyaluran BBM diberikan secara proporsional kepada seluruh badan usaha berdasarkan volume penjualan mereka per tahun,” ungkap Ibnu.

Selama ini, hanya ada dua badan usaha yang  mengemban tugas menyalurkan BBM tertentu atau jenis Solar yakni Pertamina dan PT AKR Corporindo Tbk. Namun, volume BBM yang ditugaskan kepada kedua perusahaan tersebut gap-nya terlalu jauh.

Tak hanya soal penyaluran BBM, Ibnu juga menyarankan agar jumlah pemberian subisidi sebaiknya tidak sama di seluruh Indonesia, melainkan diatur secara proporsional berdasarkan tingkat ekonomi masing-masing daerah. 


Di daerah tertinggal, misalnya, tentu harus lebih mendapatkan subsidi BBM dibandingkan dengan yang di Jakarta atau kota besar lainnya.

BPH Migas sebelumnya mencatat bahwa penyaluran BBM jenis Solar subsidi telah melebihi kuota, yang disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah adanya lonjakan permintaan karena gap harga antara Solar subsidi dan nonsubsidi terlalu jauh. 

Harga Solar subsidi ditetapkan Rp5.150 per liter, sedangkan harga Solar nonsubsidi (Dexlite) mencapai Rp12.950-an per liter dan Pertamina Dex Rp13.700 per liter. Gap harga itulah yang kemudian membuat pembelian Solar nonsubsidi beralih ke Solar subsidi. Belum lagi, adanya penyalahgunaan oleh kendaraan tambang dan perkebunan yang membeli Solar subsidi.

Sementara itu, BPH Migas pada tahun ini memberikan penugasan kepada Pertamina Patra Niaga dan AKR Corporindo untuk menyalurkan 15,1 juta kilo liter (KL) BBM bersubsidi jenis Solar. 

Baca juga: Eksplorasi Masif Pertamina Hulu Energi Makin Agresif

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 102/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2021 dan Nomor 103/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2021 tanggal 27 Desember 2021. Penetapan kuota ini telah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan negara.

Namun, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR pada 14 April 2022, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengajukan usulan tambahan kuota untuk Solar subsidi 2 juta KL sehingga total kuota subsidi 2022 mencapai 17 juta KL. 

Di sisi lain, BBM jenis Pertalite (RON 90) yang masuk Penugasan dinaikkan kuotanya dari 23 juta KL menjadi 28 juta KL. 

Editor: Ibeth Nurbaiti
company-logo

Lanjutkan Membaca

Saatnya Menutup Celah ‘Permainan’ Para Trader BBM di Singapura

Dengan paket langganan dibawah ini :

Tidak memerlukan komitmen. Batalkan kapan saja.

Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Copyright © Bisnis Indonesia Butuh Bantuan ?FAQ