Sabar Cabut PPKM, Pemerintah Diminta Tunggu setelah Nataru

Epidemiolog menyarankan pemerintah menunda pencabutan PPKM hingga awal 2023. Di saat yang sama, pemerintah perlu menyusun garis besar pedoman (roadmap) untuk masa transisi dari pandemi Covid-19 menjadi endemi yang akan dikaji kembali oleh WHO dengan indikator tertentu.

Jaffry Prabu Prakoso

22 Des 2022 - 14.13
A-
A+
Sabar Cabut PPKM, Pemerintah Diminta Tunggu setelah Nataru

Pengunjung di wisata Ancol, Jakarta, sudah tidak mengenakan masker, Kamis (19/5/2022) / Pernita Hestin Untari

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa pemerintah kemungkinan besar akan mencabut PPKM yang berlaku di Indonesia pada akhir 2022. Rencana tersebut diminta tidak terburu-buru diputuskan.

Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai bahwa pemerintah sebaiknya menunda pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga tahun 2023. 

Menurut Dicky, pemerintah sebaiknya menunggu hingga Indonesia berhasil melewati periode libur Natal 2022 dan tahun baru 2023 tanpa harus kembali mencatat tren kenaikan kasus Covid-19 akibat adanya peningkatan mobilitas masyarakat. 

Polri Dit Lantas PMJ Kegiatan PPKM Level 3 dgn Sistem Ganjil Genap di Bundaran Patung Kuda Indosat Jakpus penyekatan bagi kendaraan Roda 4 yang mengarah Jl. Sudirman dan Jl. Thamrin./Instagram @tmcpoldametrojaya 

Selain itu, sambungnya, penerapan testing, tracing, dan treatment (3T) yang dijalankan oleh pemerintah kini masih terbilang lemah. 3T adalah salah satu aspek penting dalam langkah pengendalian kasus Covid-19. 

"Saya kira kita harus tunggu sampai situasi awal tahun, Januari 2023 nanti. Kita lihat dulu apakah situasi nanti terkendali atau tidak usai Nataru," terang Dicky kepada Bisnis, Rabu (21/12/2022). 

Menurutnya, Indonesia harus terlebih dahulu meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19, baik dosis primer maupun booster. Untuk cakupan vaksinasi booster, ujar Dicky, setidaknya harus mencapai angka 50 persen sebelumnya akhirnya PPKM diputuskan untuk dicabut. 

Baca juga: Zero Covid China Dilonggarkan, Ekonomi Dunia Masih Akan Suram

Adapun, vaksin Covid-19 telah menjadi salah satu syarat awal bagi Indonesia untuk akhirnya dapat keluar dari status pandemi Covid-19. 

Rendahnya cakupan vaksinasi yang dicapai Indonesia justru akan membuat negara ini berkontribusi terhadap perlambatan pencabutan status pandemi Covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

"Kalau belum disiapkan modal proteksi, kemudian dicabut PPKM-nya, ini akan membuat banyak pengabaian. Akhirnya membuat kita berkontribusi lagi dalam kemunduran dari akhir status pandemi," tuturnya. 

Buat Peta Jalan Transisi ke Endemi

Wakil Ketua Kadin Bidang Koordinator Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri Shinta Kamdani mendorong pemerintah untuk menyusun garis besar pedoman (roadmap) untuk masa transisi dari pandemi Covid-19 menjadi endemi yang akan dikaji kembali oleh WHO dengan indikator tertentu.

Dia berharap keberhasilan program vaksin Covid-19 menjadi faktor pendukung proses transisi dari pandemi menjadi endemi yang memungkinkan masyarakat beraktivitas seperti biasa dengan penyesuaian protokol kesehatan untuk bisa menjadi panduan aktivitas masyarakat.

Baca juga: Serapan Belanja PEN Rendah, Belanja Kesehatan Turun Tajam

“Kami menyambut baik rencana pengaturan protokol kesehatan dalam roadmap masa transisi yang mencakup sejumlah sektor usaha prioritas, seperti perdagangan, kantor dan kawasan industri, transportasi, pariwisata, keagamaan dan pendidikan,” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (21/12/2022).

Shinta menilai pelonggaran mobilitas masyarakat tentu saja akan mendorong kembali aktivitas dunia usaha dan aktivitas ekonomi, termasuk berpengaruh pada belanja masyakat. 

Contohnya untuk sektor pariwisata perdagangan. Relaksasi transisi ke endemi akan mendorong peningkatan kinerja dan aktivitas di sektor yang sangat terkontraksi saat pandemi.

Ilustrasi tampilan aplikasi PeduliLindungi di ponsel. /Bisnis-Rio Sandy Pradana

Namun, dia mengatakan bahwa kebijakan fiskal tetap perlu dilakukan simultan oleh pemerintah untuk mengurangi tekanan keuangan yang dialami sektor bisnis, menjaga kestabilan ketersediaan likuiditas, serta kredit kepada perusahaan yang terdampak.

“Kebijakan ekonomi dan sistem keuangan juga tetap perlu diarahkan untuk menjaga stabilitas lewat ketersediaan likuiditas kepada perbankan, kebijakan moneter yang mampu merespon tekanan pasar serta mendorong investasi di tengah kenaikan suku bunga acuan,” ujarnya. (Szalma Fatimarahma dan Indra Gunawan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.