Bisnis, JAKARTA - Industri penerbangan atau transportasi udara yang padat modal diprediksi masih sulit bangkit saat ini. Hal yang sama bisa dialami industri pariwisata yang sangat mengandalkan kehadiran para wisatawan.
Pasalnya, kondisi pemulihan keduanya bergantung erat pada kondisi penyebaran Covid-19, terlebih dengan adanya varian Omicron. Oleh karena itu, dukungan pemerintah masih dibutuhkan untuk dua sektor tersebut. Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies), mengungkapkan sebagian besar sektor yang pemulihannya lambat berkaitan dengan terganggunya mobilitas konsumen akibat pandemi oleh karena itu sebaiknya pemerintah alokasi stimulus khusus untuk sektor jasa transportasi dan pariwisata.
"Minimum 30 persen dari PEN atau Rp136 triliun untuk alokasi stimulus pariwisata berupa bantuan subsidi listrik, bantuan tunai untuk pelaku usaha mikro, dan bantuan subsidi upah untuk para pekerja," ujarnya Bhima kepada Bisnis, Kamis (3/2/2022).
Bhima menilai alokasi dana PEN yang sudah dinaikkan menjadi Rp740 triliun pada 2021 masih belum bisa memberikan stimulus secara merata ke seluruh dunia usaha. Padahal kenyataannya, serapan PEN juga hanya 88 persen sehingga menyisakan beberapa program yang realisasinya rendah.
Sementara itu, pada 2022, beberapa program PEN akan mulai berkurang. Itu terjadi disaat dunia sektor usaha dihadapkan pada penularan Covid-19 varian omicron. Sementara itu, di sisi produksi terjadi kenaikan inflasi bahan baku.
Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan sejumlah sektor usaha yang belum pulih dari dampak pandemi Covid-19 atau belum mencapai kondisi pra-pandemi. Di sisi lain, banyak sektor yang sudah pulih.
Menurutnya, sejumlah sektor usaha sangat terpukul oleh pandemi Covid-19. Keterbatasan aktivitas fisik atau tatap muka membuat banyak sektor usaha babak belur dan sulit tumbuh dengan cepat.
"Ada sektor-sektor yang masih berada di bawah pre-pandemic level. Ini yang kami harus berikan perhatian," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK, Rabu (2/2/2022).
Adapun, sektor-sektor yang masih berada di bawah pre-pandemic level, berdasarkan konferensi pers KSSK 2 Februari 2022 adalah sebagai berikut:
-. Angkutan laut, Angkutan sungai, Angkutan udara, Angkutan rel
- Jasa pendidikan, Jasa keuangan lain, Jasa lainnya
- Industri mesin, Manufaktur lain, Industri kulit, Industri alas kaki, Industri tekstil pakaian jadi
- Industri perdagangan mobil dan motor
- Industri kertas, Industri kayu, Industri semen, Industri tembakau, Industri batu bara migas
- Industri karet, Industri barang logam elektronik, Pertambangan migas, Alat angkut, Pengadaan gas
- Layanan makanan dan minuman, Pergudangan, Industri akomodasi
Industri Penerbangan
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sejak awal pandemi pada 2020, industri penerbangan mengalami tren penurunan hingga minus 20 persen dibanding sebelum pandemi. Kondisi tersebut merupakan kontraksi terbesar dibanding industri lainnya. Namun, pada Januari, Menhub menyebutkan kondisinya kini sudah mulai kembali meningkat hingga 60–70 persen.
“Perbaikan kondisi tersebut menggembirakan, tetapi bukan berarti tanpa tantangan. Tantangannya yaitu memastikan aspek keselamatan tetap terjaga. Selain pesawat yang sudah lama tidak beroperasi, juga kondisi pilot yang sudah sekian lama tidak terbang menjadi perhatian utama,” ujarnya, Selasa (11/1/2022).
Namun, industri penerbangan juga harus mengatasi isu PHK massal yang berpotensi terjadi di sejumlah maskapai penerbangan.
Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan industri penerbangan nasional belum mencetak laba sepanjang 2021. Malahan, pendapatan maskapai sepanjang relaksasi penerbangan domestik masih digunakan untuk membayar setumpuk utang selama masa pandemi sebelumnya.
Kondisi keuangan yang sulit itu, kata Alvin, menjadi alasan mendasar isu pemutusan hubungan kerja atau PHK tetap menjadi pilihan maskapai pada tahun ini.
“Saat ini maskapai masih mengurangi kerugian belum mencetak keuntungan, uang yang masuk pun masih diprioritaskan untuk membayar tunggakan-tunggakan utang yang kemarin,” kata Alvin melalui sambungan telepon, Selasa (1/2/2022).
Alvin menerangkan pendapatan yang dihimpun maskapai nasional rata-rata masih sekitar 50 persen sepanjang 2021 jika dibandingkan dengan perolehan selama 2019. Itu berarti bahwa pendapatan maskapai belakangan ini masih terpaut jauh dengan beban operasional yang bersifat tetap setiap tahunnya.
“Bisnis penerbangan ini memang volume penumpang menjadi sangat penting karena untuk bisa mendapatkan laba yang diharapkan itu jumlah penumpang dan kargo yang diangkut harus mencukupi,” tutur Alvin.
Kondisi itu, kata Alvin, menjadi latar belakang dari isu PHK yang tengah bergulir di tubuh maskapai PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) dan PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP) belakangan ini.
Menurut Alvin dua maskapai itu mengalami kontraksi kinerja yang cukup dalam selama pandemi.
“Kalau AirAsia dan Garuda kita tahu sedang sulit, Garuda karena akumulasi belasan tahun salah manajemen dan AirAsia mereka mengandalkan rute liburan bukan bisnis, saat ini tentu sulit,” kata Alvin.
Pariwisata Bali
Terkait upaya membangkitkan sektor pariwisata, pemerintah membuka penerbangan Internasional ke Bali. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pembukaan dilakukan secara bertahap. Pembukaan penerbangan ke Bali dimaksudkan untuk membangkitkan kembali perekonomian di Pulau Bali.
Pemerintah resmi membuka kembali rute penerbangan internasional dari dan menuju Bali pada Jumat (4/2/2022). Hal itu dilakukan di tengah kenaikan kasus Covid-19 akibat penyebaran varian Omicron.
“Saya harap upaya ini dapat banyak membantu perekonomian warga di Pulau Bali untuk bisa bangkit kembali,” kata Luhut melalui siaran pers, Jumat (4/2/2022).
Luhut memastikan pembukaan Bali hanya untuk pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) non-PMI. Turis yang datang ke Bali diwajibkan melakukan karantina, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 No. 4/2022 Tahun 2022.
Alur kedatangan juga disamakan dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dengan memperbolehkan segala jenis penerbangan.
Seluruh PPLN wajib menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi minimal 14 hari sebelum keberangkatan dan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR dari negara asal maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan.
Luhut menjelaskan saat ini Bali menyediakan dua opsi tambahan untuk karantina PPLN yang sudah tersertifikasi CHSE oleh Kemenparekraf. Karantina dimaksud adalah karantina bubble yang dimulai 5 hotel dengan total kamar 447 unit di wilayah Nusa Dua, Ubud, Sanur, dan Jimbaran.
Seluruh jenis karantina juga sudah menyiapkan hotel isolasi dan SOP untuk kasus positif dan kontak erat sebagai antisipasi. Selain protokol kesehatan yang sudah disiapkan, ada pula penurunan biaya minimum asuransi dan kemudahan aplikasi visa agar lebih atraktif bagi wisatawan yang akan datang.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap pembukaan penerbangan tersebut dapat membangkitkan kembali perekonomian Bali, serta Indonesia pada umumnya.
(Iim Fathimah Timorria, Wibi Pangestu Pratama, Anitana Widya Puspa, Nyoman Ary Wahyudi)